Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional membutuhkan sebuah rencana induk atau grand design yang komprehensif, bukan hanya kebijakan sektoral yang parsial. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta pada Selasa (10/9/2025), bersama sejumlah alumni perguruan tinggi dan aliansi penyelenggara pendidikan swasta. Pria yang akrab disapa Fikri ini menyoroti berbagai isu mulai dari rusaknya sarana prasarana, kesejahteraan guru, hingga polemik UKT dan transparansi anggaran yang dinilai belum berpihak pada rakyat. Menurut Fikri, sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif sudah memiliki rencana induk yang jelas. Oleh karena itu, ia menilai…

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menilai langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan umum, mendapat dukungan banyak kalangan dan berpotensi mempercepat perputaran ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Kami mendukung keputusan Menkeu untuk menarik uang pemerintah yang selama ini hanya disimpan di BI. Dana tersebut antara lain berasal dari sisa anggaran lebih dan saldo lebih pembayaran anggaran. Jika ditempatkan di bank umum seperti deposito, bank akan memiliki keleluasaan untuk memanfaatkannya,” ujar Bertu Merlas dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, Senin (15/9/2025). Diketahui, ada enam bank…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti usulan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2026 yang melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam terkait penyesuaian RKA BP Batam 2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Mufti mencatat, BP Batam mengajukan anggaran sebesar Rp5,3 triliun pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp1,9 triliun. “Kalau ini direalisasikan, maka artinya naik 278 persen,” ujarnya pada Senin (15/9/2025). Namun, menurutnya, peningkatan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kinerja serapan anggaran BP Batam selama lima…

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi berharap Pertamina berkontribusi memastikan keberlangsungan industri di Tanah Air demi menjaga pasokan sekaligus stabilitas bahan bakar, termasuk gas alam bagi industri. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025). “Pertamina adalah penyangga industri dalam melayani atau mempersiapkan bahan bakar yang dipakai oleh mereka,” kata Subardi. Menurutnya, Pertamina mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri secara permanen. Memastikan ketersediaan bahan bakar secara konsisten untuk kebutuhan industri. “Jadi bukan hanya sekedar menjaga. Dia (industri) membangun, taruhlah…

Komisi XIII DPR RI menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Hukum RI Tahun Anggaran 2026, usai rapat kerja dengan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menekankan pentingnya menjaga alokasi anggaran bagi program transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, penguatan infrastruktur digital menjadi krusial sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif. “Kalau masih memungkinkan, kita perlu mempertimbangkan pergeseran beberapa pos agar kekurangan anggaran tidak berpengaruh besar terhadap teknologi digital, karena itu menjadi tulang punggung pelayanan hukum,”…

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp55,4 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Tambahan aggaran ini untuk membiayai sejumlah program untuk mendukung program prioritas nasional. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung usulan tambahan anggaran sebesar 400 milliar yang diajukan Kemendikdasmen. Menurutnya tambahan anggaran yang diusulkan relatif kecil mengingat anggaran ini untuk mendukung kebijakan prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. “Usulan anggaran yang diusulkan cukup kecil, namun kami apresiasi Kemendikdasmen yang benar-benar mengikuti masukan dari Komisi X pada rapat kerja sebelumnya,” imbuhnya saat rapat kerja dalam rangka penyesuian RKA K/L Kemendikdasmen di Ruang…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memaksimalkan kolaborasi dengan inovator lokal dan lembaga riset internasional. Fikri menyoroti urgensi BRIN untuk menjadi wadah bagi talenta-talenta riset di Tanah Air. Dia mencontohkan seorang penemu asal Jawa Tengah yang berhasil memperoleh paten dari United States Patent and Trademark Office (USPTO), bahkan disebut-sebut mengungguli karya lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Saya sudah pernah pamer di Jawa Tengah. Itu ada inventor yang punya paten di luar, US PTO. Bahkan, mengalahkan lulusan MIT, padahal di sini cuma lulusan SMK,” kata Fikri dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, di…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada PT Sido Muncul, perusahaan jamu tradisional herbal Indonesia yang kini produknya telah mendunia. Ia menilai Sido Muncul berhasil menjadi contoh perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kualitas produk, tetapi juga memprioritaskan kebahagiaan karyawan. “Ternyata memang, produknya sudah menggunakan teknologi tinggi, lingkungan yang sangat bersih, lalu standarisasi Standard Operational Procedure (SOP) produk yang baik, melalui uji mutu uji klinik yang baik,” kata Edy Wuryanto kepada koranmerdeka.co usai Komisi IX DPR melakukan peninjauan lapangan ke PT Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (12/09/2025). Menurutnya, keberhasilan PT Sido Muncul tidak lepas dari dukungan lebih dari…

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya penguatan Radio Republik Indonesia (RRI) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan spesifik (kunspek) Tim Komisi VII DPR RI ke RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025). Menurutnya, peran RRI sangat vital dalam menjaga identitas bangsa dan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat yang tinggal di garis perbatasan. Alifudin mengungkapkan, kondisi siaran RRI di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat lemahnya jangkauan sinyal. Ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia di perbatasan lebih sering menangkap siaran dari negara tetangga, Malaysia, dibandingkan RRI. “Kalau di perbatasan ini tidak dijaga, kita sangat khawatir masyarakat lebih…

Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan bahwa program-program pelayanan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah haruslah berjalan on the track sesuai dengan rencana. Sehingga, hal ini berdampak agar masyarakat menjadi mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. “Kami (Komisi XIII DPR RI) melakukan fungsi pengawasan ke Kanwil Kementerian Hukum agar program yang dijalankan betul-betul on the track sesuai dengan rencana dan dalam koridor yang telah ditentukan, serta berdampak positif untuk masyarakat,” katanya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XIII di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025). Ia melanjutkan, terkait dengan layanan-layanan hukum untuk masyarakat baik itu fisik maupun daring juga…