Penulis: Redaksi

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah catatan strategis yang bernilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan, menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran dilakukan secara optimal sesuai pagu yang telah ditetapkan. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara. “Komisi XIII DPR RI memahami program kerja dan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun anggaran 2026 dan mendorong agar pelaksanaannya segera direalisasikan secara terukur, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran,” ujar Willy saat membacakan kesimpulan rapat di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2026 sebesar Rp2,609 triliun.…

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mempertanyakan rasio kredit menganggur Bank BTN dan BNI, menurutnya saat ini angka kredit menganggur atau undisbursed loan kian menumpuk. Fasilitas kredit yang belum dicairkan pada November 2025 sebesar Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia, melonjak dibanding Oktober 2025 yang tercatat Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia. “Angka kredit menganggur yang sudah mencapai 2.500 triliun, direksi harus mampu menganalisis dan mempunyai road map strategi agar angka kredit menganggur turun pada tahun 2026,” imbuhnya dalam Rapat Kerja dengan Direktur Bank BTN dan BNI di Ruang…

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII, Aqib Ardiansyah, menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program strategis Pemerintah Pusat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Hal ini disampaikan Aqib saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Jumat (23/1/2026) lalu. Kunjungan ini difokuskan untuk meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai motor penggerak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam peninjauan di tiga lokasi, Kutabanjarnegara, Merden, dan Mandiraja Kulon, Aqib menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak salah sasaran. “Sebagai wakil rakyat, saya wajib…

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyampaikan optimismenya terhadap rencana peningkatan produksi minyak oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Hal itu disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) antara Komisi XII DPR RI dan PT Pertamina Hulu Indonesia yang membahas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam pertemuan tersebut, PHI menyampaikan bahwa saat ini lifting minyak berada di kisaran 5.000 barel per hari (barrel per day/bpd) dan dalam waktu dekat diproyeksikan meningkat sekitar 5.000 bpd, sehingga total produksi dapat melampaui 10.000 bpd. “Ini tentu informasi yang menyejukkan. Peningkatan lifting seperti ini pasti akan disambut baik oleh Kementerian ESDM, pemerintah, dan…

Masih tingginya peredaran bawang putih impor di pasar menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional. Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam kunjungan kerja spesifik ke Kebun Benih Holtikultura Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Riyono menilai, besarnya keuntungan dari selisih harga jual dan beli bawang putih impor menjadi menjadi faktor utama tingginya minat pedagang pasar untuk menjual produk impor dibandingkan produk lokal. “Saya bertemu dengan teman-teman asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia, mereka menyampaikan harga bawang putih dari Cina itu seharga Rp17.000-Rp20.000 perkilogram, tapi begitu masuk ke Indonesia, di pasar harganya…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai keberhasilan hilirisasi industri di Indonesia, khususnya sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Hal itu disampaikannya usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (23/01/2026). Menurut Novita, capaian hilirisasi tidak bisa hanya diukur dari peningkatan ekspor maupun volume produksi semata. Ia menyoroti fakta bahwa sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi barang setengah jadi, sehingga nilai tambah bagi negara dan kesejahteraan petani belum maksimal. “Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian…

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah sebagai yang tertinggi di Indonesia pada 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Abdul Wachid menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan perolehan dan kebutuhan pengelolaan dana zakat yang paling besar dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia. “Kalau kita lihat laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah ini pendapatan Baznas-nya termasuk yang paling tinggi se-Indonesia,” ujar Abdul Wachid kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Menurutnya,…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk memulihkan industri karet nasional. Hal ini dilihat dari produktivitas yang mengalami penurunan tajam. Lamhot mengungkapkan, karet yang dulu menjadi komoditas primadona dan penyumbang devisa negara kini mulai ditinggalkan petani rakyat karena harga yang jatuh. Banyak petani beralih ke kelapa sawit karena dianggap lebih menguntungkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ia khawatir industri karet yang berorientasi ekspor dapat mengalami kemunduran hingga terancam tutup. “Petani tidak boleh dirugikan. Karena itu kami mendorong adanya Domestic Price Obligation (DPO) untuk karet, sehingga ada harga dasar yang melindungi petani. Harga dasar itu…

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan, sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penegasan ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin kunjungan kerja ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara) di Balikpapan, Kamis (22/1/2026). Aria Bima menjelaskan bahwa kunjungan spesifik tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD, sekaligus untuk melihat secara langsung sejauh mana bank daerah mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara profesional dan berkontribusi nyata terhadap…