Bulog mencatat sejarah dengan memiliki stok beras hingga 4,2 juta ton. Namun di balik capaian itu, realisasi penyerapan gabah justru masih rendah. Dari target 1,5 juta ton, baru sekitar 300 ribu ton yang berhasil diserap. Kondisi ini menjadi sorotan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025).
Pimpinan Panja, Alex Indra Lukman, menilai rendahnya realisasi serapan mengindikasikan adanya persoalan distribusi dan operasional Bulog. “Bulog kesulitan melakukan operasi pasar atau penyaluran stok, padahal kebutuhan di masyarakat sangat tinggi. Kendala ini harus segera dibenahi agar peran Bulog sebagai stabilisator harga benar-benar berjalan,” katanya kepada koranmerdeka.co.
Masalah serapan Bulog ini juga berimplikasi langsung pada petani. Dengan kapasitas terbatas, banyak petani akhirnya terpaksa menjual gabah ke tengkulak. Sesuai mandat, Bulog hanya diperbolehkan menyerap sekitar 10 persen produksi nasional atau 3 juta ton. “Jika kuota itu sudah terpenuhi di awal panen, maka di akhir musim panen Bulog tidak bisa lagi menyerap. Petani pun harus menjual ke tengkulak, yang seringkali menekan harga,” jelas Alex.
Untuk itu, Panja Penyerapan Gabah dan Jagung mendorong desain ulang alur penyerapan dan distribusi. Penyerapan tidak boleh dilakukan sekaligus di awal, melainkan harus disebar merata sepanjang musim panen. Dengan cara ini, petani tetap terlindungi dari permainan tengkulak, sementara Bulog memiliki kapasitas berkelanjutan dalam menjaga stok.
Alex menekankan, masalah serapan Bulog dan tengkulak ini adalah bagian dari persoalan tata kelola yang lebih besar. Panja berkomitmen menyusun rekomendasi agar kebijakan pangan ke depan tidak merugikan petani dan mampu menjaga stabilitas harga beras nasional.
