Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Namun, Fikri mendesak Pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) guna mencegah risiko kecanduan, paparan pornografi, hingga jeratan judi online. Apresiasi tersebut diberikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Meski menyambut baik, Fikri menilai regulasi tersebut memerlukan aturan pelaksana yang konkret agar kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak kehilangan taji saat diimplementasikan di masyarakat. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengungkapkan bahwa kerentanan anak-anak terhadap platform digital sering…

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengapresiasi capaian Kota Bogor yang berhasil meraih predikat Kota Aman Pangan. Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikan Muazzim saat mengikuti Tim Komisi IX DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Peredaran Pangan di Bulan Ramdhan, di Pasar Jambu Dua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). “Kami mengapresiasi Kota Bogor yang telah mendapatkan predikat Kota Pangan Aman. Ini sejalan dengan program pemerintah yang dideklarasikan Presiden Prabowo Subianto tentang kedaulatan pangan. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan, baik makanan, beras, maupun kebutuhan pokok…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya setelah Komisi XII menerima paparan dari Pertamina dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/3/2026). Ratna menilai bahwa cadangan BBM Indonesia saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan standar ketahanan energi di banyak negara. “Kami sudah mengonfirmasi bahwa sesuai dengan statement Menteri ESDM, ketersediaan BBM kita naik turun sekitar 21 hari,” ujarnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar Indonesia memiliki cadangan energi yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika global. “Kami meminta kepada…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan kesiapan pasokan energi di Jawa Timur saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Surabaya guna memantau kesiapan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola oleh mitra kerja di sektor energi. Ratna menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan energi tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran. “Kunjungan kerja spesifik kami hari ini adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta distribusi dan juga kualitas dari elektrifikasi maupun BBM yang telah dipersiapkan oleh mitra kami dari Kementerian ESDM,…

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan hukuman mati terhadap seorang anak buah kapal (ABK) dalam kasus narkotika di Batam. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai tuntutan tersebut memicu perhatian publik karena dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas antara peran pelaku dan beratnya hukuman yang diminta jaksa penuntut umum. Rudianto menambahkan penuntutan dalam perkara pidana seharusnya mempertimbangkan derajat kesalahan masing-masing pihak. Menurutnya, reaksi publik muncul karena terdakwa yang dituntut hukuman mati justru dianggap memiliki peran yang tidak dominan dalam konstruksi perkara. “Kalau membaca konstruksi hukumnya, justru derajatnya paling kecil. Inilah penyebab kenapa memantik reaksi publik, karena dianggap tidak adil,” ujar…

Suasana bulan Ramadan tidak mengurangi ritme kerja legislasi di DPR RI. Di sela menunggu waktu berbuka puasa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan “ngabuburit” yang produktif: mengharmonisasi draf revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut, proses pembahasan revisi undang-undang tersebut tetap berjalan intensif selama Ramadan. Bahkan, rapat pengharmonisasian yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (10/2/2026), ia ibaratkan sebagai bentuk “ngabuburit” sambil menunggu azan magrib. “Hari ini kita ada pengharmonisasian RUU tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Ini kalau di bulan puasa disebutnya ngabuburit ini. Ngabuburit kita sambil menunggu buka puasa…

DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang secara fleksibel dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, hingga ekosistem pemerintahan. Sebab itu, pemindahan ibu kota negara membutuhkan persiapan komprehensif sehingga pendekatan yang digunakan bersifat bertahap dan kondisional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Rudianto Lallo saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026) “Penggunaan instrumen hukum keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari. Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah. Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan. “Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan Yayasan Ary Ginanjar melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah strategis terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Iskandar, mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi yang terukur kepada seluruh pegawai. “Penandatangan MoU ini sebagai wujud dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan berkualitas tinggi, kita tahu tekanan yang dihadapi cukup berat sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas,” ungkapnya di Ruang Rapat Setjen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026). Ia menyampaikan, ke depannya seluruh pegawai yang ada di lingkungan Setjen DPR RI akan mengikuti pelatihan-pelatihan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memastikan kualitas demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran. Menurutnya, setiap perubahan aturan pemilu perlu dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai evaluasi dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Dalam RDPU Komisi II bersama para Ahli Hukum Tata Negara, Aria Bima mengatakan pihaknya terus menerima masukan terhadap desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu. Proses penyusunan regulasi tersebut juga perlu melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk penggiat demokrasi dan masyarakat luas. Dengan demikian, desain sistem pemilu yang dihasilkan tetap mampu memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik politik…