Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait intervensi dalam penanganan stunting, kualitas layanan dapur MBG, hingga pemerataan cakupan di wilayah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pertanyaan saya, apakah sudah ada intervensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah dengan indikasi stunting, dan sejauh mana komunikasi terkait hal itu?” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/09/2025).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, dapur MBG yang baru sebulan berjalan memang masih serius diawasi, namun justru belum cukup representatif dari segi kualitas dan pendampingan. “Kalau di kota saja kelemahannya sudah tampak, bagaimana dengan di wilayah 3T? Apalagi dari 163 dapur yang berdiri, masih banyak yang harus diperbaiki,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan komunikasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menjalin kemitraan guna memperluas cakupan layanan MBG. Menurutnya, distribusi dapur MBG masih belum proporsional antara kota besar seperti Batam dengan daerah kepulauan.
“Apakah cakupan layanan sudah proporsional? Kalau belum, apa kendalanya? Karena ini kemitraan, perlu komunikasi intensif antara koordinator regional BGN dengan pemerintah daerah,” tegas Cellica.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan mutu makanan yang disajikan melalui sampling produk yang sudah diolah, bukan hanya bahan mentah. Hal ini dianggap penting untuk mencegah potensi keracunan maupun masalah kualitas pangan.
“Koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama lintas sektor sangat penting agar tujuan Presiden menghadirkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045 benar-benar tercapai,” pungkasnya.
