Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana. Ia menekankan pendataan dampak bencana hingga Maret harus dilakukan secara presisi dan fokus pada wilayah paling parah (the hardest hit). Sebab Martin menilai, di lokasi tertentu kerusakan tidak hanya pada rumah, tetapi juga ladang, toko, dan lanskap yang berubah total. “Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan,” tegasnya di tengah Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan), Senin (23/2/2026). Menurutnya, titik terdampak terparah jumlahnya terbatas dan spesifik. Karena…

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pelaksanaan pendidikan inklusif saat kunjungan kerja reses di Kabupaten Semarang. Aspirasi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menegaskan bahwa sekolah inklusif wajib menerima seluruh siswa tanpa terkecuali. Namun di lapangan, masih banyak sekolah yang belum didukung ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, khususnya guru pendamping khusus. “Sekolah inklusif memang harus menerima semua siswa tanpa terkecuali. Tetapi kendalanya masih ada di Guru Pendamping Khusus. Ini bukan hanya di Kabupaten Semarang, tetapi juga terjadi di berbagai…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemulihan sistem pembayaran dan peredaran uang di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dalam situasi darurat, ketersediaan uang tunai dan berfungsinya sistem pembayaran menjadi krusial bagi masyarakat. Misbakhun bilang, Bank Indonesia (BI) harus memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan, termasuk dengan menjamin ketersediaan bahan bakar bagi genset yang menopang operasional perbankan saat listrik terganggu. “Suplai bahan bakar untuk genset harus diamankan. Listrik harus tetap menyala agar jaringan internet, jaringan satelit, serta sistem pembayaran digital bisa terus beroperasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan keuangan hanya karena kendala teknis,” tegasnya saat memimpin…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah dinilai kurang bersih dan tidak tertata dengan baik. Padahal, pelabuhan ikan tersebut merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Baru yang ada di Jakarta. “Pelabuhannya kotor sekali, meskipun sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua setelah Muara Baru mestinya dengan dana yang ada masalah ini bisa diatasi,” katanya saat diwawancarai koranmerdeka.co usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026). Walakin, tambahnya, PNBP yang disumbangkan ke pemerintah pusat hanya sedikit yang kembali…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menyusul isu yang berkembang belakangan ini di ruang publik. Ia menegaskan bahwa sebagai program yang dibiayai dana publik, LPDP menuntut komitmen kebangsaan yang kuat dari setiap penerimanya. Menurut Hetifah, LPDP bukan sekadar skema pembiayaan studi, melainkan instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang kelak berkontribusi bagi pembangunan nasional. Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi agar penerima beasiswa menunjukkan dedikasi terhadap Indonesia. “Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memaparkan perkembangan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang prioritas, mulai dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Ketenagakerjaan, hingga RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan seluruh proses legislasi tersebut masih berada pada tahapan awal dan mengedepankan partisipasi publik. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2027), Dasco menjawab awak media terkait arah pembahasan tiga regulasi yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut DPR berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam penyusunan beleid tersebut. RUU PPRT Masih Serap Aspirasi Publik Dasco menjelaskan, pembahasan RUU PPRT, saat ini masih dalam tahap…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyoroti stagnansi pengembangan Terminal Tipe A Purabaya yang secara historis telah beroperasi sejak tahun 1991. Meskipun status pengelolaannya telah resmi beralih dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 melalui proses P3D, ia menilai langkah revitalisasi fisik yang menyeluruh masih terhambat oleh keterbatasan anggaran APBN. ​”Terminal ini dibangun tahun 1991 dan sudah diserahkan pengelolaannya ke pusat tahun 2022. Namun, kita lihat progres revitalisasi besarnya masih mandek karena adanya gap antara pagu kebutuhan dan alokasi anggaran. Kita tidak bisa membiarkan fasilitas utama di Jawa Timur ini jalan di tempat,” tegas Ridwan Bae…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti serius persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), pengawasan keimigrasian, hingga pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diungkapkannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (23/02/2026). Kunjungan tersebut mengangkat tema “Pengawasan Implementasi Reformasi Sistem Hukum dan HAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Yanuar menegaskan, meskipun paparan mitra kerja telah disampaikan secara tertulis, tugas anggota dewan adalah menggali lebih dalam berbagai persoalan yang belum terungkap. “Secara umum sudah disampaikan secara tertulis, tetapi tugas kami adalah membuka yang belum dibuka,…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, beberapa hari yang lalu menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Agenda utama pertemuan tersebut adalah memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional. Sari menyoroti pentingnya basis data yang terintegrasi sebagai fondasi kebijakan. Dengan data yang akurat, alokasi anggaran negara untuk sektor perumahan diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran. “Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sari dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (24/2/2026) Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, termasuk…

Komisi III DPR RI menyatakan sikap terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan kepada seorang Anak Buah Kapal (ABK), Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton. Diketahui, saat ini perkara tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Pernyataan ini disampaikan sebagai hasil rapat komisi yang secara khusus membahas perkembangan perkara dimaksud. Langkah ini pun menjadi sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prinsip undang-undang. Ketua komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa perhatian Komisi III didasarkan pada sejumlah informasi yang diperoleh selama proses pendalaman kasus. Ia menilai…