Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan potensi dampak serius jika rencana pemotongan transfer pusat ke daerah benar-benar direalisasikan. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengelolaan dan pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025). Menurut Deddy, rencana pemotongan transfer ke daerah hampir Rp270 triliun berpotensi memangkas rata-rata sekitar 25 persen dana yang diterima setiap daerah. “Angka 25 persen itu cukup besar bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kalau ini terjadi, pemerintah daerah akan kehilangan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dan melakukan…

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan digitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation. Menurutnya, masyarakat kini semakin mudah memantau perkembangan perkara yang sedang berjalan. “Kalau dulu melihat berkas perkara itu sulit sekali, karena belum digitalisasi. Hari ini luar biasa, kita bisa langsung masuk ke website MA, ketik nomor perkara, dan tahu jalannya sampai di mana, siapa hakimnya, semua transparan,” ujar Bimantoro dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (22/08/2025). Ia juga menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung reformasi hukum, patut diapresiasi. Presiden, menurutnya, tidak pernah membatasi aparat penegak…

DINAMIKA yang mengemuka di ruang publik menyajikan fakta tentang tatanan yang tidak ideal pada berbagai aspek kehidupan berbangsa-bernegara. Menyikapi fakta itu, Presiden Prabowo Subianto telah berinisiatif mengaktualisasi upaya harmonisasi dengan langkah-langkah konsolidasi di bidang politik, ekonomi dan konsolidasi penguatan ketahanan nasional. Konsolidasi pada tiga bidang itu idealnya diperkuat dengan membarui konstitusi sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus berubah, utamanya ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence) terus merambah berbagai aspek kehidupan setiap individu dan komunitas. Karena itu, Presiden Prabowo juga diharapkan berinisiatif mendorong penataan konstitusi. Selain itu, amandemen kelima UUD 1945 diperlukan untuk memampukan sistem pemerintahan menyejahterakan rakyat, serta…

Komisi III DPR RI menilai revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memuat mekanisme penyelesaian perkara yang lebih modern. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyebut dua hal penting yang perlu diperkuat, yakni restorative justice (RJ) dan plea bargaining. Diketahui, plea bargaining adalah praktik negosiasi dalam sistem hukum pidana antara jaksa penuntut umum dan terdakwa (atau pembelanya), di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas suatu pelanggaran dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atau dakwaan yang lebih ringan. Sistem ini bertujuan mempercepat proses peradilan dan menjamin kepastian bersalah, dengan kesepakatan tersebut harus disahkan oleh hakim untuk memastikan prosesnya sukarela dan adil. Sedangkan, Restorative…

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia mengingatkan agar UU KUHAP baru dapat disahkan sebelum Januari 2026, sehingga hukum acara pidana di Indonesia memiliki kepastian. “Jangan sampai tahun depan KUHAP belum ada, padahal KUHP baru sudah disahkan. Artinya, (hukum pidana) acaranya pun belum diatur secara rinci. Ini yang kita dorong agar segera rampung,” ujar Gilang kepada koranmerdeka.co dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (22/08/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan Kapolda Kepri, Kajati, BNN, dan pengadilan untuk menyerap masukan.…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai bahwa peran advokat sering dipandang sebelah mata dalam sistem hukum pidana. Padahal, perannya sangat vital sebagai pembela hak-hak warga negara. Karena itu, ia menegaskan revisi UU KUHAP harus memperkuat kedudukan advokat agar seimbang dengan hakim, jaksa, dan polisi. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka menyoroti urgensi penguatan advokat dalam UU KUHAP baru. Menurutnya, advokat tidak boleh lagi hanya menjadi pendamping pasif, tetapi harus diberi ruang untuk mencatat, memberi pendapat, bahkan menyampaikan keberatan sejak tahap penyidikan. Rudianto menilai, advokat sering dipandang sebelah…

Anggota Komisi VII DPR RI mendorong sinergi antara industri besar dan UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dorongan ini disampaikan oleh Hendry Munief saat kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). “Salah satu contohnya, ketika industri besar maju dan tumbuh, CSR-nya bisa diarahkan untuk membantu UMKM naik kelas, bukan sekadar program sosial biasa,” ujar Hendry Munief. Ia menjelaskan bahwa peran Komisi VII seharusnya mendorong sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM. CSR di industri besar seharusnya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bisa membantu UMKM naik kelas melalui…

Komisi XIII DPR RI menyoroti kondisi Kantor Imigrasi Cilegon yang hingga kini masih menempati gedung sewaan, meskipun menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang sangat besar. Dalam setahun, PNBP dari sektor imigrasi di wilayah Banten tercatat hampir mencapai Rp150 miliar. Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus menyebut situasi ini sebagai hal yang ironis. Pasalnya, biaya sewa gedung yang harus dikeluarkan Imigrasi Cilegon setiap tahun mencapai lebih dari Rp3 miliar. “PNBP imigrasi di Banten hampir Rp150 miliar setahun. Tapi ironisnya, Kantor Imigrasi Cilegon masih harus menyewa gedung dengan biaya di atas Rp3 miliar per tahun. Kalau dihitung 10 tahun, jumlahnya…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti masih banyaknya produk hukum di daerah yang belum selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian HAM, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Menurut Andreas, sejumlah Peraturan Daerah (Perda) justru berpotensi diskriminatif dan merugikan kelompok tertentu, seperti perempuan, agama minoritas, serta kelompok rentan lainnya. “Terdapat tantangan yang cukup problematik dalam peraturan perundang-undangan di tanah air. Salah satunya adalah terkait dengan masih adanya sejumlah produk hukum di daerah yang dipandang belum berperspektif HAM,” ungkap Andreas kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Ia menambahkan,…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno didaulat menjadi narasumber utama dalam acara Local Legislator Fellowship yang diadakan Think Policy Id. Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD dari berbagai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Eddy menjelaskan mengenai inisiatifnya di MPR RI untuk fokus pada mandat konstitusi memenuhi hak-hak rakyat untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat. “Sebagai guardian of constitution tugas MPR adalah memastikan hak-hak konstitusional rakyat terpenuhi. Di MPR RI saya memulai inisiatif baru untuk fokus pada pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H…