Penulis: Redaksi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan catatan terkait alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di tengah masifnya penanganan bencana alam. Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada rehabilitasi pascabencana hingga melupakan pemeliharaan infrastruktur rutin di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadi perhatian lantaran munculnya risiko “bencana baru” berupa kerusakan infrastruktur yang meluas jika anggaran preservasi dialihkan secara besar-besaran untuk penanganan darurat. Menurutnya, konektivitas yang tidak terjaga akan berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik dan harga pangan di tingkat masyarakat. “Kalau kita tidak pelihara, kemudian timbul bencana baru berupa jalan putus di mana-mana,…

Komisi V DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini dan koordinasi penanganan bencana banjir di daerah terpencil. Hal ini menjadi sorotannya menyusul laporan terkait jeda waktu banjir yang cukup lama yang gagal dimanfaatkan untuk mengevakuasi warga pada bencana Aceh dan Sumatra beberapa waktu lalu. Sebab itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai adanya kelemahan dalam pemanfaatan informasi cuaca dan pergerakan air yang berakibat fatal. Menurutnya, waktu berjam-jam yang tersedia sebelum banjir sampai ke hilir seharusnya menjadi peluang emas untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. “Kalau punya waktu sampai berjam-jam menurut saya dan (kalua) kita tidak menggunakan waktu ini…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menyayangkan adanya penurunan signifikan pada alokasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk tahun anggaran 2026. Dalam Rapat Kerja yang membahas rencana program kerja dan isu aktual, Ina menyebut penurunan ini bertolak belakang dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data yang dipaparkan, alokasi anggaran Kementerian PPPA tahun 2026 tercatat sebesar Rp214,11 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp68,5 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar. “Kami sangat menyayangkan adanya penurunan anggaran DIPA sebesar Rp68,5 miliar. Kami memandang penurunan ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas di…

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor industri dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RI. Putra menyoroti adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara tingginya realisasi investasi dengan rendahnya tingkat utilisasi produksi pabrik. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi investasi tercatat mencapai Rp552 triliun. Namun, rata-rata utilisasi produksi nasional hanya berada di angka 61,89 persen. Putra menilai kondisi ini sebagai peringatan bahaya atau “lampu kuning” bagi perekonomian industri nasional. “Utilisasi di bawah 70 persen kalau ekonomi industri itu lampu kuning. Jadi kayak ada gap-nya. Jadi artinya hampir 40 persen kapasitas mesin yang terpasang ini menganggur. Benar…

Setelah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (26/1), Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2026 – 2031. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berharap penetapan tersebut semakin memperkuat sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektor jasa keuangan. “Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, tentu perlu direspon dengan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan yang disinergikan dengan otoritas lain. Misalnya, kita dihadapkan tantangan penurunan suku bunga acuan yang belum optimal ditransmisikan terhadap penurunan suku bunga kredit. Karenanya, kami harap beliau nantinya dapat…

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati menyoroti serius keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas salah satu perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ia mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara konkret oleh pemerintah. Rahmawati mengungkapkan, keluhan warga sudah berlangsung cukup lama, mulai dari pencemaran asap hingga dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan, disebutkan terdapat laporan mengenai tanaman produktif yang mati, air hujan berubah warna, serta menimbulkan bau tidak sedap. “Keluhan ini terus disuarakan warga. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tapi juga pada kehidupan masyarakat. Saya khawatir kondisi…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP),…

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga setingkat kementerian, guna memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas ke puluhan kabupaten. “Indonesia ini bisa dikatakan…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck menerima aspirasi ribuan pendamping desa di Sumatera Utara yang mengadukan pemberhentian sepihak melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Tahun 2026. Ijeck menegaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Menurut Ijeck, pengaduan yang disampaikan para pendamping desa perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keadilan, kepastian kerja, serta keberlangsungan program pembangunan desa yang selama ini menjadi salah satu prioritas nasional. “Aspirasi ini kami terima sebagai bagian dari fungsi representasi DPR RI. Pendamping desa menyampaikan bahwa mereka diberhentikan…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI sekaligus Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan evaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Evaluasi dilakukan bersama para pemangku kepentingan lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan optimal. Dalam rapat evaluasi lapangan tersebut, legislator dari Dapil Jawa Barat II ini berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, serta pelayanan bagi warga terdampak berjalan tanpa hambatan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menegaskan bahwa seluruh instansi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah bersinergi secara maksimal di lapangan.…