Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai sektor ekonomi kreatif (Ekraf) memiliki peran vital bukan hanya sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi juga sebagai identitas bangsa yang diminati wisatawan mancanegara. Sayangnya, besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor ini dinilai jauh dari memadai. “Ekonomi kreatif ini penting sekali, karena mengandung identitas bangsa. Batik, musik, seni pertunjukan, kuliner Nusantara—semua itu yang justru dicari turis mancanegara. Tapi anggarannya sangat kecil, hanya Rp279 miliar. Padahal dulu Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) pernah sampai Rp900 miliar, itu pun masih kurang,” ujar Bambang Haryo kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Komisi VII di Yogyakarta, Provinsi DIY,…

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengecam keras aksi penyerangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan lima warga sipil. Ia menegaskan, tindakan KKB tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. “Korban adalah masyarakat sipil tak bersalah yang seharusnya dilindungi,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak aparat keamanan TNI-Polri untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku. “Tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya. Seperti diketahui, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (Satgas Ops Damai…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti praktik sejumlah rumah sakit yang masih membebankan biaya tambahan atau urun biaya kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai hal ini menyalahi prinsip pelayanan kesehatan yang seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan. “Banyak rumah sakit yang seharusnya menyediakan obat sesuai standar JKN, tetapi justru menyatakan tidak ada dan kemudian meresepkan obat di luar tanggungan. Ini jelas membebani masyarakat,” tegas Irma dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Rapat tersebut membahas agenda Pengawasan terhadap Sistem Pengaduan Masyarakat dan Respons Pelayanan JKN, dengan menghadirkan BPJS Kesehatan, Dewan…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah akademisi dan pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Agenda ini menjadi bagian penting untuk memperkuat substansi revisi, khususnya di bidang asuransi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan, pihaknya ingin memastikan revisi yang tengah digodok sesuai dengan kebutuhan zaman dan menjawab tantangan regulasi ke depan. “Ini semua dalam rangka kita menghasilkan revisi undang-undang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang diperlukan,” ujar Hekal saat memimpin rapat. Dalam kesempatan itu, hadir tiga akademisi dengan…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Salah satunya yakni melalui Pansus yang akan didorong untuk bisa ditetapkan pada penutupan masa persidangan pada tanggal 2 Oktober 2025. “Pada hari ini yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian pelaksana reforma agraria. Ketiga, DPR akan membentuk Pansus penyelesaian konflik agraria yang akan ditetapkan pada akhir masa persidangan, 2 Oktober 2025,” ujar Dasco usai pertemuan dengan beberapa Menteri serta audiensi DPR RI…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muhammad Haris menegaskan pentingnya keberpihakan pada tenaga kerja lokal dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Batang, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025). “Penyerapan tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal, masyarakat Batang, sehingga problem pengangguran yang ada di Kabupaten Batang bisa teratasi dengan sebaik-baiknya,” ujar Haris dalam kesempatan itu. Dalam pertemuan tersebut, ia sempat mempertanyakan persentase tenaga kerja yang direkrut dari Batang. Haris mengaku lega setelah mendapat penjelasan bahwa mayoritas pekerja berasal dari daerah setempat. “Itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan buat…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Ia menekankan bahwa keberadaan MotoGP di Mandalika harus terus berlanjut hingga akhir masa kontrak pada 2031. Untuk itu, Lalu menekankan Komisi X mendukung penuh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi penyelenggara utama event tersebut setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian Pariwisata.  “Kami di Komisi X sangat mendukung Kemenpora sebagai mitra kami, karena MotoGP ini merupakan salah satu event yang mengangkat harga diri dan martabat bangsa,” tegasnya kepada koranmerdeka.co usai meninjau langsung Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika bersama Tim Kunjungan Kerja…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melakukan pertemuan dengan Direksi PT PGN Bojonegara dan jajarannya, Bupati Serang, Perwakilan Pemprov Banten, Perwakilan Pelanggan Industri terkait masalah jaringan gas (jargas) milik PT Pertamina Gas Negara (PGN) di Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu (24/9/2025). Dalam kunjungan ini, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyoroti peran strategis PGN Bojonegara sebagai titik penerimaan pasokan gas dari Sumatera Selatan, yang kemudian akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. “PGN Bojonegara ini menjadi sumber penting pasokan gas dari…

Masalah tata kelola investasi kembali jadi sorotan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, meminta OJK lebih tegas mengawasi perusahaan asuransi agar kasus gagal bayar tidak berulang. Menurutnya, akar masalah berbagai kasus gagal bayar di industri asuransi nasional bermula dari pengelolaan investasi yang buruk. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Panja RUU P2SK dengan ADK OJK Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025). Ia menyebutkan sejumlah kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, Taspen, hingga Bumi Putera yang semuanya bermuara pada kesalahan investasi. “Walaupun bukan OJK yang melakukan, tapi OJK yang mengawasi. Kalau yang diawasi…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mendorong percepatan penyaluran beras dan penyerapan jagung oleh Bulog di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja bersama tim Komisi IV DPR RI ke Perum Bulog di Kupang, dalam rangka meninjau langsung implementasi program stabilisasi pasokan dan harga angan (SPHP) serta penyerapan hasil panen jagung dari petani lokal. Menurut Ahmad Yohan, penyaluran beras SPHP di NTT hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar 40 persen. Ia menilai capaian tersebut belum maksimal dan berharap program ini dapat diselesaikan secepatnya, terutama mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak akibat tingginya harga beras…