Penulis: Redaksi

Pagi itu, suasana di salah satu sudut Kabupaten Serang, Banten, terasa hangat. Sejumlah warga tampak menyambut kedatangan Anggota DPR RI Sarifah Ainun Jariyah (SAJ) dengan senyum dan sapaan akrab. Tidak ada jarak kaku antara wakil rakyat dan masyarakat. Bagi Sarifah, mereka bukan sekadar konstituen, apalagi hanya tim pendukung politik. Mereka adalah keluarga. Di tengah agenda reses yang padat, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu memilih menyapa warga satu per satu, mendengar cerita mereka secara langsung, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, kebutuhan bantuan usaha, hingga harapan sederhana agar wakil rakyat tetap hadir di tengah masyarakat. “Kalau saya sih, konstituen itu keluarga, family, saya…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menyampaikan bahwa lulusan sarjana dari berbagai jurusan non-kependidikan dapat menjadi guru, asalkan melewati tahapan belajar pedagogi terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) reses di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/04/2026). Wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini berkesempatan menyerap aspirasi konstituen terkait isu pendidikan. “Sekarang kita usahakan supaya guru-guru yang latar belakang misalnya sarjana dari manapun ya, sarjana ekonomi boleh (mengajar), sarjana S1 katakanlah ya. Sarjana kimia, sarjana fisika, sarjana matematika boleh ngajar. Tapi harus melewati tahapan untuk belajar pedagogi,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Once menjelaskan bahwa…

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dikenal sebagai “bedah rumah” ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029. Setiap tahunnya, program ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia. Target tersebut menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BSPS ini merupakan program…

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 mendapat sorotan tajam dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, secara terbuka menyuarakan penolakan total terhadap wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan di perguruan tinggi. Esti menilai wacana yang sempat diapungkan kementerian terkait tersebut sebagai langkah mundur yang sangat berbahaya di tengah fakta bahwa Indonesia, khususnya daerah terpencil, justru sedang mengalami krisis kekurangan guru yang akut. “Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti Wijayanti dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menanggapi serius wacana yang…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal itu disampaikannya saat mengikuti pertemuan DPR dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Teman-teman aktivis buruh maupun pejuang agraria tidak mungkin memiliki niat melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan,” ujar Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan, salah satu prinsip penting dalam…

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty menjelaskan momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang berkualitas masih harus terus dilanjutkan, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku. Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan anak-anak di pulau kecil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, guru yang memadai, fasilitas belajar yang baik, serta kesempatan untuk bermimpi setinggi mungkin. “Kemarin kita juga memperingati Hari Buruh 1 Mei. Ini menjadi refleksi penting bahwa pendidikan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Banyak orang tua bekerja keras sebagai nelayan, petani, pedagang kecil, buruh pelabuhan, dan pekerja lainnya demi…

Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. “Rencana pembentukan tim asesor ini harus dikaji secara serius. Tidak ada negara demokratis yang menjadikan status aktivis HAM sebagai hasil seleksi negara. Peran negara seharusnya adalah melindungi, bukan menentukan siapa yang boleh menjadi pembela HAM,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (1/5/2026). Mafirion mengingatkan bahwa menurut standar internasional, setiap…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, hadir langsung di SDN 10 Cakranegara, Mataram, Provinsi NTB, untuk menyapa para siswa sekaligus menyalurkan secara simbolis Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), pada Kamis (30/4/2026). Adapun bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan aspirasi tahun 2026. Ratusan siswa-siswi menerima dukungan nyata agar dapat terus bersekolah dan mengejar cita-cita mereka. “Semua anak berhak punya masa depan cerah, tanpa pengecualian,” ujar Sari Yuliati, dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Wakil rakyat dari Dapil NTB ini menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melahirkan generasi unggul. “Semangat belajar ya, pejuang masa depan. Kita tunggu karya-karya hebat…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas tempat penitipan anak menyusul insiden kekerasan di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Pasalnya, kasus kekerasan di daycare sudah sering terjadi. “Sistem dan pengawasan di tempat penitipan anak atau daycare masih sangat lemah, khususnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang memiliki tanggung jawab mengurus hal ini,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (30/4/2026). “Sudah ada beberapa kali insiden kekerasan pada anak di daycare, tapi kok berulang lagi. Jadi perlu dipertanyakan, bagaimana pengawasan yang dilakukan Kementerian PPPA selama ini?” sambung…

DPR RI menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh para pimpinan Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sepakat bahwa pembentukan regulasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada akhir tahun ini. “Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, tadi juga Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,”…