Penulis: Redaksi

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya masih menghadapi beragam tantangan. Meski begitu, Fraksi PKS berharap RAPBN 2026 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, Amin menyatakan bahwa Fraksi PKS mendukung RAPBN 2026. “Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar Amin, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, yang merupakan arsitektur fiskal pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem DPR RI. RAPBN ini dinilai sebagai peta jalan visioner yang memprioritaskan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi demi Indonesia yang tangguh dan mandiri. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru mengatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional. “Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan counter cyclical yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat,” kata Ratih dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I…

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp2.692,1 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai, pemerintah pusat perlu merespons serius agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Khozin, kenaikan PBB-P2 kerap ditempuh kepala daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut memunculkan masalah baru akibat lonjakan tarif yang terlampau tinggi. “Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,” ujar Khozin kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Ia menjelaskan, kenaikan fantastis PBB-P2 di sejumlah daerah juga dipicu penundaan penyesuaian tarif…

Anggota DPR RI Novita Hardini, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, sebagai salah satu dokumen politik penting tahun ini. Menurutnya, pidato Presiden yang memadukan refleksi sejarah, capaian kinerja awal pemerintahan, dan arah kebijakan strategis tersebut patut diapresiasi. Namun, apresiasi itu harus disertai catatan-catatan agar semangat dan substansi pidato benar-benar diwujudkan dalam langkah kebijakan yang nyata. “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Politisi Faksi PDI-Perjuangan, dalam…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden sebelumnya memaparkan bahwa fungsi kesehatan di RAPBN 2026 dianggarkan sebesar Rp244 triliun. Menurut Charles, jumlah tersebut merupakan angka yang signifikan dan harus dimanfaatkan optimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pemerataan layanan hingga daerah terluar. “Angka ini tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 terkait capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, dalam pidato tersebut, Presiden klaim bahwa Program MBG telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi. Menurut Netty, Program MBG harus menjadi langkah nyata dan terukur dalam membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak, ibu hamil, dan menyusui adalah investasi jangka panjang yang akan menguatkan daya saing bangsa. “Keberhasilan program MBG menjadi bukti…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan dukungan penuh terhadap 8 kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Paket ini berfokus pada akselerasi investasi, konsolidasi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Menurut Fauzi, langkah strategis dalam paket ekonomi tersebut mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi. “Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” ujar Fauzi usai penyampaian RAPBN tahun 2026 oleh Presiden, di Gedung…

Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menilai penggunaan sistem digital yang akurat, transparan, dan terpercaya menjadi solusi paling ampuh dalam menjawab polemik royalti musik. Langkah tersebut menjadi krusial untuk memastikan hak para pencipta, penyanyi, pemusik, dan pemilik master lagu dapat diterima secara adil. Seperti diketahui sebelumnya, royalti musik menjadi sekelumit persoalan yang kian dirasakan publik, khususnya pelaku seni bidang musik dan pertunjukan. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, penggunaan sistem digital bisa jadi jawaban perkara distribusi royalti lagu dan musik di Indonesia. “Yang paling efektif adalah sistem digital terbaik yang akan dijalankan ke depan. Harus ada pusat data lagu dan…

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Anggota DPR RI Novita Hardini menilai saat ini tingkat pesimisme masyarakat terutama golongan muda terhadap pemerintah tengah mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan Novita saat ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025). “Angka pesimisme yang mendera anak-anak muda ini meningkat, tentu ini menjadi alarm serius bagi pemerintah bahwa kita saat ini harus menerima realita pahit dan mau mengakui realita pahit itu, kita sedang ada dalam kondisi bersahabat dengan penjajahan,” ujarnya. Karena itu, Novita menekankan tentang pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Padahal, lanjut Novita, peran anak muda…