Penulis: Redaksi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK mengawasi implementasinya. “Tentunya, POJK ini sangat menjadi kabar gembira buat konstituen kami juga. Karena selama ini, yang selalu kami dengar dari masyarakat adalah rumitnya proses untuk mengajukan kredit UMKM. Dan tentu, harapannya akses modal usaha untuk UMKM ini, bisa lebih mudah dijangkau dengan adanya peraturan ini, dan tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir ataupun pinjaman online ilegal,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait intervensi dalam penanganan stunting, kualitas layanan dapur MBG, hingga pemerataan cakupan di wilayah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Pertanyaan saya, apakah sudah ada intervensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah dengan indikasi stunting, dan sejauh mana komunikasi terkait hal itu?” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/09/2025). Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, dapur MBG yang baru sebulan berjalan memang masih serius diawasi, namun justru…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras agresi militer Israel yang semakin brutal di Kota Gaza. Irine mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya global menghentikan genosida di wilayah tersebut. Irine menegaskan, serangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, serta memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka tanpa akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan, merupakan tragedi kemanusiaan global yang tak bisa ditoleransi. “Ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kemanusiaan universal dan hukum humaniter internasional,” kata Irine dalam keterangan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) perlu dipercepat. Hal itu sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi hak-hak warga yang menjadi korban maupun saksi dalam proses hukum.  Menurut Pangeran, perlindungan yang diberikan selama ini masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. “Kita menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks dari kekerasan berbasis gender, pelanggaran HAM berat, hingga kejahatan transnasional dan digital. Situasi ini membutuhkan pendekatan baru dalam sistem perlindungan saksi dan korban,” kata Pangeran, Jumat (19/9/2025). Seperti diketahui, RUU Perlindungan Saksi…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Abdul Azis Saepudin, menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara pihak Sentra Phalamartha dengan keluarga pasien ODGJ. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Rabu (17/9/2025). Azis menyampaikan, kesembuhan ODGJ tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas dan tenaga medis, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, keluarga adalah faktor utama dalam proses pemulihan pasien. “Peran keluarga ini sangat penting untuk pemulihan maksimal. Kami berharap ada komunikasi intens dengan keluarga, supaya mereka percaya dan bisa menerima pasien kembali,” tegasnya kepada koranmerdeka.co. Ia menambahkan, Sentra hanya bertugas memfasilitasi…

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memantau upaya Pemerintah dalam memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) pascademonstrasi berdarah yang berujung kerusuhan di Kathmandu, Nepal. Selain evakuasi, Junico meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memfasilitasi kebutuhan WNI yang masih memilih untuk bertahan di negara tersebut. Junico menegaskan bahwa keselamatan WNI di luar negeri adalah mandat konstitusional negara. Karena itu, ia mendorong Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia untuk memastikan bahwa proses evakuasi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tanpa diskriminasi. “Tidak boleh ada satu pun WNI yang ditinggalkan dalam situasi krisis,” kata Junico dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).  Sejatinya,…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Abdul Azis Saepudin, memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan fasilitas yang tersedia di Sentra Phalamartha Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII pada Rabu (17/9/2025) itu, Azis meninjau langsung kondisi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di fasilitas sosial ini. Menurut Azis, Sentra Phalamartha saat ini menangani hampir 160 pasien dengan berbagai latar belakang kelompok rentan, termasuk difabel dan ODGJ. Ia menilai pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, terutama dalam mendukung pemulihan pasien agar bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat. “Saya melihat penanganan metode pemulihan ODGJ di sini cukup baik. Misalnya, pasien dilibatkan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai Program Magang Nasional Fresh Graduate yang akan diluncurkan Pemerintah pada kuartal IV 2025 merupakan langkah positif untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Namun, program ini, tegasnya, harus berujung pada hasil yang nyata dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan target 20 ribu peserta, Yahya berharap program Magang Nasional Fresh Graduate dapat membantu menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat keterkaitan antara kampus dengan dunia usaha. “Keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau durasi enam bulan magang. Tujuan akhirnya harus jelas, menciptakan peluang kerja nyata dan berkelanjutan,” kata Yahya…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya salah satu tahapan penting Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2025 dan 2026. Hal ini disampaikan Sturman usai Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9). “Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman. Ia menekankan sejumlah RUU yang menjadi perhatian publik, antara lain RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),”…

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti sejumlah permasalahan yang masih dihadapi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Bandung dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (17/9/2025) di Kabupaten Bandung. Erna mengungkapkan, dari 107 UMKM yang dihimpun oleh PLUT, hanya sekitar 40 persen yang aktif. Menurutnya, hal ini menandakan adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. “Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM adalah permodalan. Selain itu, ada juga masalah pengintegrasian data. Padahal, data yang terintegrasi sangat penting untuk mengetahui jumlah UMKM, baik yang…