Penulis: Redaksi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong untuk keluar dari stigma kekerasan yang pernah melekat pada lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Pembinaan praja diharapkan semakin mengedepankan pendekatan akademik, pembentukan karakter, serta hubungan yang lebih sehat antara senior dan junior. Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap menilai IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak kader aparatur pemerintahan yang akan bertugas melayani masyarakat. Menurutnya, pendidikan di IPDN menjadi tempat pembinaan calon pamong praja yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. “IPDN ini tentunya memiliki nilai yang sangat strategis. Di sini kader-kader yang khusus pemerintahan ditempa sehingga insya Allah…

Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat dijumpai oleh koranmerdeka.co usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/3/2026). Hadir pula dalam forum tersebut di antaranya rektor dan pengurus IPDN, Wakil Menteri Dalam Negeri dan…

Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Persetujuan lintas fraksi ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja di sektor domestik tanpa pengaturan khusus dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Dengan dukungan mayoritas fraksi, RUU PPRT kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah. Jika disahkan, regulasi ini diharapkan dapat menjadi…

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto menyoroti pentingnya penguatan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia. Menurutnya, pemerintah dan perusahaan energi nasional perlu terus meningkatkan kapasitas cadangan bahan bakar minyak (BBM) agar Indonesia tetap aman menghadapi potensi gangguan distribusi global. “Saat ini storage BBM kita sekitar 20 hari. Artinya, cadangan yang kita miliki masih mampu menopang kebutuhan energi nasional dalam jangka waktu tersebut,” ujar Beniyanto saat diwawancarai oleh koranmerdeka.co di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2026). Ia juga menjelaskan bahwa jalur distribusi energi internasional masih menjadi perhatian…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Namun, Fikri mendesak Pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) guna mencegah risiko kecanduan, paparan pornografi, hingga jeratan judi online. Apresiasi tersebut diberikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Meski menyambut baik, Fikri menilai regulasi tersebut memerlukan aturan pelaksana yang konkret agar kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak kehilangan taji saat diimplementasikan di masyarakat. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengungkapkan bahwa kerentanan anak-anak terhadap platform digital sering…

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengapresiasi capaian Kota Bogor yang berhasil meraih predikat Kota Aman Pangan. Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikan Muazzim saat mengikuti Tim Komisi IX DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Peredaran Pangan di Bulan Ramdhan, di Pasar Jambu Dua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). “Kami mengapresiasi Kota Bogor yang telah mendapatkan predikat Kota Pangan Aman. Ini sejalan dengan program pemerintah yang dideklarasikan Presiden Prabowo Subianto tentang kedaulatan pangan. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan, baik makanan, beras, maupun kebutuhan pokok…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya setelah Komisi XII menerima paparan dari Pertamina dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/3/2026). Ratna menilai bahwa cadangan BBM Indonesia saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan standar ketahanan energi di banyak negara. “Kami sudah mengonfirmasi bahwa sesuai dengan statement Menteri ESDM, ketersediaan BBM kita naik turun sekitar 21 hari,” ujarnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar Indonesia memiliki cadangan energi yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika global. “Kami meminta kepada…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan kesiapan pasokan energi di Jawa Timur saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Surabaya guna memantau kesiapan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola oleh mitra kerja di sektor energi. Ratna menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan energi tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran. “Kunjungan kerja spesifik kami hari ini adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta distribusi dan juga kualitas dari elektrifikasi maupun BBM yang telah dipersiapkan oleh mitra kami dari Kementerian ESDM,…

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan hukuman mati terhadap seorang anak buah kapal (ABK) dalam kasus narkotika di Batam. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai tuntutan tersebut memicu perhatian publik karena dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas antara peran pelaku dan beratnya hukuman yang diminta jaksa penuntut umum. Rudianto menambahkan penuntutan dalam perkara pidana seharusnya mempertimbangkan derajat kesalahan masing-masing pihak. Menurutnya, reaksi publik muncul karena terdakwa yang dituntut hukuman mati justru dianggap memiliki peran yang tidak dominan dalam konstruksi perkara. “Kalau membaca konstruksi hukumnya, justru derajatnya paling kecil. Inilah penyebab kenapa memantik reaksi publik, karena dianggap tidak adil,” ujar…

Suasana bulan Ramadan tidak mengurangi ritme kerja legislasi di DPR RI. Di sela menunggu waktu berbuka puasa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan “ngabuburit” yang produktif: mengharmonisasi draf revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut, proses pembahasan revisi undang-undang tersebut tetap berjalan intensif selama Ramadan. Bahkan, rapat pengharmonisasian yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (10/2/2026), ia ibaratkan sebagai bentuk “ngabuburit” sambil menunggu azan magrib. “Hari ini kita ada pengharmonisasian RUU tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Ini kalau di bulan puasa disebutnya ngabuburit ini. Ngabuburit kita sambil menunggu buka puasa…