Penulis: Redaksi

Keterlambatan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya rampung pada Desember 2024 lalu, kini malah terancam mundur lebih lama. Pihak pelaksana menyalahkan cuaca sebagai penyebab utama, namun Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menilai alasan itu tidak cukup kuat. Ia menegaskan bahwa seharusnya perencanaan proyek sudah mempertimbangkan faktor cuaca. “Kita punya data BMKG yang bisa memprediksi pola cuaca jauh-jauh hari. Jika proyek sebesar ini masih terkendala cuaca, berarti ada masalah dalam perencanaan dan pengawasan,” ungkap Reni saat mengikuti agenda Kunjungan…

Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menyoroti ketepatan sasaran dalam program rumah subsidi serta implementasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan yang ia terima, salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ada rumah subsidi yang tidak dihuni meski sudah dibangun lebih dari satu tahun. “Ini mengindikasikan kemungkinan rumah tersebut bukan rumah pertama pemiliknya. Padahal, tujuan utama rumah subsidi adalah untuk masyarakat yang belum memiliki rumah dan memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Reni kepada koranmerdeka.co di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya penyelesaian proyek Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Maka dari itu, ia menyoroti kendala keterlambatan dan memastikan DPR RI akan mengawal proyek ini hingga selesai. “Pembangunan infrastruktur seperti bendungan ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional. Kami di DPR akan terus mengawasi agar proyek ini selesai sesuai target dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyoroti fenomena koperasi yang menjadi wadah bagi oknum untuk melakukan Skema Ponzi. Menurutnya hal tersebut perlu dicermati sebagai hal yang perlu dipetimbangkan dalam merumuskan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian). Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. “Ini harus kita cermati bersama Pak Ketua, di dalam NA (Naskah Akademik) tolong juga itu dimasukkan agar supaya menjadi bahan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai permasalahan koperasi perlu dibenahi dari sisi tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Maka dari itu, Selly mendorong adanya perbaikan literasi dan edukasi bagi para anggota koperasi. “Jadi kalau saya sampaikan kepada Ibu/Bapak sekalian, pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah ini, terkadang (yang ada di) kabupaten, kota, betul mereka tidak bisa mengawasi itu dengan baik,” ungkapnya dalam RDP Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2025) Diketahui, Baleg DPR RI menggelar rapat pleno dengan menghadirkan Ketua BMT UGT Nusantara (Sidogiri), Ketua Kospin Jasa, Dr. Dewi Tenti…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi proses pembongkaran Pagar Laut di Tangerang sepanjang 30.16 KM yang diperintahkan Presiden Prabowo. Pembongkaran tersebut sebagaimana dilakukan oleh seluruh stakeholder terutama TNI AL sebagai pelopor dan ujung tombak teknis pembongkaran yang diselesaikannya dalam waktu kurang lebih tiga pekan. “Kawan-kawan TNI AL sudah bekerja dengan spirit merah putih untuk hadirkan kedaulatan negara di perairan laut kita, melindungi nelayan, dan keberlanjutan kesejahteraan nelayan kita,” kata Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Ia mendengar aspirasi para nelayan bahwa keberadaan pagar laut tersebut sangat mengganggu. Sebab, terdapat sekitar 4200 nelayan tangkap dan budidaya yang terdampak…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mempertanyakan sumber anggaran untuk pendirian kampung haji. Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya rencana pendirian Kampung Haji di Arab Saudi oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Inna dalam Rapat Panja RUU PIHU (Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PIHU Kementerian Agama RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Sestama Badan Penyelenggara Haji RI, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). “Jadi di sini juga ada kampung haji, rencananya. Nah kampung haji ini anggarannya dari mana? APBN kah? Begitu. Karena saya…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hindun Anisah, menegaskan pentingnya penyederhanaan prosedur dalam proses keberangkatan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikannya seusai kunjungan kerja ke Surabaya, Jumat (21/2/2025), dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Penyederhanaan prosedur jangan diartikan sebagai penyembronoan. Ini berbeda. Penyederhanaan dimaksudkan agar tidak terlalu banyak meja yang harus dilalui atau durasi waktu yang terlalu lama. Banyak calon pekerja migran akhirnya memilih jalur nonprosedural karena merasa jalur resmi terlalu rumit, membutuhkan waktu lama, dan biaya yang besar,” ujar legislator Fraksi PKB itu. Menurutnya, prosedur yang terlalu panjang…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi capaian kinerja Polda Lampung dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menyoroti sejumlah kasus yang berhasil diungkap, seperti tindak pidana narkotika, tambang ilegal, mafia tanah, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang menurutnya merupakan prestasi yang patut diapresiasi. “Kami menyoroti beberapa isu yang ada di Lampung. Ada berbagai kasus yang telah dibahas, dan tentu kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dicapai oleh Polda Lampung serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam mengungkap berbagai kasus,” ujarnya usai pertemuan dengan jajaran Polda dan Kejati Lampung di Polda Lampung, Jumat (21/2/2025). Menurutnya, capaian tersebut tidak…

Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menegaskan bahwa sekolah taruna harus mampu menanamkan pendidikan karakter yang baik. Hal ini akan berdampak positif jika diterapkan dalam praktik sehari-hari di sekolah pelayaran, seperti Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati. “Selain sebagai politisi, saya juga bagian dari dunia diklat. Saat ini, kita sebagai bangsa menghadapi masalah besar dalam pendidikan karakter. Jadi, bukan hanya keterampilan yang harus diasah. Doktor dan para ahli sudah banyak, tetapi saya menaruh harapan besar pada sekolah pelayaran ini,” tegasnya saat ditemui di Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Jumat (21/2/2025). Dalam konteks ini, Sofwan menekankan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam…