Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi. Rapat ini berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa rapat ini terbagi ke dalam dua sesi, yakni pembukaan, penyampaian keterangan pemerintah, pandangan umum fraksi-fraksi, serta dilanjutkan rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan DIM RUU yang akan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Parera. “Hari ini kita memasuki pembahasan Tingkat I dan pengambilan keputusan terkait RUU pengesahan perjanjian ekstradisi antara RI…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa. “Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Senin (22/9/2025).  Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya. Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, memimpin kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/9/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan layanan administrasi hukum serta efektivitas transformasi digital di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pelayanan administrasi hukum di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya dalam pendaftaran badan hukum. Hal ini mencakup perseroan terbatas, yayasan, maupun perkumpulan. “Data tiga tahun terakhir memperlihatkan tren kepatuhan masyarakat yang relatif tinggi terhadap kewajiban legalitas badan hukum. Namun demikian, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, aksesibilitas layanan, serta pilihan bentuk usaha alternatif…

Presiden Prabowo Subianto telah menekan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Salah satu hal yang disoroti dari lampiran Perpres tersebut adalah adanya frasa “Ibu kota politik” menyangkut keberadaan IKN yang akan dimulai pada 2028. Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan tidak ada frasa “ibu kota politik” di UU IKN. “Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menilai, kasus yang menyangkut kepentingan umat tersebut tidak boleh berlarut-larut dan harus segera dituntaskan secara transparan. “Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah dalam keterangan pers yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (21/9/2025). Menurut Abdullah, korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak…

Komisi X DPR RI menyoroti rendahnya alokasi anggaran olahraga di tingkat pemerintah daerah. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pun bersuara bahwa besarnya tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia di daerah. “Kondisi seperti ini lah yang menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Kalau anggarannya kecil, jangan berharap banyak. Pembibitan atlet dan pembangunan sarana pasti akan jalan di tempat,” tegasnya kepada koranmerdeka.co saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis, (18/9/2025). Menurut laporan Bappenas, rata-rata alokasi anggaran…

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya penguatan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Polda Jawa Timur, ia menyatakan bahwa pendampingan hukum oleh advokat harus menjadi elemen mendasar, bukan sekadar formalitas dalam sistem peradilan pidana. “Hak warga negara yang kita kuatkan melalui adanya pendampingan advokat itu sendiri,” tegas Bimantoro kepada koranmerdeka.co di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Menurut legislator dari Fraksi Gerindra tersebut, kehadiran advokat sejak tahap awal, mulai dari proses penyelidikan hingga tahap persidangan, berfungsi sebagai benteng pertama untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pertumbuhan emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tumbuh sebesar 6 persen per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK mempermudah calon emiten untuk melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). “Ada yang pernah mengeluhkan bahwa proses administrasi pasar modal yang lebih rumit. Sehingga, prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan sektor perbankan. Selain itu, banyak emiten yang belum sepenuhnya siap dalam memenuhi kewajiban tata kelola pasca IPO, terutama terkait beban biaya, kepatuhan dan pelaporan berkala,” urai Puteri dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (20/9/2025). Lebih lanjut, Puteri juga…

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, menyoroti kurangnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan olahraga di daerah. Ia mendapati banyak persoalan strategis yang mengemuka terutama terkait pembinaan atlet, kesenjangan fasilitas, dan perhatian terhadap cabang olahraga disabilitas dan rekreasi. Demikian disampaikan Reni kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran pemangku kepentingan olahraga di Jawa Timur serta akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). “Harapan besar disampaikan, mulai dari pembinaan atlet hingga sarana dan prasarana, Surabaya sudah punya sirkuit, tapi belum lengkap. Support dari pusat tetap dibutuhkan,” ujarnya. Reni mengapresiasi infrastruktur olahraga yang sudah dimiliki…

Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memuat pengaturan tegas mengenai batas waktu dalam seluruh tahapan proses hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, saat kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Sudding menilai, selama ini ketidakpastian waktu penanganan perkara menjadi salah satu sumber utama ketidakadilan dan praktik transaksional dalam sistem hukum. Proses hukum yang berlarut-larut, tanpa kepastian waktu dari penyelidikan hingga eksekusi, menurutnya harus segera diakhiri melalui regulasi yang lebih progresif. “Harus ada kepastian waktu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Jangan sampai kasus…