Penulis: Redaksi

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya membangun fondasi yang kokoh dan kerangka hukum yang jelas sebelum pembahasan memasuki tahap substansi. Ia menilai bahwa selama ini pengaturan berbagai komoditas strategis, mulai dari sawit hingga tebu, belum memiliki pola yang terintegrasi sehingga belum mampu memberikan arah yang pasti dalam tata kelola nasional. “Kumpul sama kumpulan sawit, kumpulan tebu, kumpulan apa, kita belum ketemu arah. Lebih bagus kita mulai dari awal lagi. Sekarang ini kita membentuk pondasinya. Jadi bagaimana menyusun sebuah pola integrated system, tapi kemudian yang berkepastian hukum,” ujarnya dalam Rapat Kerja…

Di tengah sisa-sisa debu vulkanik yang masih mengendap di beberapa sudut Kabupaten Lumajang, harapan perlahan kembali ditata. Rombongan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI datang langsung ke Pendapa Arya Wiraraja, membawa mandat untuk memastikan pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru berjalan sesuai harapan masyarakat. Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI, M. Husni, tampak serius mendengarkan paparan demi paparan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bagi Husni, kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab DPR dalam mengawal penanganan bencana secara menyeluruh. “Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan…

Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…

Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…

Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah mengingatkan ketidakmampuan Indonesia mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal pada berpotensi membebani negara. Salah satu isu yang ia soroti ialah kesenjangan antara kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia dan ketidakmandirian industri baja nasional. Berdasarkan laporan yang ia terima, Indonesia memiliki 2,9 miliar ton cadangan bijih besi, 444 juta ton cadangan batu bara, serta 455 juta ton cadangan dolomit, yang mana angka yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Akan tetapi, Indonesia masih mengimpor 14 juta ton bahan baku baja pada tahun 2024. “Publik perlu tahu, setiap kali kita mengimpor, biaya…

Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena, menilai sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah belum berjalan optimal. Dalam rapat tersebut, Alimudin awalnya menyoroti pentingnya keseragaman masa tunggu haji sebagaimana telah disepakati bersama Komisi VIII. Ia menegaskan bahwa pengelolaan haji harus tetap sesuai amanat undang-undang. “Saat kita mengelola urusan haji pertama kali kita ingin on the track, kita tidak ingin melaksanakannya tidak sesuai dengan amanat UU, tentu ini harapan pak presiden dan kita semua. Titik tekan saya adalah soal kesiapan sumber daya manusia kita,” ujar Alimudin dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Haji dan Umrah…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mendorong generasi muda perempuan untuk semakin berani mengambil peran dalam dunia politik. Hal tersebut disampaikan Irine saat menjadi pembicara dalam sesi mentoring kegiatan WAIPA Townhall: From Participation to Leadership — Empowering Women in Shaping the Political Landscape, yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Selasa, (25/11/2025). Di hadapan para peserta ConNEXT Mentoring yang mayoritas merupakan generasi muda perempuan, Irine menyampaikan apresiasinya atas semangat para peserta dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. “Saya sangat senang berada di antara teman-teman yang masih muda dan memiliki visi yang sama, yakni memajukan peran…

Komisi IX DPR RI mendorong perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga pemenuhan kebutuhan pengawas ketenagakerjaan. Dorongan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin kunjungan kerja spesifik bersama mitra kerja di Rumah Daerah (rumdis) Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (24/11/2025). Nihayatul menyoroti tingginya angka pengangguran di Kepri yang tidak sepenuhnya berasal dari penduduk setempat. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, arus keluar-masuk tenaga kerja antar wilayah menjadi sangat dinamis. “Bisa jadi 50 persen dari Jawa, Sumatera, atau kepulauan lainnya. Hal…

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah maupun kampus. Fenomena ini semakin sering muncul di media sosial, media cetak, maupun media elektronik, dan dianggap sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan nasional. Dalam wawancara sebelum rapat paripurna, Selasa, (25/11/2025), Agung menjelaskan bahwa kemarin Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian terkait mengenai penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, persoalan kekerasan, perundungan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan harus disikapi dengan tegas dan diatur secara jelas dalam undang-undang. “Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mendesak adanya penguatan terhadap regulasi anti-bullying untuk menekan angka kasus perundungan yang akhir-akhir semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, penguatan regulasi tidak cukup hanya dengan pasal melainkan harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan mekanisme yang terukur. Esti menyatakan, bahwa langkah memasukkan pencegahan dan penanganan bullying ke dalam revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) merupakan bagian dari komitmen besar untuk memperbaiki ekosistem pendidikan Indonesia secara struktural. “Perilaku bullying di sekolah bukan hanya persoalan disiplin, tetapi masalah sistemik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan belajar,…