Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) menyelesaikan persoalan di Lapas Kelas IIB Sampit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah secara objektif dan profesional. “Jadi, penyelesaian ini harus benar-benar dilakukan secara objektif dan profesional, dengan melihat kejadian yang sebenarnya, bukan karena adanya kepentingan tertentu. Saya yakin Dirjen Pemasyarakatan mampu mengatasi masalah ini, dan kami di Komisi XIII memberikan dukungan penuh dalam pengambilan keputusan tersebut,” ujar Rinto saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Rabu (26/2/2025). Politisi Fraksi Partai Demokrat…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, berharap pengurangan jumlah petugas ibadah haji Indonesia tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji tahun 2025. “Saya berharap pengurangan jumlah petugas tidak berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada jemaah haji. Karena mereka telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan sudah diberikan pelatihan. Saya yakin tidak ada petugas titipan di sini,” papar Aprozi Alam dalam kunjungannya ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025). Ia menambahkan bahwa profesionalisme para petugas haji harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Meskipun idealnya dalam satu kloter (kelompok terbang) terdapat tiga…

Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya mendengar aspirasi dari para pengelola dan asosiasi pariwisata dalam upaya penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan). Hal itu disampaikan Saleh dalam pertemuan yang dihadiri oleh asosiasi biro perjalanan, akademisi, hingga pelaku usaha yang masing-masing memberikan masukannya terkait pengelolaan pariwisata. “Bandung ini kan adalah salah satu kota yang banyak didatangi oleh masyarakat, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu Bandung pasti punya pengalaman dalam mengelola parIwisata. Karena itulah maka kita datang ke sini kita menjadikan Bandung sebagai salah satu tempat kita…

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, meminta pemerintah untuk menggencarkan operasi pasar guna menstabilkan harga cabai jelang Ramadan. “Kenaikan harga cabai menjelang Ramadan sudah menjadi tren tahunan, tetapi seharusnya pemerintah memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk menstabilkan harga. Saya meminta kementerian terkait untuk segera turun tangan, baik melalui operasi pasar maupun penguatan rantai distribusi,” ujar Cindy melalui keterangan tertulis, Rabu (27/2/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu mengungkapkan, harga cabai rawit merah di sejumlah…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berpotensi merugikan negara mencapai Rp Rp193,7 triliun, pihaknya menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tengah agenda efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni melalui rilis yang dikutip oleh koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Diketahui, pada Selasa (24/2/2025) lalu, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT…

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti putusan akhir PHPU di MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu disebabkan karena calon kepala daerah didiskualifikasi akibat ketidakabsahan status pencalonan. “Ini murni karena keteledoran KPU dan Bawaslu. DKPP harus memproses, menjadikan informasi ini sebagai laporan, dan menyidangkannya,” pinta Indrajaya dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (26/02/2025). Pilkada yang diperintahkan PSU, di antaranya adalah putusan diskualifikasi Calon Wakil Bupati Pasaman Sumatera Barat, Calon Wakil Bupati Tasikmalaya, Calon Wakil Gubernur Papua, dan secara khusus terhadap Calon Bupati Boven Digoel, Papua Selatan. “Putusan MK…

Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat. “Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas…

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan untuk diadaptasinya sistem pemilu campuran dalam rangka untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II yang membahas evaluasi Pemilu Serentak 2024 dan penataan sistem pemilu untuk perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. RDPU tersebut turut menghadirkan sejumlaa, yakni Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (Peneliti Politik BRIN), Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pemilu FH UI), Khoirunnisa Nur Agusyati (Direktur PERLUDEM), dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Andalas). “Keempat-empatnya (pakar) tadi menyampaikan dan saya memang setuju, mungkin kita sudah mulai…