Penulis: Redaksi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saleh mengungkapkan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat, khususnya pengelola kawasan industri, sangat dibutuhkan untuk penyusunan regulasi yang tidak hanya mengikat lembaga legislatif tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. “Keberadaan kawasan industri seperti BSD ini memberikan dampak besar bagi perekonomian lokal, dan kami ingin memastikan bahwa proses pembahasan RUU Kawasan Industri melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait secara maksimal,” jelas Saleh usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026). Ia…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai Provinsi Banten memiliki potensi luar biasa, yang tidak hanya di sektor industri, tetapi juga pariwisata serta UMKM (usaha mikro kecil menengah). Meskipun demikian, potensi tersebut dibayangi tantangan besar, terutama terkait tata ruang, perizinan, dan infrastruktur. “Potensinya sangat besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Tata ruang harus memiliki grand design yang jelas. Jangan menunggu masalah terjadi baru diperbaiki,” ujar Evita kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Komisi VII dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, di Serang, Banten, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan itu Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong adanya audit tata ruang secara nasional, khususnya di…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong masyarakat untuk melakukan pengurusan sertipikat tanahnya secara mandiri, dengan langsung mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar terhindar dari praktek percaloan ataupun mediator yang justru kerap memungut biaya tinggi dalam pengurusan sertipikat tanah. Hal ini disampaikan Dede Yusuf kepada koranmerdeka.co usai Komisi II meninjau langsung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026). “Hari ini saya melihat langsung bagaimana prosedur dan mekanisme pengurusan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dilayani dengan baik oleh para petugas. Bahkan…

Komisi II DPR RI menyoroti pola capaian kinerja layanan pertanahan yang dinilai belum konsisten sepanjang tahun. Mengingat, berdasarkan paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat, capaian layanan meningkat signifikan pada empat bulan terakhir, bahkan menembus angka 90 hingga 99 persen, sementara pada periode Januari hingga Agustus capaian berada di kisaran 70–80 persen, meskipun jumlah berkas relatif tidak jauh berbeda. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dipaparkan lebih lanjut dalam pertemuan, kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Timur, di mana capaian kinerja meningkat bertahap dari 66 persen, 74 persen,…

Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya kepastian hukum pertanahan akibat belum lengkapnya peta bidang tanah, terutama pada sertifikat lama yang diterbitkan sebelum era digital. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa meskipun jumlah sertifikat terbit cukup besar, masih terdapat bidang tanah yang belum memiliki data spasial yang memadai. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Disampaikan dalam paparan di Jakarta Timur, misalnya, jumlah sertifikat yang telah terbit mencapai ratusan ribu bidang. Tetapi, tidak seluruhnya dilengkapi peta bidang yang akurat dan terintegrasi. Kondisi ini…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Hal ini sebagai respons atas semakin masif dan sistemiknya ancaman disinformasi di ruang digital. Menurut Sukamta, inisiatif tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga ketahanan informasi nasional, terutama di tengah tantangan geopolitik dan perkembangan teknologi digital yang kian kompleks. “Saya mengapresiasi inisiatif penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah penting negara dalam merespons ancaman disinformasi yang semakin sistemik di ruang digital,” ujar Sukamta sebagaimana dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (16/1/2026). Ia menilai, arah kebijakan dalam RUU tersebut sudah berada…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyoroti potensi persoalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bendungan Karian, Lebak, Banten. Menurutnya, meskipun Bendungan Karian memiliki potensi air yang sangat besar, optimalisasi PLTA justru menjadi catatan utama hasil kunjungan tersebut. Mori menjelaskan bahwa Bendungan Karian memiliki potensi tampungan air hingga sekitar 314 juta meter kubik. Dengan potensi tersebut, terdapat empat fungsi utama yang dapat dimanfaatkan. “Bendungan yang kita lihat saat ini ada potensi airnya sampai dengan 314 juta. Dengan potensi air ini, ada empat (fungsi) pokok. Pertama, untuk pengendalian banjir; Kedua, untuk air baku; Ketiga, untuk jaringan irigasi; dan keempat…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Karian. Hal itu agar infrastruktur strategis tersebut benar-benar berfungsi optimal, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. “Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI, khususnya fungsi pengawasan, agar pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Bendungan Karian, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI menaruh perhatian pada kesiapan pengelolaan, operasi, dan…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia. Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Adang menyampaikan apresiasi atas peran dan pengabdian para hakim ad hoc dalam sistem peradilan. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait gaji, tunjangan, dan fasilitas penunjang lainnya, merupakan hal yang wajar dan patut mendapat perhatian. “Prinsipnya, saya memahami dan mendalami harapan rekan-rekan hakim ad hoc. Secara pribadi sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan pentingnya penanganan pascabencana yang komprehensif dan berkelanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir di sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia mengingatkan bahwa setelah fase tersebut usai, masyarakat di daerah bencana harus kembali menjalani kehidupan normal, sehingga negara dituntut menghadirkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang nyata. “Karena tanggap darurat sudah selesai, maka masyarakat di daerah bencana harus kembali ke kehidupan normalnya. Disinilah peran penting dari Bapak-Bapak semua, Pak Menteri, ketiga Menteri beserta jajaran,” ujar Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan,…