Penulis: Redaksi

Kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Rumah Sakit Siloam Bogor bukan sekadar memastikan layanan kesehatan bagi anggota dewan. Akan tetapi, lebih dari itu, agenda ini membawa pesan kemanusiaan yakni pelayanan kesehatan harus mengutamakan empati, keramahan, dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota dewan dan keluarga sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaanya. Pun, pemerintah juga menugaskan PT Asuransi Jasindo untuk menjalankan program tersebut sejak tahun 2014. Melalui kunjungan ini, BURT DPR RI ingin memastikan pelaksanaan Program Jamkestama berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menyerap berbagai masukan dari…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk subsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, truk pengangkut pupuk subsidi juga terdampak pembatasan akses akibat rusaknya jalan nasional di Lembah Anai pascabanjir pada November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (10/5/2026). Perlu diketahui, ruas Jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan political will yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk memastikan reformasi tata kelola aparatur negara tidak mengorbankan keberlanjutan pendidikan nasional dan masa depan generasi bangsa. Hal ini disampaikannya dalam rangka menanggapi kebijakan penghapusan istilah tenaga honorer pada 2027 yang berdampak pada nasib guru non-ASN di berbagai daerah. “Persoalan guru tidak boleh semata dipahami sebagai urusan administratif kepegawaian. Ini adalah soal arah kebangsaan, soal bagaimana negara memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, penghapusan status tenaga…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Menurutnya, mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian jemaah lainnya mulai masuk ke Makkah seiring keberangkatan gelombang kedua. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah. “Saya pertama-tama mengucapkan terima…

Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh lagi ada pekerja yang bersifat tidak tetap bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Menurutnya, seluruh pegawai harus diarahkan masuk ke dalam skema ASN melalui dua jalur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 harus diikuti langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sinyal positif, namun tidak akan efektif tanpa disertai skema penyelesaian yang terukur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya sebelum Rapat Paripurna DPR RI Ke-18, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Fikri, DPR RI selama ini terus mengawasi dan mengawal berbagai kebijakan pendidikan agar tidak terjadi kemunduran layanan…

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Membuka agenda, ia menyampaikan dukacita atas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan bus di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. “Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Puan dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Terakhir, dirinya turut menyampaikan belasungkawa atas…

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. “DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri,” ujar Puan. Selain fungsi legislasi, Puan…

Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy Monica melihat video viral di media sosial yang memperlihatkan perjuangan siswa dan guru SD Negeri 04 Simpang Kapuak mencari akses internet demi mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer. Dalam video tersebut, para siswa dan guru harus berjalan melewati jalan tanah berlumpur di tengah hujan deras untuk mendapatkan titik dengan jaringan internet yang stabil. “Ketika saya melihat…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah menanggapi viralnya video seorang perempuan di media sosial yang membuat konten lomba komentar rasis dengan hadiah Rp100 ribu untuk komentar paling rasis di akun media sosialnya. Video tersebut menuai kecaman publik, terlebih setelah pembuat konten mengaku tidak takut dilaporkan dan merasa kebal hukum karena kedua orang tuanya disebut merupakan perwira polisi. “Pembuat konten rasis tersebut nasibnya bisa seperti Resbob jika terbukti melanggar hukum, baik Undang-Undang ITE, Undang-Undang…