Penulis: Redaksi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7/2025). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Lasarus meminta agar pencarian korban dilakukan secara maksimal. “Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat membuka rapat. Lasarus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Pemerintah menunda sementara pelaksanaan relokasi mandiri masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, hingga ada kepastian solusi bagi warga terdampak, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak. Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan adanya ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan TNTN yang kesulitan melakukan daftar ulang akibat kebijakan relokasi. Selain itu, banyak kebun, rumah warga, serta fasilitas pendidikan dilaporkan akan terdampak penggusuran. Diketahui, sekitar 11.000 kepala keluarga atau sekitar 40 ribu jiwa di kawasan tersebut diminta untuk melakukan relokasi mandiri paling lambat 22 Agustus…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelarangan penerimaan siswa baru di empat sekolah yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya penertiban lahan di kawasan konservasi. “Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan mengedepankan kepentingan peserta didik,” ujar Esti dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (7/7/2025). Diketahui, larangan tersebut merupakan imbas dari penertiban terhadap lebih dari 81 ribu hektare lahan di kawasan TNTN. Selain empat sekolah yang tidak diperkenankan menerima siswa baru, kebijakan…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti dua isu krusial usai rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan, yakni rendahnya serapan anggaran dan pentingnya dokumentasi sejarah kebudayaan secara komprehensif. Fikri, sapaan akrabnya, menyatakan terkejut ketika Menteri Kebudayaan mengangkat isu sejarah, mengingat agenda utama rapat berfokus pada anggaran. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan sejarah adalah hal yang amat penting dan membutuhkan penjelasan memadai. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mencontohkan pengalamannya saat bertemu dengan Duta Besar Australia, Rodrick Brazier. Kala itu, Duta Besar Rodrick mempertanyakan keberadaan “official history” atau sejarah resmi Indonesia, yang kemudian memicu pertanyaan tentang “non-official history”…

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen parlemen dalam memperkuat peran serta perlindungan perempuan melalui regulasi yang inklusif dan berpihak. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Fatayat NU untuk menyosialisasikan kebijakan dan regulasi yang menyentuh langsung kehidupan perempuan di masyarakat, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/7/2025). Cucun menyampaikan bahwa negara tidak boleh absen dalam menjamin hak-hak dasar perempuan, terutama selama masa kehamilan dan pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai masa krusial dalam tumbuh kembang generasi bangsa. “Negara harus hadir memproteksi perempuan, termasuk hak atas cuti melahirkan yang tidak…

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan bahwa DPR RI tengah mengkaji kemungkinan kemandirian anggaran lembaga legislatif melalui revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Kajian ini menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun Anggaran 2025–2029, yang akan dibahas melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Inosentius menjelaskan, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan kajian mendalam terkait kemandirian anggaran DPR dengan mengacu pada mekanisme penganggaran yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, penganggaran BPK dilakukan secara mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tanpa perlu melalui proses persetujuan anggaran oleh pemerintah terlebih dahulu.…

Ketiadaan Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur kawasan industri dinilai menjadi penghambat bagi penguatan ekosistem industri nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menegaskan perlunya segera dibentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai lex specialis yang mampu menyatukan kepentingan hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. “Saat ini, kawasan industri diatur oleh berbagai regulasi yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kita butuh UU yang menyatukan semuanya dalam satu kerangka hukum yang jelas, adil, dan berkelanjutan,” ujar Ilham dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (6/7/2025). Diketahui, hingga Mei 2023, Indonesia tercatat memiliki 136 kawasan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan…

Anggota Komisi V DPR RI, Rofik Hananto, menilai insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tidak hanya merupakan bencana transportasi laut biasa, melainkan sebuah indikasi nyata dari kegagalan sistem pengawasan keselamatan pelayaran nasional. “Tragedi berlangsung sangat cepat, dan nyaris tanpa prosedur keselamatan yang layak. Tidak ada pengarahan keselamatan (safety induction), tidak ada penjelasan mengenai lokasi jaket pelampung, jalur evakuasi darurat, atau sekoci. Sebagian besar korban selamat hanya karena menemukan jaket pelampung yang tercecer di dek kapal,”ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (6/7/2025). Hal tersebut, menurutnya, jelas melanggar Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008 tentang…

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat pemerintah dalam mengisi sembilan posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI di negara dan organisasi internasional strategis. Apresiasi ini disampaikan Soleh usai proses Fit and Proper Test calon Dubes yang berlangsung maraton di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). Soleh menekankan efisiensi pemerintah dalam menindaklanjuti kekosongan posisi diplomatik yang kritis. “Dalam waktu kurang dari 8 bulan pasca berakhirnya masa tugas dubes sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan calon terbaik. Langkah luar biasa ini patut diapresiasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, Minggu (6/7/2025). Proses uji…

Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menegaskan pentingnya stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Bersama Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara, Senayan, DPR RI, Rabu (02/06/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh, terutama berbasis ekonomi kerakyatan. Namun, ia menyoroti berbagai tantangan dalam menarik dan mempertahankan investasi, termasuk masalah intervensi dari kelompok tertentu yang sangat marak terjadi yang berpotensi mengganggu iklim investasi. “Banyak investasi yang masuk, tetapi kemudian tidak berlanjut karena maraknya isu-isu seperti pemalakan, premanisme…