Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Diketahui, Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. “Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu dalam keterangan tertulis yang…

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief, meminta sekolah-sekolah kembali menerapkan protokol kesehatan secara disiplin di lingkungan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus influenza A (H3N2) atau yang dikenal sebagai superflu di sejumlah negara, termasuk Indonesia. “Peningkatan kasus superflu tidak boleh dianggap sepele. Sekolah merupakan ruang publik dengan intensitas interaksi yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi tempat penularan penyakit. Karena itu, langkah antisipatif harus segera dilakukan agar penyebaran tidak semakin meluas,” ujar Habib dalam rilis yang diterima koranmerdeka.co, Jumat (9/1/2025). Habib menegaskan, anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap penyakit menular, termasuk superflu. Lingkungan sekolah yang padat aktivitas menuntut adanya perlindungan ekstra agar…

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan Grok AI untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi, khususnya yang memanfaatkan foto atau video orang nyata tanpa persetujuan, merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, hak privasi, dan pelindungan data pribadi. Menurut Amelia, praktik manipulasi wajah, foto, atau identitas visual seseorang ke dalam konten asusila tanpa consent tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan kesusilaan. Ia menegaskan tindakan tersebut telah masuk kategori kekerasan berbasis teknologi yang berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, hingga reputasional bagi korban. “Ketika identitas visual seseorang dimanipulasi tanpa izin untuk konten asusila, itu merupakan bentuk perampasan hak…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea adalah hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika,” ujar Abdullah dalam keterangan resminya kepada koranmerdeka.co, Jumat (9/1/2026). Legislator Fraksi PKB tersebut menegaskan, kritik yang disampaikan Pandji melalui materi komedi tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak untuk menyampaikan kritik, selama dilakukan dengan cara…

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin, merespons rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menghentikan impor beras pada 2026, lantaran sisa stok nasional 2025 dinilai mencukupi. Usman menegaskan, swasembada tak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan pemerintah. Sebab, realitas petani masih jauh dari kata sejahtera, lahan sempit, biaya produksi naik, sementara harga gabah kerap tak menutup ongkos. “Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” ujar…

Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, selepas rapat Panja Reformasi Komisi III DPR RI. Dalam kesimpulan rapat, dinyatakan bahwa sudah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2000. “Kedudukan polri tetap berada di bawah presiden, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh presiden dengan…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyoroti fenomena tugas ‘Non-Tusi’ (Non-Tugas Fungsi Utama) yang kini justru menjadi krusial, seperti keterlibatan Polri dalam menjaga rantai pasok pangan. Hinca menilai kehadiran polisi sangat dibutuhkan negara untuk memastikan distribusi pupuk dan hasil panen tidak terhambat oleh praktik ilegal, demi menjaga kedaulatan pangan nasional. “Mata rantai ketahanan pangan itu yang menjadi soal, mata rantai distribusi pupuk menjadi ilegal, distribusi hasil panen melawan hukum. Di situ masuk polisi. Seolah dia non-tusi, tapi ternyata tusinya karena memang menyangkut soal nasional,” ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II,…

Sekitar empat pekan terakhir, publik dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan seorang ibu oleh putri kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun (kelas 6 SD) di Medan, Sumatera Utara. Diduga, pelaku terinspirasi dari gim Murder Mystery dan serial anime Detektif Conan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan bahwa dalam ranah hukum digital, para pengembang gim daring harus patuh terhadap ketentuan UU ITE Pasal 16A yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan pelindungan anak dari konten negatif atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak. “UU ITE Pasal 40 huruf (2d) juga mewajibkan PSE melakukan moderasi konten secara mandiri…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menilai sistem asesmen dan pola mutasi di dalam organisasi Polri masih belum berjalan optimal dan perlu dibenahi secara serius, sebagai bagian dari reformasi internal kepolisian. Hal itu disampaikannya dalam dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi beserta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Ia mengatakan, secara sistem, Polri sebenarnya sudah memiliki mekanisme asesmen kompetensi untuk penempatan jabatan, tetapi dalam praktiknya kerap tidak dijalankan secara konsisten. “Di…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan bahwa perjanjian kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani pada tahun 2026 merupakan kontrak moral dan profesional seluruh aparatur dalam menjalankan tugas kelembagaan secara terukur dan berdampak. Hal tersebut disampaikan Rahmad dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Rahmad, perjanjian kinerja tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan target administrasi, tetapi menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran memberikan nilai tambah nyata bagi institusi DPR RI. “Perjanjian kinerja adalah komitmen bersama agar…