Penulis: Redaksi
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlunya relaksasi kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan industri hilirisasi timah nasional. Ia melihat beban pajak ganda (double taxation) mulai dari PPH hingga royalti yang mencapai angka 11 persen membuat produk turunan timah dalam negeri kehilangan daya saing dibandingkan barang impor. Sugeng menjelaskan bahwa hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus didukung dengan harga bahan baku yang kompetitif bagi industri manufaktur lokal. “Sangat ironis jika produsen tin solder atau chemical tin kita justru merasa lebih murah mengimpor bahan baku dari luar dibanding mengambil dari dalam negeri sendiri. Tanpa adanya insentif atau relaksasi pajak yang…
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan setiap tahun. Ia menilai dibutuhkan keseriusan semua pihak agar persoalan keterlambatan maupun tidak dibayarkannya THR tidak terus menjadi masalah tahunan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut disampaikan Felly saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI bersama Wakil Bupati Mojokerto, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Mojokerto, serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Pertemuan berlangsung di Aula Pengelola Kawasan PT Ngoro Industrial…
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachmadiana, menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan optimalisasi dampak ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Cellica Nurrachmadiana saat mengikuti rapat tim kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Cellica mendorong sinergi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memastikan program link and match antara SMK dan dunia industri berjalan efektif. Menurutnya, penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri menjadi kunci agar tenaga kerja lokal…
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pembenahan regulasi cagar budaya secara komprehensif. Hal itu mengingat potensi nilai ekonominya yang diprediksi mampu melampaui sektor pertambangan maupun perkebunan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Politisi Fraksi PKS ini menyoroti bahwa kekayaan budaya Indonesia sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan sektor ekstraktif, padahal memiliki daya ungkit ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan regulasi menjadi kunci utama untuk membuka potensi raksasa tersebut agar tidak sekadar menjadi artefak masa lalu, melainkan aset produktif yang menyejahterakan masyarakat. “Bahkan mungkin kalau dihitung bisa melebihi yang sekarang lagi diributkan, ada tambang, ada…
Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya menjadikan istana kepresidenan sebagai simbol yang inklusif dan terbuka bagi rakyat, khususnya sebagai sarana edukasi sejarah. Willy menyebut Gedung Agung memiliki nilai historis yang sangat kuat sebagai “rahim republik”. Ia mengingatkan bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota republik dan tempat kelahiran tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. “Konteksnya adalah bagaimana kita ingin membuka istana untuk rakyat. Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik…
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa berbagai persoalan di daerah terkait pelestarian cagar budaya harus menjadi catatan serius dalam laporan Panitia Kerja (Panja), terutama dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pelestarian cagar budaya sekaligus menghimpun masukan dari pemangku kepentingan daerah, di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (11/02/2026). Fikri mengungkapkan, salah satu keluhan paling masif dari daerah adalah tidak proporsionalnya perhatian pemerintah terhadap potensi cagar budaya, terutama karena belum terpenuhinya kebutuhan Tim Ahli…
Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyoroti besarnya beban kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam mengelola aset-aset negara, khususnya Istana Kepresidenan. Menurut Anwar, menjaga warisan budaya (heritage) di tengah tuntutan modernisasi adalah pekerjaan besar yang sangat menguras energi. Tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan restorasi bangunan yang mulai lapuk termakan usia, tapi tetap harus mengakomodasi kebutuhan fasilitas modern tanpa merusak nilai aslinya. Oleh karena itu, Anwar Sadad mengusulkan agar fungsi edukasi dan pembelajaran sejarah bagi publik tidak lagi ditumpuk di pundak Setneg. “Urusan istana menjadi tempat pembelajaran buat anak-anak kita agar mereka aware sejarah bangsanya, menurut saya bukan lagi dibebankan kepada…
Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menegaskan pentingnya peran Istana Kepresidenan sebagai sumber sejarah hidup yang tak boleh dilupakan oleh generasi penerus. Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan Yogyakarta dan meninjau museum di kawasan Gedung Agung, Yogyakarta, DIY, Selasa (11/2/2026). Menurut Marinus, kompleks istana kepresidenan, baik yang berada di Yogyakarta, Jakarta, maupun Cipanas Bogor, memiliki narasi panjang tentang perjalanan bangsa yang harus terus digaungkan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kekayaan sejarah yang tersimpan di balik tembok istana dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh kaum muda. Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini bahkan…
Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, serta penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir. Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Daryanto, menekankan pentingnya peningkatan fungsi pengawasan BAPETEN agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif, mengingat risiko tinggi yang melekat pada isu radiasi dan nuklir. “Fungsi pengawasan BAPETEN perlu ditingkatkan. Selama ini pengawasan sering kali bersifat reaktif. Kalau ini bukan persoalan radiasi mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi karena ini menyangkut nuklir, risikonya sangat besar,” ujar Totok saat diwawancarai koranmerdeka.co…
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti praktik penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang dinilai terlalu berorientasi pada kuantitas. Menurutnya, kecenderungan perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa dalam jumlah besar berkaitan erat dengan kebutuhan pendapatan institusi. Furtasan menilai, apabila negara mampu memberikan pendanaan yang memadai, perguruan tinggi negeri seharusnya dapat mengurangi jumlah mahasiswa dan lebih memfokuskan diri pada peningkatan mutu pendidikan. “Kalau benar-benar negara bisa memberikan pendanaan yang cukup besar, saya pikir jumlah mahasiswa (perguruan tinggi negeri) bisa dikurangi. Lebih baik diarahkan untuk bertanding ke level internasional, atau yang tadi kita sarankan adalah masuk ke level S2 atau S3,” ujar…