Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa persoalan utama petani bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha. Menurutnya, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurut Adian, setiap pembahasan mengenai petani tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar. “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
Ia menilai negara harus memastikan seluruh ekosistem pendukung pertanian berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, hingga akses pasar. “Problem kita tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka. Apa? Tanah. Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Adian juga mengkritik pola kerjasama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi. Ia mempertanyakan masa kontrak yang hanya berlangsung dua tahun, padahal tanaman kopi dapat berproduksi hingga puluhan tahun.
“Kontraknya dua tahun. Tanaman kopi maksimal berproduksi berapa tahun? Kalau dia usianya sampai 20 tahun, kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendukung petani. Menurutnya, persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.
Menurutnya, persoalan petani tidak akan selesai apabila pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri dan belum mampu membangun sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. “Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja,” pungkasnya.
