Penulis: Redaksi

Komisi III DPR RI telah menyelesaikan proses pemilihan dan penetapan calon hakim konstitusi usulan DPR. Melalui Rapat Paripurna, DPR RI resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi baru, menggantikan hakim konstitusi sebelumnya, Arief Hidayat yang telah berakhir masa jabatannya. Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan laporan Komisi III DPR RI mengatakan penetapan ini didasarkan pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi III DPR RI pada 20 Agustus 2025. Seluruh fraksi di Komisi III secara bulat menyetujui Inosentius Samsul. Proses pemilihan Hakim Konstitusi ini, dijelaskan Habiburokhman, dilaksanakan dengan mekanisme penjaringan aktif yang objektif, akuntabel,…

Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar kunjungan resmi ke Havana, Kuba, sebagai bagian dari rangkaian diplomasi Parlemen Indonesia yang bertujuan mempererat persahabatan dan memperluas kerja sama strategis. Delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dan didampingi Anggota BKSAP Dewi Coryati dan Eva Monalisa. Delegasi BKSAP diterima secara resmi oleh Hon. Alberto Eduardo Nunez Betancourt, Presiden Komite Hubungan Internasional DPR Kuba, serta Hon. Ian Pedro Carbonell Karell, Presiden Kelompok Persahabatan Antar Parlemen, di Gedung Capitolio, Havana, pada Selasa (19/8/2025). “Indonesia terus mendorong kerja sama internasional yang adil dan inklusif, dengan fokus pada kepentingan rakyat dan pembangunan…

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang diselenggarakan pada Jumat, (15/8/2025). Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, menilai pidato yang disampaikan Presiden sarat dengan optimisme, baik dalam angka maupun target. Namun, menurutnya, DPR memiliki tugas untuk memastikan apakah penyampaian tersebut benar-benar terwujud. “Pernyataan-pernyataannya baik, yang disampaikan bagus, angka-angkanya oke. Tugas DPR setelah dengar angka-angka dan penyampaian-penyampaian itu, maka kita harus menguji apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan? Tentang lapangan kerja yang dibuka, apakah demikian? Tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kenyataan demikian? Tentang persoalan kerakyatan lain,…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, serta Komunitas Lansia Indonesia, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). “Realitas jemaah kita memang banyak yang penyandang disabilitas, lebih banyak lagi yang sudah lansia. Menuangkan kebutuhan ini dalam undang-undang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Habib Syarief M., mengusulkan sejumlah penambahan frasa spesifik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan perlindungan hukum, memperluas cakupan pekerjaan, dan memastikan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil. Dalam kesempatan itu, Habib menyampaikan bahwa draf RUU perlu diperkuat dengan menambahkan kata “perlindungan hukum” untuk memberikan kepastian yang lebih kuat. Ia juga mendorong agar draf RUU ini secara tegas memuat poin tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap PRT, sehingga setiap bentuk pelanggaran dapat dicegah. “Perlu ada tambahan kata perlindungan hukum, [memberikan] kepastian hukum…

Berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menilai secara substansi banyak hal positif yang disampaikan, seperti perhatian terhadap “net outflow of national wealth”, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia juga menyoroti ketimpangan antara retorika dan implementasi program pemerintah di lapangan. “Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati – hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” katanya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Ruang PPIP,…

Ketua MPR H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD. Karena itu, MPR perlu terus menerus mendengar dan merefleksi diri tentang makna konstitusi ini, supaya MPR dalam mengambil keputusan tentang perlu tidaknya melakukan amandemen UUD itu menjadi keputusan yang benar. Karena itu, kata Muzani, MPR mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. “Banyak akademisi, tokoh-tokoh, dan kalangan lain yang menyuarakan perubahan UUD. Pemikiran-pemikiran itu kita harus dengarkan. Seminar Konstitusi ini adalah upaya kami untuk terus mendengar dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat,” katanya…

Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…

Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini. “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8). Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah menilai langkah pemerintah untuk memperkuat peran perwakilan di BUMN serta menghapuskan tantiem bagi jajaran direksi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan milik negara. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak Key Performance Indicator (KPI) BUMN sekaligus menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. “Saya kira sekarang dengan banyaknya perwakilan pemerintahan di BUMN ini bisa mengawasi kinerja BUMN sehingga KPI-nya juga bisa naik dan bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Khususnya sekalian adanya penghapusan tantiem itu menjadi langkah strategis,” ujar Rina saat ditemui koranmerdeka.co dalam acara Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).…