Penulis: Redaksi

Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) sudah saatnya diberi penguatan kelembagaan dan hukum untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Penguatan pun jadi hal yang sangat mendesak dalam agenda revisi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin pertemuan dengan para akademisi Universitas Sumatra Utara (USU) di Medan, mengatakan, dinamika dunia usaha yang semakin kompleks menuntut KPPU memiliki kewenangan yang memadai serta dukungan sumber daya yang kuat. Tanpa penguatan, upaya pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak akan berjalan optimal. Salah satu…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kepatuhan industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Saat Komisi XII mengunjungi PT Saka Energy di Gresik serta menggelar pertemuan dengan Petrokimia Gresik dan Wilmar Nabati, tim menyoroti upaya industri menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah ekspansi usaha, terutama dalam pengelolaan limbah dan pemenuhan standar baku mutu lingkungan. “Fungsi pengawasan kami memastikan industri tetap bertumbuh, tetapi tidak mengorbankan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah, terutama limbah B3, harus dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Putri kepada koranmerdeka.co di Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis (5/2/2026). Selain aspek lingkungan,…

Anggota Komisi XII DPR Arif Riyanto Uopdana mendorong agar pemanfaatan biomassa dalam program co-firing di PLTU Tarahan tidak hanya berorientasi pada capaian teknis, tetapi juga memberi dampak rantai ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Pasokan biomassa, seperti limbah tanaman karet, diharapkan melibatkan warga lokal sehingga mampu menggerakkan ekonomi daerah. “Yang penting bukan hanya capaian co-firing-nya, tetapi juga bagaimana masyarakat setempat dilibatkan dan merasakan manfaat ekonomi dari rantai pasok biomassa tersebut,” kata Arif saat mengikuti Tim Kunspek Komisi XII DPR melakukan rapat kerja dengan direksi PLTU Tarahan beserta stake holder lain di Lampung, Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan ini, Politisi F- PDI Perjuang…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI mengapresiasi kinerja Korem 073/Makutarama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Tim menilai Korem memiliki karakter geografis dan sosial masyarakat yang sangat beragam. Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Salatiga, Sukamta, mengatakan wilayah kerja Korem 073/Makutarama membentang dari kawasan pesisir utara hingga wilayah tengah Jawa Tengah, mulai dari Pati, Blora, Demak, Kendal, hingga Salatiga. Keragaman tersebut mencakup kondisi geografis, sosial, budaya, hingga dinamika masyarakat. “Wilayah ini sangat beragam, tetapi yang menarik tidak muncul kejadian-kejadian menonjol yang membutuhkan perhatian khusus dari pusat. Kondisinya relatif aman dan tentram,” ujar Sukamta saat kunjungan di…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menyoroti kekurangan jumlah prajurit di lingkungan Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Markas Korem 083/BDJ di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). Menurutnya, kondisi kekuatan personel di Korem 083 saat ini belum mencapai ideal. Ia mengungkapkan bahwa jumlah prajurit yang tersedia baru sekitar 50 persen dari kebutuhan ideal. Situasi tersebut dinilainya menjadi tantangan serius, mengingat luas dan kompleksnya wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawab Korem 083/BDJ. “Saya menyoroti bahwa memang ada kekurangan prajurit di Korem 083 ini. Belum mencapai 100 persen, bahkan baru sekitar 50…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan bahwa penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi persoalan keimigrasian di wilayah pesisir Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Selat Malaka. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, pada (5/2/2026). Menurut Mafirion, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan tidak bisa ditangani oleh Imigrasi secara mandiri. Persoalan seperti praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang dilakukan melalui jalur tidak resmi dan lokasi-lokasi illegal masih terjadi. “Permasalahan di pesisir, di daerah perbatasan dengan Malaysia ini, bukan mereka berangkat tidak…

Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta agar PT PLN membuat roadmad kelistrikan di Lampung untuk memperkuat keandalannya. Mengingat, kebutuhan listrik di Lampung masih bergantung pada pasokan dari wilayah Sumatera bagian selatan. Produksi listrik di Lampung sendiri baru mencapai sekitar 900 megawatt, sementara beban puncak bisa menembus 1.300 megawatt. Selisih pasokan inilah yang dinilai perlu segera diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang. “Lampung membutuhkan roadmap kelistrikan yang jelas dan terukur agar keandalan pasokan bisa dipenuhi dari wilayah sendiri. Ketergantungan pada pasokan luar daerah berisiko menimbulkan gangguan apabila terjadi bencana di jalur transmisi,” ujar Junaidi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi…

Persoalan kartel pangan yang seringkali memicu kenaikan harga secara tidak wajar menjadi bahasan krusial dalam rapat Panja RUU Anti Monopoli di Yogyakarta. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti bagaimana struktur pasar saat ini masih memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. “Contohnya saat ini saja masih ada itu Kartel minyak goreng, kartel beras, kartel gula rafinasi, kartel bawang putih semua terjadi, jadi tidak bisa diselesaikan berartikan judulnya (Judul RUU) enggak cocok ini kalau enggak mampu, kalau KPPU gak mampu judulnya kita rubah,” katanya usai mengikuti pertemuan Komisi VI DPR RI dengan akademisi UGM, pelaku usaha dan stakeholder…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong perluasan model pendidikan dan pelatihan industri berbasis sistem ganda (dual system) untuk menjawab kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Khususnya, di daerah yang memiliki kawasan industri namun belum didukung lembaga diklat vokasi yang memadai. Ia juga menyoroti konsep dan skema pelatihan di Balai Diklat Industri yang dinilainya sudah berjalan baik, terutama karena berbasis kebutuhan langsung perusahaan. Hendry pun menilai durasi pelatihan, pola rekrutmen peserta, hingga keterlibatan industri dalam sertifikasi sudah cukup baik. Tercatat, program pelatihan industri umumnya berlangsung sekitar 12–16 hari secara intensif dengan sistem penuh waktu, dan satu angkatan…

Komisi VI DPR RI secara mendalam membahas penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam draf RUU Anti Monopoli terbaru. Para anggota dewan sepakat bahwa tanpa kewenangan yang kuat, KPPU tidak akan efektif dalam memberikan efek jera kepada para kartel. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan para civitas akademisi UGM, pelaku usaha, serta Pemerintah stakeholder di sektor terkait di Yogyakarta, Kamis (5/2/2026). Anggota Komisi VI DPR RI ​Herman Khaeron mengusulkan penguatan menyeluruh dari sisi status hingga hak eksekusi, tujuannya agar KPPU lebih punya taring. “Pelaksana UU ya tetap KPPU, oleh karenanya KPPU juga harus kita…