Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, mengatakan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal dianggap memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam Rapat Panja di Ruang Rapat Komisi III, Martin menyampaikan bahwa struktur organisasi Polri saat ini sebenarnya sudah lengkap, termasuk sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Namun, yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan pengawasan di tingkat internal. “Struktur di Polri ini sudah lengkap. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana sistem pengawasan internalnya dimaksimalkan. Reformasi Polri harus memaksimalkan pada perbaikan sistem pengawasan di internal…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menilai reformasi Polri perlu lebih menitikberatkan pada perbaikan kultural ketimbang perubahan struktural. Menurutnya, secara desain kelembagaan, struktur dan instrumen Polri saat ini sudah final dan merupakan rancangan yang paling tepat. Pernyataan ini disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi beserta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Kalau saya lebih condong kepada perbaikan kultural, Pak. Karena secara struktural dan instrumental itu sudah final.…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto mengenai capaian swasembada pangan nasional pada 2025. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. “Swasembada pangan merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi. Fakta bahwa Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025 menunjukkan penguatan kapasitas produksi pangan nasional,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Kamis (8/1/2026). Pemerintah juga menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Abdul Kharis, kondisi ini memberi ruang yang lebih…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Indra, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif di awal tahun, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan. “Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat…

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi mengalami delisting saham di 2026. Kondisi ini membuat perlunya pembenahan menyeluruh terhadap BUMN agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menegaskan aturan pasar modal harus dihormati oleh seluruh emiten tanpa terkecuali, termasuk BUMN. Menurutnya, fokus pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak seharusnya diarahkan untuk menyelamatkan harga saham semata, melainkan memastikan proses restrukturisasi perusahaan berjalan cepat, transparan, profesional, dan akuntabel. Diketahui, Delisting saham adalah penghapusan pencatatan saham suatu perusahaan dari bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi bisa diperdagangkan secara publik di pasar modal, baik…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mengalokasikan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Mahdalena menegaskan, bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka pascakejadian. “Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling…

Bencana banjir Sumatera menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Ateng mengungkapkan sejak jauh hari, Komisi XII telah mengingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai. Imbasnya, muncul penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi tersebut. Terlebih, Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi kawasan hutan pinjam pakai. “Inilah yang kami maksud dengan utang ekologis, dan…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus “super flu” di Indonesia secara terukur dan berbasis sistem. Hal ini, tegasnya, tentu tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat. Super flu yang ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, sebagai sebuah varian baru influenza yang lebih mudah menular dan saat ini telah menyebar di berbagai negara. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Super flu ini disebut memiliki penularan yang berlangsung lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia. Menurut Edy, istilah super flu…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di lokasi bencana Aceh Tamiang merupakan “obat” psikologis ampuh bagi pemulihan mental siswa dan guru. Namun, ia mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana bencana. Apresiasi dan catatan kritis tersebut disampaikan Fikri merespons langkah cepat kementerian dalam menangani dampak bencana banjir yang melumpuhkan ratusan fasilitas pendidikan di wilayah Sumatera. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman gempa di Lombok dan Yogyakarta sebelumnya, kehadiran fisik pejabat…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah menyikapi isu masuknya varian flu baru atau yang disebut sebagai super flu ke Indonesia secara proporsional. Ia menegaskan ancaman tersebut tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun juga tidak bisa dianggap enteng. “Negara harus hadir dengan langkah antisipatif yang serius, berbasis data ilmiah, serta komunikasi publik yang transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Rabu (7/1/2026). Nurhadi mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans epidemiologi, khususnya di pintu-pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Menurutnya, kesiapan fasilitas layanan kesehatan juga perlu dipastikan guna…