Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyoroti pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di kawasan Indonesia Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan. Rabu (24/6/2026). Dalam peninjauan tersebut, Singgih mengapresiasi kondisi fisik gudang yang dinilai cukup representatif dan layak mendukung distribusi bantuan sosial kebencanaan. Namun, ia menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan gudang karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan stok logistik belum terisi secara maksimal. “Secara fisik gudang ini sangat baik dan siap digunakan. Namun sayangnya, karena adanya penyesuaian dan penajaman anggaran beberapa waktu lalu, kondisi…

Read More

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan atas insiden menjuntainya kabel listrik di jalan yang menyebabkan seorang siswi SMA kecelakaan hingga meninggal dunia. Ia meminta Pemerintah untuk memperbaiki utilitas perkotaan. “Ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Cost-nya mahal sekali. Akibat kabel menjuntai, harganya dibayar dengan kehilangan nyawa seorang anak bangsa. Nyawa itu mahal,” ujar Mardani Ali Sera dalam keterangan resminya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Seperti diketahui, Siswi SMAN 6 Jakarta berusia 16 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya tersangkut kabel listrik menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/6) pagi. Kabel yang menjuntai di jalan menyebabkan…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB Komisi X DPR RI bersama Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Tanjungpura, serta Rektor Universitas Terbuka, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurut Kurniasih, berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi negeri (PTN), hingga masyarakat…

Read More

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya. Hal ini guna menyerap aspirasi daerah serta menghimpun masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Rifqinizamy menjelaskan, pembahasan RUU Kabupaten/Kota menjadi penting untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, masukan dari pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya…

Read More

Peran Universitas Terbuka (UT) dalam memperluas akses pendidikan tinggi mendapat perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai keberadaan UT sangat penting sebagai instrumen pemerataan pendidikan, namun perlu diiringi dengan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam rapat tersebut, Furtasan mengakui posisi Universitas Terbuka memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi negeri lainnya. Menurutnya, sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh memungkinkan UT menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa total backlog dari tujuh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V mencapai Rp252 triliun. Dari total angka tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami kekurangan sebesar Rp2,6 triliun. “Kita akan sisir mana hal-hal yang kita tunda, kita tunda dulu. Yang pokok-pokok kita akan masukkan dulu. Dan kita lihat yang backlog-nya seperti apa karena ini penting. Basarnas dan BMKG ini hal yang menyangkut betul keselamatan rakyat. Maka mitigasi terhadap bencana, kemudian kesiapan-kesiapan pasukan tanggap darurat di lapangan,”…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly menegaskan pentingnya penerapan prinsip green economy dalam aktivitas pertambangan guna meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026). Ia menekankan bahwa perusahaan tambang yang telah beroperasi dalam skala besar seharusnya mampu menerapkan teknologi modern dan menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian utama dalam operasionalnya. “Perusahaan-perusahaan ini sudah lama beroperasi dan memiliki kapasitas besar. Karena itu, kaidah-kaidah pertambangan yang baik, penggunaan teknologi modern, serta penerapan prinsip green economy harus benar-benar dijalankan agar keberlanjutan lingkungan tetap…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026). Menurut Syafruddin, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian Panja adalah kasus fatality yang terjadi di salah satu perusahaan…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kontribusi sektor industri kehutanan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 harus menjadi perhatian utama perusahaan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan apabila tidak…

Read More

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri pulp dan kertas di Provinsi Sumatera Selatan, yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), upaya perlindungan lingkungan…

Read More