Penulis: Redaksi

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. “Dari optik konstitusional, kata ‘demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang kuat,” kata Rifqi.…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan pihaknya memahami kebijakan Kementerian Haji dan Umrah terkait penyamarataan masa tunggu haji nasional menjadi 26 tahun. Meskipun, menurutnya, kebijakan tersebut dinilai membawa sejumlah implikasi serius, terutama bagi beberapa daerah yang mengalami penurunan kuota secara signifikan. Maman mengakui, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru, termasuk kekhawatiran munculnya ketimpangan antardaerah. “Komisi VIII memahami peraturan Kementerian Haji dan Umrah untuk lalu menyamakan seluruh masa tunggu menjadi 26 tahun. Tentu ini membawa implikasi bahwa penyamarataan itu membuat beberapa daerah mengalami penurunan kuota secara signifikan, misalnya Sumedang dan Cianjur,” ujar Maman kepada Parlementaria beberapa waktu lalu.…

Read More

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, menyoroti serius masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak terjadinya musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra Barat. Anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan, persoalan distribusi dan pelayanan bahan bahar minyak (BBM) tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga mobilitas pascabencana. Ia mengaku menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat saat turun ke lapangan dalam agenda reses. “Dalam reses ini, banyak masyarakat…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 16 orang lanjut usia dalam tragedi kebakaran panti jompo di Kota Manado. Ia menegaskan peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh berlalu tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban. Aprozi meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan transparan guna mengungkap penyebab kebakaran. Menurutnya, penyelidikan harus memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran standar keselamatan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. “Penegakan hukum yang adil sangat penting, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga sebagai pembelajaran agar tragedi…

Read More

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif. “Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keterangan yang diterima koranmerdeka.co, Selasa (30/12/2025). Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa. Menurutnya, tudingan terhadap sawit…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang mulai dijalankan di sejumlah daerah. “Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak ke depan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/12/2025). Netty menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG merupakan pendekatan yang tepat karena dekat dengan masyarakat dan sudah memiliki basis kepercayaan di tingkat desa.…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia harus ditempuh melalui pembenahan menyeluruh sistem penyelenggaraan haji. Hal ini terutama dilakukan dengan menata ulang pola layanan agar biaya operasional dapat ditekan secara struktural dan hasil efisiensinya dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah. Menurut Maman, persiapan pelaksanaan ibadah haji telah dimulai sejak sekarang dan optimisme terus dibangun agar penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu langkah strategis yang diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut adalah realisasi kampung haji. “Pelaksanaan haji sudah dimulai dari sekarang dan kita yakin akan ada pelayanan…

Read More

Gemerlap perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 membawa suasana meriah di berbagai daerah, ditandai ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Namun, di balik euforia tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah justru dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan pokok. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan jelang dan selama Nataru tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang rutin terjadi setiap tahun, tetapi kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar mencerminkan persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan di lapangan. “Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai…

Read More

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana. Hal ini agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. Ia menekankan bahwa percepatan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun. “Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian…

Read More

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa penerima manfaat dalam kegiatan reses yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 3.303 penerima PIP telah disalurkan melalui usulan Anggota DPR RI, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun mendatang sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dalam sambutannya di hadapan para wali murid dan tenaga pendidik, Adies Kadir menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya pengawalan anggaran pendidikan agar benar-benar tepat sasaran dan dapat mencegah angka putus sekolah.…

Read More