Penulis: Redaksi

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan komitmen Komisi XI untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti aspirasi PT Glasfibindo Indah (Golden Key Group) dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO). Pihak industri itu menyampaikan persoalan putusan hukum yang telah inkrah namun hingga kini belum dijalankan oleh negara. “Mereka menyampaikan tentang dua putusan hukum, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kemudian keputusan hukum ini belum ditindaklanjuti oleh negara, karena mereka bersengketa dengan negara,” ujar Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Ahli Waris PT Glasfibindo Indah (Golden Key Group) dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) di Kompleks…

Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri. Sebab itu, ia mendorong pemerintah bersama mitra kerja untuk memastikan harga sembako tetap terkendali agar tidak memberatkan masyarakat. “Artinya, janganlah kalaupun itu kenaikan, tapi jangan itu memaksa masyarakat,” tegas Sturman saat ditemui oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (18/02/2026). Ia menjelaskan, pengawasan terhadap harga sembilan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya menjadi fokus utama Komisi VI DPR RI. Koordinasi intensif tersebut, jelasnya, terus dilakukan dengan mitra kerja guna mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi terjadi menjelang hari besar keagamaan. “Masalah…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menjelaskan tugas KMKN (Komite/Komisi Manajemen Kolektif Nasional) menjadi lembaga pusat pengumpulan sekaligus pendistribusian royalti bagi para pemegang hak cipta musik. Ia menegaskan bahwa kewenangan detail lembaga tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.  “Nanti kewenangannya apa di poin-poin ini, nanti kita berdiskusi lagi dulu. Tapi kita fokus di sini,” ujarnya dalam rapat pleno pengharmonisan RUU Hak Cipta, Senin (18/2/2026). Ia menyebut sejumlah hal teknis tetap bisa diatur melalui regulasi turunan pemerintah. “Saya setuju dengan pasalnya juga sebenarnya, hal-hal yang terkait di sini bisa tetap diatur oleh Peraturan Menteri,” katanya menambahkan. Menurutnya, dalam…

Pada Rapat Pengharmonisasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Rabu (18/2/2026) resmi menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk diproses lebih lanjut dalam rapat Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR. “Apakah hasil harmonisasi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat di Gedung DPR RI. Peserta rapat kemudian menjawab setuju. Adapun persetujuan diambil setelah Wakil Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Iman…

Suasana ruang pertemuan di Kantor Wali Kota Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (18/2/2026), terasa tegang. Di hadapan aparat penegak hukum, pejabat daerah, dan perwakilan korporasi, pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM) datang membawa satu mandat: memastikan negara tidak mengabaikan putusan pengadilan yang telah dimenangkan rakyatnya sendiri. Kunjungan kerja BAM kali ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembayaran ganti rugi lahan terdampak pembangunan Jalan Tol Ruas Pondok Aren–Ulujami dan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Aduan utama berkisar pada pembebasan lahan seluas sekitar 5.500 meter persegi di wilayah Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur—lahan yang telah digunakan untuk proyek tol sejak…

Komisi III DPR RI menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terkait dukungan terhadap Reformasi Polri. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR memastikan aspirasi buruh yang menolak penempatan Polri di bawah kementerian sejalan dengan sikap Komisi III DPR. Menanggapi, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyampaikan bahwa dukungan KSBSI agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat reformasi. “Ini wujud dari TAP MPR dan amanat konstitusi. Reformasi sudah susah payah diperjuangkan, jadi jangan diganggu lagi,” ujar Rikwanto saat diwawancarai koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026). Ia menilai hubungan antara buruh dan Polri…

Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menyoroti kepentingan penambahan jumlah dewan pengawasan dalam lingkungan BPKH. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa aspek pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang sangat krusial dan perlu dirumuskan secara tegas dalam naskah RUU. Menurutnya, kejelasan jumlah dewan pengawas menjadi kunci agar pelaksanaan pengelolaan dana haji di lapangan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola. “Tadi diusulkan adanya penambahan jumlah dewan pengawas, usulan ini harus didasarkan dengan keputusan yang kuat, namun saya ingatkan setiap dewas harus memiliki fungsi yang benar-benar bermanfaat,”…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia harus segera memberikan afirmasi kebijakan khusus bagi kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Langkah ini dianggap krusial agar kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN tidak menurunkan capaian kepesertaan di daerah yang sudah UHC. Pernyataan tegas itu disampaikan Edy usai kegiatan sosialisasi bersama BPJS Kesehatan di Kabupaten Rembang, pertengahan Februari lalu. Kabupaten ini menjadi contoh daerah yang berstatus UHC dan menunjukkan komitmen tinggi, termasuk menyiapkan APBD Rp10 miliar pada 2025 untuk mendukung pembiayaan PBI. Edy menekankan, target UHC nasional hanya bisa tercapai jika…

Harapan warga Klaster Vasana dan Neo Vasana berupa bisa beribadah dengan tenang kembali disuarakan dalam pertemuan bersama Komisi III DPR RI. Mereka meminta kepastian hukum atas penggunaan musola yang hingga kini belum bisa difungsikan secara maksimal. Menanggapi, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menjelaskan pihaknya telah menerima laporan warga terkait tindak lanjut hasil eksekusi sebelumnya pada Oktober 2025. Diketahui, selama proses eksekusi tersebut, disebutkan telah ada kesepakatan mengenai perluasan kawasan perumahan yang mencakup area musola. “Kami menerima informasi dari warga yang mengeluh terkait permasalahan klaster Vasana dan Neo Vasana. Perluasan kawasan sudah disepakati dan telah berjalan sekitar tiga minggu lalu.…

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI akan kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra Pemerintah. “Dari pihak DPR RI, rakor tersebut akan dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi V DPR RI, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Pimpinan Komisi X DPR RI,” tulis keterangan yang disampaikan kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Adapun dari pihak Pemerintah, akan hadir Kasatgas/Menteri Dalam Negeri RI, Wakasatgas I/Kasum TNI, Wakasatgas II/Kepala BNPB, Wakasatgas III/Komandan Korps Brigade Mobil…