Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dikenal sebagai “bedah rumah” ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029. Setiap tahunnya, program ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia. Target tersebut menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucapnya kepada masyarakat saat penyerahan BSPS di Lombok Timur, NTB, Sabtu (02/05/2026)
Dalam kunjungannya kali ini, ia menyerahkan BSPS secara simbolis untuk daerah Lombok Timur. Program tersebut akan di berikan secara bertahap untuk daerah Lombok Nusa Tenggara Timur secara merata dengan data yg akurat
Ia menjelaskan, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sementara Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja. Dana tersebut tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat, melainkan dibayarkan ke penyedia material dan tukang guna memastikan transparansi dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konsep BSPS mengedepankan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Jika kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan, masyarakat didorong untuk menambah secara swadaya. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kemandirian sekaligus mempercepat peningkatan kualitas hunian.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang layak akan berdampak langsung pada kesehatan keluarga, mulai dari sanitasi yang baik, tidak ada kebocoran, hingga lingkungan yang lebih sehat. Dari situ, produktivitas meningkat dan perekonomian keluarga ikut terdongkrak,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memastikan program BSPS dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pada tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai sekitar 1.400 unit rumah, dengan Kabupaten Lombok Timur mendapatkan sekitar 350 unit.
“Saya akan terus menjemput bola agar program-program pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, khususnya di NTB,” tegas Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II
Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan berbagai program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya, termasuk BSPS. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan dan mempercepat pencapaian target nasional.
Ia berharap, implementasi program BSPS yang tepat sasaran dan merata dapat menjadi salah satu pendorong utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menuju NTB mandiri bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” pungkasnya.
