Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan bahwa Komisi IX saat ini banyak menerima protes dari masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara mendadak. Ia menyoroti lemahnya sosialisasi yang mengakibatkan warga baru mengetahui statusnya non aktif saat sudah berada di rumah sakit. “Seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, melahirkan, atau berobat lainnya, ternyata saat melakukan pembayaran sudah tidak menjadi anggota PBI. Padahal seharusnya ada informasi yang jelas ketika mereka di-cut-off dari kepesertaan,” ujar Nihayatul dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan sejumlah Menteri dan Lembaga terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan…

Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) di Gedung Nusantara I DPR-RI pada Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berharap calon anggota BS LPS terpilih semakin memperkuat peran supervisi terhadap LPS. “Tentu pada kesempatan ini, kami ingin menggali lebih dalam pandangan serta kesiapan para calon anggota BS LPS, dengan fokus utama pada pembahasan visi, misi, dan strategi pengawasan yang ditawarkan. Melalui proses ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai komitmen dan kapasitas para…

DPR RI memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menyusul berbagai keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan. Kepastian ini merupakan hasil langkah cepat DPR yang memanggil dan menggelar rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas utama. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai , d Dalam rapat tersebut, jelasnya, DPR dan pemerintah menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut…

Komisi I DPR RI menerima aspirasi dari Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) yang ingin meningkatkan statusnya saat ini, tipe B, menjadi tipe A. Ketua Tim Kunjungan sekaligus anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menilai peningkatan status diperlukan untuk menunjang profesionalisme prajurit, seiring luas wilayah dan kompleksitas tugas satuan tersebut. “Tadi juga disampaikan ada usulan, dan ini bukan sederhana aspirasi, dalam rangka guna meningkatkan tugas-tugas profesionalisme TNI di Korem 083 Baladhika Jaya, bahwa diperlukan peningkatan status Korem dari tipe B menjadi tipe A,” jelas Slamet saat Kunjungan Kerja Komisi I ke Markas Korem 083/BDJ di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa keberhasilan akselerasi transformasi Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan. Menurutnya, konsep reformasi yang telah disusun oleh Mabes Polri tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan implementasi pengawasan yang ketat di lapangan. “Konsep (transformasi Polri) sudah bagus, terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis,” ungkap I Wayan saat ditemui dalam kunjungan kerja di Kapolda Sulawesi Selatan. (6/02/2026) Legislator asal Bali ini menyoroti tiga komponen kunci di…

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peningkatan kesejahteraan prajuritu, khususnya, yang bertugas di wilayah strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi I DPR dalam rangka Penguatan peran TNI dalam menjaga kondusifitas wilayah strategis ke Korem 074/Warastratama, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan honor prajurit khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. “Soal kesejahteraan prajurit mulai dari honor yang…

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai untuk mengevaluasi kinerja serta kebutuhan dukungan sarana dan prasarana keimigrasian di wilayah perbatasan Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran Imigrasi di Riau, khususnya terkait peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang dinilai sangat signifikan. “Kami dari Komisi XIII memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Imigrasi Kanwil Riau, yang mana PNBP-nya naik lebih dari 100 persen,” ujar Arisal kepada koranmerdeka.co sesaat setelah Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, Kamis (05/02/2026).…

Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Sudin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sudin mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kapolda, Kajati, serta Kepala BNNP Kepri mengenai tantangan pengawasan wilayah yang sangat luas. “Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Kapolda, Pak Kajati, maupun BNNP. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah pulau di Kepulauan Riau mencapai 2.408 pulau, ditambah banyaknya pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus,” ujar Sudin. Ia…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penyelenggaraan Penataran Keparlemenan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Bob mengapresiasi forum yang mempertemukan DPR dengan kalangan akademisi tersebut karena dinilai dapat menjadi ruang evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Forum ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ada…

Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi keparlemenan guna memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI agar berbasis riset, rasionalitas, dan partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Bayu dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Menurut Bayu, kegiatan tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mempertemukan para fungsional di lingkungan Badan Keahlian DPR RI—seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis APBN, serta analis pemantauan pelaksanaan undang-undang—dengan para pengajar…