Penulis: Redaksi

Komisi III DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung tahun 2025. Sebagai salah satu kandidat Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, Bonifasius Nadya Arywibowo, mendapat pertanyaan mendalam dari Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, terkait batasan kategori pelanggaran HAM dalam konteks hukum humaniter. Dalam paparannya, Benny menekankan bahwa hukum humaniter umumnya berlaku di masa perang atau konflik bersenjata. Ia kemudian mempertanyakan relevansinya dengan kasus-kasus di dalam negeri yang tidak terjadi pada situasi perang, namun sering dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. “Bagaimana kalau…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI menjelaskan secara terbuka tentang tindakan apa yang dilakukan oleh pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi hingga dianggap melanggar hukum atau mengancam pertahanan siber. Hal ini menyusul konsultasi TNI kepada Polisi karena menemukan indikasi adanya pencemaran nama baik yang dilakukan Ferry Irwandi. “Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI,” kata TB Hasanuddin melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Seperti diketahui, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring menyebut pihaknya menemukan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Reni Astuti, menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), terutama perempuan yang mayoritas mengisi sektor ini. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakartar, Senin (8/9/2025). Dalam kesempatan itu, Reni mengingatkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditargetkan rampung tahun ini harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam implementasi di lapangan. “Jangan sampai RUU selesai, tapi pemerintah belum menyiapkan strategi perlindungan sosialnya,” tegasnya dalam rilis yang dikutip…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menanggapi langsung paparan Calon Hakim Agung Annas Mustaqim dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2025. Menanggapi paparan Annas, Abdullah menekankan pentingnya memahami pola pengaruh opini publik terhadap pengambilan keputusan hakim dan meminta Annas menjelaskan pengalaman serta langkah-langkahnya dalam menghadapi tekanan opini publik. “Kita melihat memang hari ini opini publik menjadi salah satu senjata untuk bisa masuk terhadap tekanan-tekanan yang memengaruhi independensi hakim itu sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena memang hari ini banyak sekali keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat yang memang…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa persoalan hukum terkait perkawinan campur yang berbeda kewarganegaraan, harus menjadi perhatian serius DPR bersama pemerintah. Ia menilai banyak kasus yang menimpa keluarga hasil perkawinan campur masih belum terselesaikan secara bijak karena lemahnya regulasi maupun kendala administratif. “Saya pikir apa yang disampaikan kawan-kawan Perca (perwakilan kelompok masyarakat perkawinan campur) tadi menjadi masukan bagi kami sebagai anggota DPR untuk melaksanakan tugas mewakili rakyat. Undang-Undang Kewarganegaraan memang akan menjadi prioritas (untuk dilakukan) revisi pada Prolegnas 2026, seperti yang disampaikan Ketua Komisi XIII. Harapan dari kawan-kawan Perca secara hukum nanti akan kita kuatkan di…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pada kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyatakan kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. “Oleh karena rapat pada hari ini untuk pengambilan keputusan dan jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi kuorum rapat, maka rapat saya buka dan terbuka untuk umum,” ujar Bob dalam sambutannya, Selasa (9/9/2025). Adapun dalam pengantarnya, Bob Hasan menyampaikan capaian Prolegnas…

Anggota DPR RI Willy Aditya, sepakat untuk memperbaiki sistem politik melalui revisi UU Pemilu. Namun, ia berharap seluruh langkah dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah (scientific approach), tidak emosional. “Tentu ini harus gayung bersambut untuk bersih-bersih. Tapi kata pepatah, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Ini yang harus kita jadikan dasar,” kata Willy dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa  (9/9/2025). Hal tersebut ditegaskan Willy mengomentari wacana yang dilempar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihaza Mahendra, terkait revisi UU Pemilu. Yusril mengatakan revisi untuk membuka sistem Pemilu agar partisipasi politik terbuka bagi semua orang, tidak hanya berpihak bagi orang…

Pimpinan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menanggapi isu beras bantuan pangan SPHP yang berkualitas rendah sehingga sempat ramai diberitakan pada Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme terbuka untuk menukar beras bantuan yang tidak layak konsumsi. “Saya sudah menanyakan langsung ke Kepala Bapanas dan Dirut Bulog. Kalau ada beras yang jelek, bisa dikembalikan atau ditukar. Itu mekanisme resmi yang disiapkan agar masyarakat penerima tetap mendapatkan bantuan pangan yang sesuai standar,” kata Alex dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Gudang Bulog Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Alex mengakui, risiko penurunan mutu beras…

Bulog mencatat sejarah dengan memiliki stok beras hingga 4,2 juta ton. Namun di balik capaian itu, realisasi penyerapan gabah justru masih rendah. Dari target 1,5 juta ton, baru sekitar 300 ribu ton yang berhasil diserap. Kondisi ini menjadi sorotan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Pimpinan Panja, Alex Indra Lukman, menilai rendahnya realisasi serapan mengindikasikan adanya persoalan distribusi dan operasional Bulog. “Bulog kesulitan melakukan operasi pasar atau penyaluran stok, padahal kebutuhan di masyarakat sangat tinggi. Kendala ini harus segera dibenahi agar peran Bulog sebagai stabilisator harga benar-benar berjalan,” katanya…

Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti masih terbatasnya layanan penyediaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Papua Barat, khususnya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dari total 131 unit yang terencana, baru 32 yang beroperasi dan tujuh di antaranya terverifikasi. Ia meminta agar pemerataan fasilitas ini dipikirkan secara matang agar masyarakat di pelosok tetap terlayani. “Di Papua Barat ada 17 kabupaten, salah satunya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan alat modern. Menurut saya, bahan lokal yang dimiliki masyarakat setempat juga perlu dimanfaatkan, jangan semua harus dipaksakan dengan teknologi modern,” ujar Obet dalam RDP Komisi IX dengan Kepala Badan…