Penulis: Redaksi

Aktivis Kabupaten Banggai, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Anggota Bawaslu Banggai, Rahman Sangkota, yang menyebut bahwa tidak ada laporan masuk terkait dugaan praktik politik uang (money politik) oleh tim pasangan calon nomor urut 01, AT-FM (Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili). Pernyataan tersebut disampaikan Rahman Sangkota dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 April 2025. Saat itu, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menanyakan soal ada tidaknya laporan terkait pelanggaran tersebut di Kabupaten Banggai. Namun, menurut Abdullah, pernyataan Rahman Sangkota tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata terdapat bukti…

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai keikutsertaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS merupakan langkah strategis yang bisa membuka jalur alternatif dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Hal ini disampaikannya kepada koranmerdeka.co usai menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya” yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). “Saya pikir itu membuka jalur yang alternatif. Tapi bagi Amerika itu kan juga tentu kita nggak tahu sikapnya bagaimana. Kok you beralih ke BRIC, gitu kan,”…

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mendorong agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dapat dijalankan secara efektif oleh seluruh institusi perbankan, baik Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga penjamin seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Pegadaian. “Dalam pertemuan dengan OJK, kami menerima laporan dari Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, serta dari OJK NTB. Kinerja mereka bagus, namun kami tekankan bahwa POJK ini harus disusun sederhana agar memudahkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan,” ujar Jefry usai pertemuan dengan OJK dan sejumlah perwakilan lembaga keuangan di ITDC Mandalika Tourism Complex,…

Dalam upaya mempererat hubungan diplomatik dan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, melakukan lawatan resmi ke Malaysia pada 28–30 April 2025. Lawatan ini merupakan bagian dari delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Dalam kunjungannya, Achmad menyoroti berbagai sektor strategis yang menjadi titik temu kepentingan kedua negara, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. “Kami mendiskusikan sejumlah bidang, di antaranya ekonomi, sosial, politik dan budaya, mengingat eratnya hubungan saudara serumpun yang telah terjalin dengan baik. Diharapkan ada dampak positif dari pertemuan ini,”…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti keberadaan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu iklim investasi dan pembangunan industri di Indonesia. Menurut Dave, meskipun ormas-ormas tersebut memiliki latar belakang sejarah yang terkait dengan institusi militer, seperti ABRI pada masa lalu, keberadaan dan aktivitas mereka saat ini perlu diarahkan agar lebih konstruktif. “Mungkin perlu ada konsep pembinaan yang lebih intens dari TNI maupun Kementerian Pertahanan terhadap ormas-ormas ini. Tujuannya agar mereka bukan menjadi pengganggu pembangunan dan investasi, melainkan menjadi bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dave saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan…

Dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang dilakukan Komisi II DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (1/5/2025), sejumlah aspirasi kembali disuarakan, termasuk usulan untuk melakukan pemekaran-pemekaran Kabupaten/Kota baru di wilayah Papua Tengah, terutama pada daerah-daerah yang rawan konflik. Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengungkapkan bahwa dorongan dari masyarakat untuk membentuk kabupaten baru terus bermunculan. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara cermat dan tidak bisa dilakukan terburu-buru. “Ada usulan dari masyarakat, khususnya dari daerah-daerah konflik, agar dilakukan pemekaran-pemekaran baru. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah pemekaran baru…

Pemerintah daerah Papua Tengah menyampaikan aspirasi kuat agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak dikurangi meskipun pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran. Aspirasi ini disampaikan dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dari Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Kamis (1/5/2024). Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, para kepala daerah dan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas meminta agar dana Otsus tidak dipangkas, mengingat anggaran tersebut sangat vital untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua. “Dulu waktu undang-undang pemekaran disahkan, kita sepakat dengan Menteri Keuangan bahwa…

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi dan seruan kolaborasi nasional demi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema Hardiknas tahun ini, ’Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, menurutnya menjadi pengingat pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam ekosistem pendidikan. “Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, pemerintah, relawan, pegiat pendidikan, dan seluruh masyarakat yang telah bahu membahu dalam membangun pendidikan Indonesia.” kata Hetifah dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, Jumat (2/5/2025). Ia menilai bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa perlu skema yang bagus dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji di Bandara Internasional Kertajati agar praktis dan efisen sehingga jemaah tidak lelah menunggu lama. “Karena ini baru mulai pelepasan makanya dicari yang praktis dan efisien, jemaah jangan sampai lelah menunggu, dari mulai berangkat dari embarkasi, sampai ke bandara naik pesawat itu semua dibikin praktis,” katanya saat diwawancarai koranmerdeka.co dalam pelepasan calon jemaah haji (calhaj) JKS 01 di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Jumat, (2/5/2025).  Sebelumnya, Ia melanjutkan, bahwa pihaknya telah memberikan waktu untuk simulasi pemberangkatan jemaah di…

Komisi XIII DPR RI menerima audiensi dari Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas (KND), di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu krusial terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, penguatan kelembagaan, anggaran, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menyampaikan dukungan penuh agar Komisi Nasional Disabilitas (KND) dapat bermitra dengan Komisi XIII dalam perspektif hak asasi manusia. “Kami sangat bergembira jika posisinya di Komisi XIII dalam perspektif hak asasi manusia. Insya Allah, pimpinan dan anggota Komisi XIII akan mendorong secepatnya bagaimana Komnas Disabilitas bisa masuk…