Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyoroti kondisi bangunan sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi, Komisi X juga meminta penguatan program literasi nasional, revitalisasi fasilitas olahraga, serta pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pemangku kepentingan di bidang pendidikan, pendidikan tinggi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta riset dan inovasi.
Lalu mengungkapkan, hasil pertemuan menunjukkan masih banyak bangunan sekolah, terutama jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memerlukan perbaikan sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak sarana dan prasarana pendidikan, terutama bangunan-bangunan sekolah yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat, untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita, terutama SMA dan SMK,” ujar Lalu.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, berbagai usulan yang dihimpun dalam kunjungan kerja akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas bersama mitra kerja, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi X DPR RI juga menaruh perhatian pada penguatan budaya literasi. Menurut Lalu, capaian literasi di Sulawesi Selatan patut diapresiasi dan perlu didukung melalui peningkatan anggaran bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Perpustakaan Nasional.
Ia menilai penguatan Perpustakaan Nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan budaya baca masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas literasi nasional yang masih menghadapi tantangan, sebagaimana tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA).
“Perpustakaan Nasional adalah jendela literasi nasional. Hasil diskusi hari ini mendorong kami untuk meminta pemerintah menambah anggaran Perpustakaan Nasional pada Anggaran Belanja Tambahan tahun 2026, bahkan tahun 2027 bila perlu anggarannya kita naikkan tiga kali lipat,” tegasnya.
Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, Komisi X DPR RI juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas olahraga di Sulawesi Selatan yang dinilai memerlukan revitalisasi. Menurut Lalu, keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan maupun pembenahan sarana olahraga.
“Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan hari ini banyak yang tidak terawat. Kami berharap ada dukungan pemerintah agar revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga dapat dilakukan,” katanya.
Di sektor kebudayaan, Komisi X DPR RI mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga berbagai cagar budaya dan situs bersejarah. Menurut Lalu, pelestarian warisan budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas bangsa, tetapi juga berpotensi mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan sektor pariwisata daerah.
“Banyak cagar budaya dan situs budaya yang membutuhkan perhatian. Ini menjadi tugas bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tetap terpelihara, bermanfaat untuk pengetahuan, dan mampu meningkatkan pariwisata di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
