Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Pemerintah menunda sementara pelaksanaan relokasi mandiri masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, hingga ada kepastian solusi bagi warga terdampak, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan adanya ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan TNTN yang kesulitan melakukan daftar ulang akibat kebijakan relokasi. Selain itu, banyak kebun, rumah warga, serta fasilitas pendidikan dilaporkan akan terdampak penggusuran.
Diketahui, sekitar 11.000 kepala keluarga atau sekitar 40 ribu jiwa di kawasan tersebut diminta untuk melakukan relokasi mandiri paling lambat 22 Agustus 2025. Relokasi ini dilakukan guna menyediakan habitat yang layak bagi 80 ekor gajah liar di kawasan konservasi itu. Sementara sekolah terdekat di luar kawasan TNTN berjarak lebih dari 20 kilometer.
“Kita mendukung upaya penyelamatan hutan konservasi. Tapi saya harap pelaksanaannya ditunda dulu sampai ada kepastian terhadap nasib warga yang terdampak, terutama bagi anak-anak sekolah,” ujar Esti dalam pernyataannya kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Esti menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendirian sekolah yang ada di kawasan TNTN. Menurutnya, pemindahan tidak dapat dilakukan secara tergesa karena menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama hak pendidikan anak.
“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pendirian sekolah yang ada. Pemindahan tidak bisa dilakukan tergesa karena ada banyak hal yang perlu dilakukan. Mari kita cari dulu win-win solution bagi semua pihak,” katanya.
Lebih jauh, Legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi ketimpangan distribusi sekolah. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan munculnya sekolah-sekolah darurat di kawasan konservasi.
“Distribusi sekolah negeri masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi, sementara daerah pinggiran atau pedesaan minim intervensi infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Akibatnya, kata Esti, anak-anak harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mengakses sekolah. Solusi sementara seperti pembangunan sekolah di kawasan konservasi pun muncul, namun kemudian menghadirkan persoalan baru saat kebijakan relokasi diberlakukan.
“Lalu anak-anak yang lagi-lagi merasakan dampaknya,” imbuhnya.
Untuk itu, Esti mendorong agar alokasi anggaran pendidikan di daerah disusun secara proporsional, termasuk untuk pembangunan sekolah, rekrutmen guru, dan penguatan infrastruktur pendukung pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini. Komisi X, lanjutnya, meminta agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah segera berkoordinasi mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Secara khusus kami meminta Kemendikdasmen untuk melakukan investigasi mendalam dan mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan nasib anak didik di kawasan TNTN yang terancam kesulitan mendapat akses pendidikan,” tegasnya.
Esti menambahkan, Komisi X akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan siap memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan. “Kami ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya.
