Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti masih terbatasnya layanan penyediaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Papua Barat, khususnya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dari total 131 unit yang terencana, baru 32 yang beroperasi dan tujuh di antaranya terverifikasi. Ia meminta agar pemerataan fasilitas ini dipikirkan secara matang agar masyarakat di pelosok tetap terlayani.
“Di Papua Barat ada 17 kabupaten, salah satunya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan alat modern. Menurut saya, bahan lokal yang dimiliki masyarakat setempat juga perlu dimanfaatkan, jangan semua harus dipaksakan dengan teknologi modern,” ujar Obet dalam RDP Komisi IX dengan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Obet menekankan perlunya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Ia memberi ilustrasi bahwa memasak nasi dengan kayu bakar bisa lebih enak daripada menggunakan gas atau kompor, sehingga pendekatan lokal tak boleh diabaikan. Menurutnya, fleksibilitas ini justru lebih dekat dengan keseharian masyarakat.
“Kalau masak nasi pakai kayu bakar, rasanya tetap enak. Jadi tolong pikirkan baik-baik kondisi masyarakat di pegunungan, jangan semua dipaksakan seragam dengan kota,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pemerataan agar tidak terjadi kecemburuan antarkabupaten. Ia mencontohkan, di Manokwari sendiri masih ada layanan yang belum merata, sementara daerah pegunungan lebih tertinggal lagi.
“Pemerataan dan keadilan harus diatur dengan baik, supaya tidak ada rasa kecemburuan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” pungkasnya.
