Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti praktik sejumlah rumah sakit yang masih membebankan biaya tambahan atau urun biaya kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai hal ini menyalahi prinsip pelayanan kesehatan yang seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan.
“Banyak rumah sakit yang seharusnya menyediakan obat sesuai standar JKN, tetapi justru menyatakan tidak ada dan kemudian meresepkan obat di luar tanggungan. Ini jelas membebani masyarakat,” tegas Irma dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Rapat tersebut membahas agenda Pengawasan terhadap Sistem Pengaduan Masyarakat dan Respons Pelayanan JKN, dengan menghadirkan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Irma menilai masalah urun biaya dan resep obat di luar tanggungan ini bukan kasus tunggal, melainkan sudah sering terjadi di berbagai rumah sakit. “BPJS bersama PERSI harus menindak tegas praktik nakal ini. Rumah sakit jangan hanya berpikir keuntungan, tapi juga nilai kemanusiaan,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Sumatera Selatan II.
Selain itu, ia meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan mewajibkan rumah sakit menempelkan daftar obat yang ditanggung maupun tidak ditanggung JKN di ruang pelayanan agar pasien tidak bingung.
“Pasien sering berdebat dengan rumah sakit karena tidak tahu mana obat yang dicover, mana yang tidak. Transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman,” tambahnya.
Menurut Irma, keberadaan BPJS Kesehatan sejatinya sudah sangat membantu rakyat, namun harus terus diawasi agar praktik di lapangan tidak menyimpang dari regulasi.
