Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai, hingga kini belum tampak perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian tersebut dibandingkan saat masih dikelola oleh Kementerian Agama sebelumnya. “Kita di sini ingin mengingatkan kembali tujuan Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaran ibadah haji dan umrah, (agar) lebih fokus, lebih efisien, dan terintegrasi,” ujar Sudian dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Papua Barat. Hal ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberpihakan terhadap warga asli Papua. Hal ini disampaikan Bambang saat memimpin kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Manokwari, Papua Barat. Senin, (27/10/2025). Politisi Fraksi Golkar tersebut menyampaikan bahwa secara regulatif, pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat dimungkinkan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Oleh karena itu, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci agar izin tersebut dapat segera diterbitkan. “Satu solusi bahwa sebetulnya…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, tidak lagi cukup berbasis pada aspek teritorial. Menurutnya, sudah saatnya paradigma pengelolaan perbatasan bergeser ke arah pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. “Penguasaan perbatasan itu tidak cukup berbasis kepada teritori, tapi sudah waktunya berbasis kepada kemakmuran, berbasis kepada kesejahteraan, berbasis kepada perwajahan sosial-ekonomi yang terbaik,” tegas Huda saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025). Politisi asal PKB itu menyebut Kaltara sebagai “halaman depan rumah Indonesia”…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V untuk menjadi rekomender atau pemberi rekomendasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan. “Kalau proses kolaborasi dan sinergi antara rekan-rekan kementerian dengan pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja Reses ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Menurut Huda, Komisi V menaruh perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga BNPP dan Basarnas. Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. “Kaltara ini bukan hanya provinsi baru…

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya. “Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik keputusan pemerintah yang akan memasukan mata pelajara Bahasa Portugis dalam kurikulum belajar siswa. Namun, ia mengingatkan pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, harus memiliki dasar yang jelas—baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa. “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang saat ini sudah padat,” imbuhnya dalam keterangan kepada koranmerdeka.co, Senin (27/10/2025).  Di sisi lain, Hetifah berharap Kementerian Pendidikan juga melakukan kajian mendalam terkait potensi…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Nurhadi mengatakan hal itu merupakan bukti negara melindungi warga negaranya. “Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” kata Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Senin (27/12/2025). Seperti diketahui, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan…