Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Shadiq Pasadigoe, menilai sejatinya penerapan hukum adat di Sumatera Barat relatif tidak menghadapi banyak kendala dibandingkan daerah lain. Hal ini karena nilai-nilai adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. “Di Sumatera Barat, sejak nenek moyang, hukum adat sudah berlaku. Tantangannya tidak sebanyak daerah lain,” ujar Sadiq dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam terkait menghimpun masukan RUU Masyarakat (Hukum) Adat, Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi. “Bumi ini tidak bertambah luas, tetapi manusia semakin banyak. Tentu…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas. “Masyarakat adat ini tentang eksistensi masyarakat yang sejak dulu sudah hidup dengan peradabannya sendiri, dengan karakter dan batasannya. Itulah yang disebut masyarakat adat,” ujar Bob usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Akademisi dari Universitas Andalas, Padang, berbagai elemen Masyarakat adat lainnya di Padang, Sumbar, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan,…

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis antara Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menyebabkan belasan korban jiwa. “Ini adalah musibah yang sangat memprihatinkan. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Abdul Hadi dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kecelakaan moda transportasi yang belakangan terus berulang di berbagai daerah. Kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi…

Peran media massa, khususnya wartawan parlemen, kembali ditegaskan sebagai pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja DPR RI. Melalui Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar di Serang, Banten, sinergi antara parlemen dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) diperkuat guna memastikan informasi publik tersampaikan secara cepat, profesional, dan berimbang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara DPR RI dan masyarakat luas. Karena itu, KWP dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kinerja parlemen tersampaikan secara utuh dan objektif. “Peran…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada sektor pembangkit listrik. Hal ini disampaikan usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, BAKN menyoroti masih adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien, seperti gas, dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dituntaskan. “Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah…

Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk Pesantren juga telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tak hanya itu itu, pesantren juga dikategorikan sebagai community-based education yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. “Ketentuan Pasal 55 UU Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan profesi masyarakat…

Gejolak energi dunia sudah berimbas kepada perikanan. Pengusaha perikanan tangkap skala besar dan menengah akhir April sudah merasakan harga solar non subsidi yang merangkak naik tinggi. Nelayan kecil juga terdampak ketersediaan solar yang belum mudah di dapatkan. “Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Dalam catatan di APBN solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit…

Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan salat Jumat bersama warga di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan warga dan pengurus masjid terkait pentingnya legalitas aset wakaf. Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf, baik untuk masjid, kuburan, maupun aset lain yang diwakafkan, menjadi langkah krusial agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya…

Regenerasi petani muda menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan, khususnya di Kabupaten Subang yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Peran strategis wilayah ini tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pasokan beras nasional. Anggota DPR RI, Ateng Sutisna menegaskan bahwa posisi Subang sangat vital dalam rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, dengan penggilingan padi sebagai titik penting dalam proses konversi gabah menjadi beras siap konsumsi. Namun demikian, sektor ini menghadapi tekanan serius yang bersifat multidimensi, mulai dari dampak perubahan iklim, stagnasi teknologi, ketimpangan pasar, hingga belum optimalnya…

Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (02/05/2026). Sedangkan Sebagian penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa proses…