Penulis: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh jajaran Kodam V/Brawijaya, khususnya prajurit yang bertugas di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ia menilai, gerak cepat dan sinergi TNI dalam mendukung program-program pemerintah merupakan wujud nyata pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi gerak cepat Kodam V/Brawijaya dalam mendukung berbagai program pemerintah. Jika kinerja TNI prima, maka pengelolaan dan kesejahteraan prajuritnya juga harus prima. Sebab, dari sanalah lahir kinerja terbaik yang memberi manfaat bagi masyarakat dan yang terpenting menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Desy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I…

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyoroti pentingnya konsistensi penerapan aturan hukum dan pembenahan budaya hukum di Indonesia. Menurutnya, kualitas hukum bukan hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. “Peraturan kita hebat-hebat, tapi penerapannya sering kali kacau. Banyak aturan yang melarang, tapi tidak menyediakan solusi. Misalnya, dilarang buang sampah di sini, tapi tempat sampahnya tidak ada. Akhirnya orang buang sampah di pinggir jalan,” ujar Rikwanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (8/10/2025). Rikwanto menilai lemahnya penerapan hukum di tingkat…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bertemu dengan delapan pemain muda Indonesia penerima program beasiswa sepak bola Korea–Korea Seleção (KKS) yang akan mengikuti pelatihan selama satu tahun di Portugal. Para penerima beasiswa KKS akan berangkat ke Portugal untuk berlatih, bersekolah, dan bertanding selama satu tahun di negara asal Cristiano Ronaldo itu. Adapun 8 pemain sepak bola muda penerima beasiswa KKS itu bertemu Puan di ruangan pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/10/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan santai di mana Puan sempat mengajak 8 pesepakbola itu makan siang bersama. Program KKS sendiri merupakan hasil kolaborasi dan…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang meminta donasi Rp1.000 atau seribu per hari kepada warganya. Meski hal tersebut dinilai sah secara hukum, menurut Khozin, mekanisme penggalangan dana sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat agar lebih transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan resistensi publik. Khozin menjelaskan, dasar hukum penggalangan dana yang dilakukan Pemda tercantum di sejumlah aturan seperti Pasal 36 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 75 PP 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. “Secara normatif, tidak ada soal. Meski ketentuan ini jarang dilakukan oleh pemerintah dalam menggalang dana untuk…

Komisi III DPR RI menyoroti dua persoalan besar yang masih membayangi Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni praktik tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika. Kedua isu ini dinilai saling berkaitan dan harus ditangani secara tegas, transparan, serta terpadu oleh aparat penegak hukum. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap dua masalah tersebut. Menurutnya, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya tambang membutuhkan pengawasan ketat agar hasil alamnya benar-benar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat. “Sulawesi Tenggara ini dunia tambang. Karena itu, perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Satu Data DPR RI Tahun 2025, yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPR RI dalam membangun tata kelola data yang terpadu, akurat, dan berdaya guna, sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia serta visi menuju Parlemen Modern yang transparan dan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa data kini menjadi elemen strategis dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang tepat. “Kita hidup di era di mana…

TNI dipandang bisa diperbantukan untuk ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto ini sedang hangat menjadi perbincangan karena berbagai hal. Mulai dari siswa penerima manfaat yang keracunan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dibayar, hingga masalah kehalalan bahan bakunya. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan bahwa TNI telah diperintahkan negara untuk memastikan program MBG sukses. Berbagai masalah yang ada saat ini pun bisa tereliminasi lewat sinergi berbagai stakeholders. “Saya rasa TNI juga ikut diperbantukan dalam rangka suksesi BGN dalam program MBG. Tentu ini sangat baik sekali. Kolaborasi ini…

Pengawasan terhadap penegakan hukum dan kinerja aparat di daerah. Perlu ada hak dalam perlindungan hukum dan jaminan keselamatan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang kerap menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas. “Anggota DPR memiliki hak imunitas dalam Undang-Undang MD3, tapi Polri tidak. Padahal yang paling riskan berbenturan dengan penjahat adalah Polri. Ada anggota yang dibacok, meninggal, atau cacat seumur hidup. Sudah saatnya kita pikirkan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina, kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (6/10/2025). Mengenai hak imunitas atau jaminan hukum bagi…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bagi Kejaksaan guna memperkuat fungsi penegakan hukum di daerah. Dengan adanya penguatan anggaran lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, dapat terpenuhi sesuai kebutuhan operasional di lapangan. “Kami di Komisi III terus mendorong agar anggaran kejaksaan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, baik untuk pencegahan, penindakan, maupun operasional. Kalau mereka kekurangan anggaran, tentu penegakan hukum tidak bisa maksimal,” ujar Martin usai Kunjungan Kerja Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (06/10/2025). Ia menjelaskan, dukungan anggaran ini menjadi penting agar aparat kejaksaan dapat bekerja optimal dalam menangani berbagai kasus hukum…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.  Komisi III DPR RI secara aktif melakukan serap aspirasi dari berbagai pihak, baik lembaga penegak hukum maupun kalangan akademisi dan masyarakat sipil, untuk menyempurnakan RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas sebagai pembaruan dari KUHAP tahun 1981. “Kami di Komisi III berkeliling ke berbagai daerah dan pihak untuk menerima masukan tentang RUU KUHAP. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap pasal dan rumusan dalam RUU ini benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ujar…