PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengingatkan PT INKA untuk tingkatkan kualitas produksi. “Kami tentu mendukung PMN ini agar INKA dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kami berharap kualitasnya juga benar-benar diperhatikan. Pada bulan April lalu, sempat muncul keluhan dari para pengguna KRL terkait rangkaian kereta yang produksi INKA yang mengalami kendala operasional sehingga perjalanan menjadi lebih lambat dari biasanya. Kita tentu tidak ingin semangat menggunakan produk dalam negeri justru dipertemukan dengan pengalaman pengguna yang kurang baik,” ungkap Puteri saat megikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di PT INKA Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026) lalu.
Hal ini ia sampaikan pula melalui rilis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengadaan sarana Kereta Api Listrik (KRL) Jabodetabek. Oleh karena itu, ia mendorong PT KAI agar PMN tersebut dapat meningkatkan kinerja layanan KRL Jabodetabek.
“Tentunya, kami melihat pengadaan ini sudah sangat mendesak untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, jumlah pengguna KRL saat ini sudah mencapai sekitar 1 juta penumpang per hari. Angka ini menunjukkan bahwa KRL bukan lagi sekadar moda transportasi alternatif, tetapi sudah menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Jabodetabek,” ujarnya.
Menutup keterangannya, dirinya mendorong KAI untuk segera mengatasi persoalan perlintasan sebidang yang rawan menimbulkan kecelakaan, terutama pasca kejadian di Bekasi Timur, Jawa Barat.
“Kejadian kemarin seharusnya menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai urusan pelengkap dalam pembangunan transportasi. Bahkan, di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Untuk itu, kami berharap KAI juga mempercepat penanganan terhadap perlintasan sebidang guna menjaga keselamatan masyarakat.” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
