Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana ini lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer. “Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie Triyana dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang akrab disapa Kang…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Agung Widyantoro menekankan persoalan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak hanya terkait dengan penegakkan kode etik kedewanan. Melainkan juga TNKB tersebut terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang relatif cukup banyak terjadi di lapangan. “Akhir-akhir ini pelanggaran terhadap penggunaan atau penyalahgunaan TNKD Anggota DPR relatif cukup banyak, sehingga dirasa perlu untuk kita melakukan perbaikan,” katanya kepada koranmerdeka.co di Karawang, Jawa Barat, Senin (28/04/2025). Lebih lanjut, Agung menegaskan, bahwa saat ini melalui peraturan DPR RI, Kesetjenan DPR telah melakukan reformasi atau perubahan bentuk TNKB Kedinasan Dewan, yang semula format warna putih dengan warna dasar hitam, kini diubah menjadi warna…

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono di Gedung DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), guna membahas penguatan standardisasi nasional dalam menjawab tantangan perekonomian global. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty,  menyoroti pentingnya peran standardisasi dalam meningkatkan kualitas produk nasional serta daya saing di pasar global, terutama melalui program Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan penguatan kapasitas UMK (Usaha Mikro dan Kecil). “Penguatan standardisasi bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga bagian dari strategi bangsa dalam memperkuat ekonomi nasional di…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (Raker dan RDP) bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), maskapai penerbangan, serta para Kepala UPT Embarkasi di Gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Rapat ini membahas kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi kesimpulan bersama. Salah satunya adalah dorongan kepada Kementerian Agama agar terus meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada aspek katering, akomodasi, dan transportasi jemaah. “Komisi VIII…

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menjamin pasokan yang andal bagi sektor industri pupuk dan pembangkit listrik nasional. Dalam rapat kerja dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT PLN (Persero) dan PT PGN Tbk, Komisi XII mendorong percepatan pembangunan pipa gas sebagai langkah strategis mendukung kebutuhan energi nasional. “Karena memang hari ini kita membahas tentang kebutuhan gas untuk kepentingan listrik dan pupuk. Listrik sudah ada RUKN-nya, tinggal nanti kami juga akan bicara dengan Pupuk Indonesia terkait kebutuhannya,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam pernyataan sebagaimana tercantum dalam…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, meminta Kepolisian Resor (Polres) Karawang untuk tidak ragu menindak atau melaporkan secara hukum jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Khususnya, terkait pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kedinasan. “Sosialisasi TNKB ini penting. Kami memang memiliki hak atas tanda nomor khusus tersebut, namun tetap harus ditegakkan aturan lalu lintas. Jika ada sopir atau kendaraan yang ugal-ugalan, saya minta Pak Kapolres dan jajaran tidak ragu menindak, bahkan melaporkannya kepada kami di MKD,” kata TB Hasanudin kepada koranmerdeka.co di Karawang, Jawa Barat, Senin (28/4/2025). Ia menegaskan, sebagai pejabat…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam memberantas praktik judi online yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Puan menegaskan, judi online atau “judol” mengancam masa depan generasi muda dan telah merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk ketahanan keluarga. “Judi online tidak boleh dibiarkan berkembang semakin luas. Judol mengancam masa depan anak bangsa,” ujar Puan dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, Senin (28/4/2025). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini terdapat sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang telah terpapar judi online, sebagian besar melalui permainan di handphone. Puan menilai kondisi ini sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan generasi…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi hasil survei ‘kejujuran akademik’ yang dilakukan oleh KPK. Ia menilai bahwa tingginya praktik menyontek di sekolah dan kampus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan Indonesia. “Fenomena bahwa praktik menyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% kampus jelas menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan kita. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan hanya pemangku kepentingan bidang pendidikan, tetapi bagi kita semua terhadap sistem pendidikan nasional, terutama dalam aspek pembentukan karakter, integritas, dan etika peserta didik,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (26/4/25). Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menilai fenomena menyontek ini…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas atas profesi yang mereka jalani. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Koalisi Ojol Nasional, Rabu, (23/4/2025) di DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Netty, kehadiran ojol telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan penggerak ekonomi digital di Indonesia. “Sayangnya, status  para pengemudi ojol ini belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menempatkan mereka pada posisi yang rentan,” ujarnya melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co baru-baru ini.  Netty menyoroti perlunya kejelasan status hukum dan relasi antara…

Upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan terus digencarkan. Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Audiensi ini dihadiri Wakil Ketua LPSK Antonius Prijadi Soesilo Wibowo dan Wakil Ketua LPSK Mahyudin, serta melibatkan perwakilan mitra kerja dan masyarakat. Sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan regulasi perlindungan saksi dan korban. Anggota Komisi XIII DPR…