Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Abdullah berpandangan BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kesan ketimpangan hukum di mata masyarakat. “Kita mendukung pendekatan yang memanusiakan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui rehabilitasi. Namun, negara harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi bahwa selebritas mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa,” kata Abdullah dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2025). Seperti diketahui, BNN memutuskan tidak lagi menangkap artis pengguna narkotika. Kepala BNN Komisaris Jenderal Marthinus Hukom mengatakan sorotan publik pada penangkapan artis justru…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-79. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara, serta para pejabat tinggi negara, jajaran TNI-Polri, dan tokoh nasional lainnya. Puncak Hari Bhayangkara atau HUT ke-79 Polri digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Adapun HUT Polri diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain Prabowo, hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Puan duduk bersama Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Dalam peringatan…

Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua Fraksi DPR RI atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM PPKF 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Senin (1/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI. “Seluruh pandangan dan masukan tersebut merupakan bagian dari semangat kolektif untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang responsif terhadap harapan besar dari seluruh masyarakat agar pengelolaan APBN efektif sebagai instrumen kebijakan…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Ia menyatakan apresiasi mendalam terhadap peran besar Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta sebagai pilar penting dalam sistem pertahanan nasional. “Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79. Dengan mengusung tema ‘Polri Presisi untuk Negeri’, saya berharap Polri semakin dekat dengan rakyat, profesional, maksimal, dan presisi dalam menjalankan tugasnya,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Ia menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, khususnya Pasal 30 UUD 1945, Polri merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan…

Anggota BKSAP DPR RI Unru Baso menyampaikan praktik pengelolaan UMKM di Armenia bisa menjadi referensi untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di Indonesia. Sebab itu, jelasnya, pertemuan dengan Duta Besar Armenia membahas penguatan komunikasi sekaligus penjajakan kerja sama antara Indonesia dan Armenia. Selain UMKM, sektor pariwisata turut menjadi pembahasan selama pertemuan berlangsung. “Dari UMKM nanti kita lihat bagaimana mereka mengelola, (juga) tata kelola UMKM mereka untuk produk-produknya sendiri. (Jadi) nanti kita juga akan mencontoh. Jadi, insyaallah kita rencanakan untuk ada perjalanan GKSB official-nya (kunjungan resmi) ke Armenia di tahun depan,” tutur Unru kepada koranmerdeka.co usai agenda Kunjungan Kehormatan Dubes Armenia dengan GKSB Parlemen Armenia di…

DPR RI tengah memasuki era baru yang lebih modern dalam sistem kerjanya. Dengan visi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, Setjen DPR kini berfokus pada penggunaan teknologi digital guna mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Management Digital Layanan ASN (Mandala) adalah salah satu superapp yang baru saja diluncurkan oleh Pustekinfo Setjen DPR yang akan memenuhi semua kebutuhan pegawai dalam satu genggaman. “Sebelumnya, Ibu Puan Maharani telah mendeklarasikan bahwa institusi ini akan bertransformasi menjadi Parlemen Modern. Hal ini sejalan dengan komitmen DPR untuk memanfaatkan aplikasi digital dalam setiap aspek kerja, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan akuntabilitas,” ujar Sekjen DPR RI Indra…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait pemisahan jadwal Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah menjadi momentum untuk mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemilu. “Putusan MK yang memberi jeda antara Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah selama 2 hingga 2,5 tahun justru memperkuat urgensi kita untuk segera menyusun perubahan UU Pemilu. Karena sekarang Pilkada dan Pemilu masuk dalam satu rezim yang sama, maka pendekatannya harus kodifikasi, bukan model omnibus law,” ujar Zulfikar dalam video yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (30/6/2025) Dijelaskannya, merujuk pada kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 pihaknya mendorong…

Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dalam forum rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono, Amelia menekankan bahwa kekosongan pos strategis tersebut dapat berdampak serius terhadap posisi diplomasi Indonesia di kancah global. “Kita ketahui bahwa pos Dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong. Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global. Kekosongan ini tentu berisiko melemahkan diplomasi strategis Indonesia, apalagi di tengah perubahan geopolitik yang begitu cepat,” ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI…

Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keputusan Menteri Transmigrasi yang menyediakan area kawasan hutan untuk para transmigran. Ia menyebut, keputusan tersebut harus dievaluasi guna menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan yang hingga saat ini masih bermasalah. Adian Tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk melepas ribuan bidang status area hutan untuk para transmigran. Hanya saja, upaya tersebut perlu dilakukan secara cermat. “Persoalan Transmigrasi itu cukup kompleks, mereka para transmigran mendapatkan surat lahan yang masuk status area hutan padahal sudah jelas dalam aturan hal ini tidak diperbolehkan”, tuturnya dalam rapat dengan Menteri Transmigrasi di Ruang Rapat…

Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian tidak menentu, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan Kemenlu dalam mengevakuasi WNI dari negara-negara yang dilanda konflik. Amelia menyoroti perlunya peningkatan kecepatan dan efektivitas respons Pemerintah dalam menangani evakuasi WNI di luar negeri. Ia membandingkan kesiapan Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Filipina, yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya. “Kita perlu mengevaluasi prosedur evakuasi WNI secara menyeluruh agar tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, yang juga memiliki banyak pekerja migran di wilayah konflik dan dinilai lebih cepat…