Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025 kepada seluruh santri, kiai, nyai, dan keluarga besar pesantren di seluruh Indonesia. Ia juga menyambut pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Puan pun mengatakan Hari Santri 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern. “Santri bukan hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktor penting dalam sejarah masa depan bangsa,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co, Rabu (22/10/2025). Adapun peringatan Hari Santri tahun 2025 mengusung tema ‘Mengawal Indonesia…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Legislator PKS ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi [persoalan] kehidupan masyarakat,” kata Fikri kepada koranmerdek.co, Kamis (23/10/2025). Menurut Fikri, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dinyatakan bersalah karena menghalangi aktivitas pertambangan nikel di sana. Ia menilai kasus ini mencerminkan ketegangan serius antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan ketimpangan regulasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. “Dalam perspektif reformasi regulasi dan hak asasi manusia, kami menilai bahwa peraturan dan praktik hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,” kata…

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025). Hal itu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Anggota Komisi XII DPR RI…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Samuel Wattimena mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Bandara Internasional El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pria yang juga duduk di Komisi VII ini sekaligus mengajak seluruh instansi kebandaraan untuk berperan aktif dalam memperkuat promosi pariwisata dan produk UMKM daerah. “Karena saya dari Komisi VII, mitra kerja kami salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta UMKM. Karena itu saya menyoroti bagaimana jika bandara ini lebih proaktif dalam menginformasikan berbagai objek wisata dan kekayaan lokal NTT kepada para penumpang,” ujar Samuel kepada koranmerdeka.co usai mengikuti kunjungan kerja BURT ke Bandara El Tari, Kupang,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nasir menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA selama hampir dua dekade menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kejelasan dalam pengaturan ketiga aspek tersebut. Ia menilai revisi UUPA bukan hanya untuk memperbarui regulasi, tetapi juga untuk memastikan hak dan kekhususan Aceh benar-benar dijalankan secara optimal. “Sebenarnya yang dievaluasi itu…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang. Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat. “Dana Otsus ini…

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai kebijakan ini sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir tahun 2025. “Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” kata Charles dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Seperti diketahui,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan komitmennya untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, revisi ini bukan semata-mata untuk menyesuaikan masa berlaku dana otonomi khusus (Otsus), tetapi juga untuk menyempurnakan pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah berjalan hampir dua dekade. Menurut Bob Hasan, UU Pemerintahan Aceh sejak awal lahir dari semangat perdamaian yang diilhami oleh Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Namun setelah 20 tahun berjalan, evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut terus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sebenarnya sudah diinspirasi dari MoU Helsinki. Tapi sekarang…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengajak masyarakat Aceh untuk aktif menyuarakan aspirasi mereka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar perubahan undang-undang ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh masa kini. “Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat Aceh. Revisi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kekhususan Aceh, tapi justru untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus agar lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan,” ujar Bob Hasan saat membuka forum serap aspirasi bersama Tokoh Masyarakat dan Pakar Akademisi di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025). Bob menjelaskan, UU Pemerintahan Aceh telah…