Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, perwakilan pekerja migran, pengelola tenaga kerja, serta pihak imigrasi, DPR RI mendengarkan berbagai masukan mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pekerja migran. “Jawa Timur termasuk salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan pekerja migran, tetapi masih ada kendala yang perlu kita atasi. Kami ingin mengetahui permasalahan mereka, baik dari segi persiapan, pelaksanaan, maupun purnatugas,” ujar Sturman…

Pembangunan Bendungan Meninting, yang dimulai pada 2020 dengan anggaran sekitar Rp1,4 triliun diharapkan harus segera selesai. Rencananya, bendungan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kapasitas tampung air hingga 12 juta meter kubik. Terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Bendungan Meninting akan mengairi lahan seluas 1.559,29 hektare, termasuk irigasi Penimbung, serta menyediakan pasokan air sebesar 150 liter per detik untuk wilayah Mataram dan sebagian Lombok Barat. Selain itu, bendungan ini direncanakan menghasilkan listrik sebesar 0,8 MW melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Meskipun sempat mengalami beberapa kali penundaan, proyek ini kini…

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menegaskan bahwa proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol di Kota Banda Aceh, harus mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek pemeliharaan jangka panjang. “Yang menjadi perhatian kami adalah proses perawatan atau maintenance-nya. Dengan adanya refocusing anggaran, diperlukan inovasi agar perawatan infrastruktur yang baru dibangun tetap berjalan dengan baik,” tegasnya saat ditemui di Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Jumat (21/2/2025). Lebih lanjut, Teguh menyoroti kendala teknis yang ia alami saat melintasi jalan tol menuju Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. “Saat kami melakukan perjalanan tadi, terjadi sedikit masalah di gerbang tol, yaitu kesulitan saat tapping…

Anggota Komisi V Danang Wicaksana Sulistya mengemukakan sejumlah catatan terkait keterlambatan proyek dan pengelolaan aset di sektor perkotaan. Sebab itu, dirinya membuka ruang diskusi mendalam mengenai penyebab keterlambatan pembangunan, upaya antisipasi dari berbagai pihak terkait penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan keterkejutan atas lamanya waktu yang diperlukan untuk mengerjakab proyek konstruksi Bendungan Meninting yang seharusnya diselesaikan dalam rentang waktu ideal. “Saya agak kaget pada saat sebenarnya proyek (Bendungan Meninting) adalah sekitar 4 tahun (2020-2024) tapi ada keterlambatan yang bisa diulik dari semenjak adanya alasan cuaca ekstrem atau proses perizinan yang tidak berjalan sesuai jadwal,” ujar…

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menyoroti masalah fundamental dalam pembangunan infrastruktur air di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan, tertundanya penyelesaian Bendungan Meninting membuat persoalan distribusi air ke masyarakat menjadi tertunda. Walaupaun masih ada bendungan lainnya di NTB, namun ia menilai jaringan irigasi yang menghubungkan bendungan ke sawah dan pemukiman belum maksimal tersedia. Akibatnya, potensi air yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbuang sia-sia. “Jika nanti bendungannya ada, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini akan jadi perhatian serius,” ujar Abdul Hadi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of Islamic Countries/PUIC). Penandatanganan ini menjadi langkah awal persiapan penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC dan pertemuan terkait lainnya yang akan digelar di Jakarta pada Mei 2025. Dalam sambutannya, Indra Iskandar menegaskan bahwa acara ini mencerminkan hubungan erat dan kolaborasi yang telah terjalin lama antara kedua sekretariat. “Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen bersama kita dalam memperkuat persatuan dan kerja sama antarparlemen negara anggota PUIC,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai menandatangani MoU Konferensi PUIC ke – 19…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan institusi penegak hukum kerap menjadi sorotan publik. Karena itu, pihaknya terus memantau implementasi dari reformasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem dari tiap institusi penegakan hukum di Tanah Air, tak terkecuali Provinsi Lampung. “Jadi, intinya kami menyerap aspirasi berkaitan apa saja yang terjadi dengan problematika terhadap penegakan hukum di Polda Lampung dan Kejati Lampung,” ucapnya saat memberi keterangan Pers usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Provinsi Lampung, Jumat (21/2/2025). Ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI memberi perhatian serius terkait komitmen dan kinerja…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan dengan adanya efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diharapkan tetap jaga dan tingkatkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat agar tidak terganggu. “Kita ingin memastikan pengalokasi dan pendistribusian anggaran benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, keadaan yang sesungguhnya, dan benar-benar sesuai dengan prioritas. Kita harus memastikan bahwa adanya efisiensi ini pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Zulfikar kepada Parlementaria di tengah pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke provinsi DIY, Rabu (19/2/2025). Lebih lanjut menurut legislator Partai…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti berbagai permasalahan dalam regulasi ketenagakerjaan saat melakukan penyerapan aspirasi bersama serikat pekerja di Cikarang. Dalam kesempatan tersebut, ia menerima banyak keluhan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terutama mengenai meningkatnya ketidakpastian kerja dan lemahnya penegakan hukum bagi pekerja. “BAM DPR RI mengapresiasi keterbukaan serta animo para pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja dalam menyampaikan masukan dan keluhan mereka terkait regulasi yang selama ini berdampak pada kehidupan mereka,” ujar Netty seusai kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/2/2025). Salah satu persoalan utama yang disampaikan buruh adalah semakin banyaknya…

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti berbagai permasalahan ketenagakerjaan dalam sesi penyerapan aspirasi bersama serikat pekerja di Cikarang. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dalam meninjau regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, terutama terkait pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tentu saja nanti kita akan coba melakukan kajian, karena kemarin juga kita di Komisi IX telah menyelenggarakan RDP bersama unsur Kementerian Ketenagakerjaan RI, DJSN, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Kita meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji regulasi yang berdampak pada kesejahteraan pekerja,” ujar Netty seusai melakukan kunjungan kerja…