Penulis: Redaksi

Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, selepas rapat Panja Reformasi Komisi III DPR RI. Dalam kesimpulan rapat, dinyatakan bahwa sudah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2000. “Kedudukan polri tetap berada di bawah presiden, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh presiden dengan…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyoroti fenomena tugas ‘Non-Tusi’ (Non-Tugas Fungsi Utama) yang kini justru menjadi krusial, seperti keterlibatan Polri dalam menjaga rantai pasok pangan. Hinca menilai kehadiran polisi sangat dibutuhkan negara untuk memastikan distribusi pupuk dan hasil panen tidak terhambat oleh praktik ilegal, demi menjaga kedaulatan pangan nasional. “Mata rantai ketahanan pangan itu yang menjadi soal, mata rantai distribusi pupuk menjadi ilegal, distribusi hasil panen melawan hukum. Di situ masuk polisi. Seolah dia non-tusi, tapi ternyata tusinya karena memang menyangkut soal nasional,” ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II,…

Sekitar empat pekan terakhir, publik dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan seorang ibu oleh putri kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun (kelas 6 SD) di Medan, Sumatera Utara. Diduga, pelaku terinspirasi dari gim Murder Mystery dan serial anime Detektif Conan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan bahwa dalam ranah hukum digital, para pengembang gim daring harus patuh terhadap ketentuan UU ITE Pasal 16A yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan pelindungan anak dari konten negatif atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak. “UU ITE Pasal 40 huruf (2d) juga mewajibkan PSE melakukan moderasi konten secara mandiri…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menilai sistem asesmen dan pola mutasi di dalam organisasi Polri masih belum berjalan optimal dan perlu dibenahi secara serius, sebagai bagian dari reformasi internal kepolisian. Hal itu disampaikannya dalam dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi beserta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Ia mengatakan, secara sistem, Polri sebenarnya sudah memiliki mekanisme asesmen kompetensi untuk penempatan jabatan, tetapi dalam praktiknya kerap tidak dijalankan secara konsisten. “Di…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan bahwa perjanjian kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani pada tahun 2026 merupakan kontrak moral dan profesional seluruh aparatur dalam menjalankan tugas kelembagaan secara terukur dan berdampak. Hal tersebut disampaikan Rahmad dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Rahmad, perjanjian kinerja tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan target administrasi, tetapi menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran memberikan nilai tambah nyata bagi institusi DPR RI. “Perjanjian kinerja adalah komitmen bersama agar…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, mengatakan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal dianggap memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam Rapat Panja di Ruang Rapat Komisi III, Martin menyampaikan bahwa struktur organisasi Polri saat ini sebenarnya sudah lengkap, termasuk sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Namun, yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan pengawasan di tingkat internal. “Struktur di Polri ini sudah lengkap. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana sistem pengawasan internalnya dimaksimalkan. Reformasi Polri harus memaksimalkan pada perbaikan sistem pengawasan di internal…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menilai reformasi Polri perlu lebih menitikberatkan pada perbaikan kultural ketimbang perubahan struktural. Menurutnya, secara desain kelembagaan, struktur dan instrumen Polri saat ini sudah final dan merupakan rancangan yang paling tepat. Pernyataan ini disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi beserta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Kalau saya lebih condong kepada perbaikan kultural, Pak. Karena secara struktural dan instrumental itu sudah final.…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto mengenai capaian swasembada pangan nasional pada 2025. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. “Swasembada pangan merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi. Fakta bahwa Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025 menunjukkan penguatan kapasitas produksi pangan nasional,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Kamis (8/1/2026). Pemerintah juga menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Abdul Kharis, kondisi ini memberi ruang yang lebih…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut Indra, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif di awal tahun, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan. “Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat…

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi mengalami delisting saham di 2026. Kondisi ini membuat perlunya pembenahan menyeluruh terhadap BUMN agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menegaskan aturan pasar modal harus dihormati oleh seluruh emiten tanpa terkecuali, termasuk BUMN. Menurutnya, fokus pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak seharusnya diarahkan untuk menyelamatkan harga saham semata, melainkan memastikan proses restrukturisasi perusahaan berjalan cepat, transparan, profesional, dan akuntabel. Diketahui, Delisting saham adalah penghapusan pencatatan saham suatu perusahaan dari bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi bisa diperdagangkan secara publik di pasar modal, baik…