Penulis: Redaksi

Komisi IV DPR RI meninjau langsung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional di Papua sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan Indonesia mampu berswasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono, mengungkapkan bahwa Papua memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia. Namun, sejumlah hambatan di lapangan membuat realisasi program belum optimal. “Pemerintah mengatakan kita mampu berswasembada beras dalam beberapa tahun ke depan. Tapi setelah kami lihat langsung di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang perlu diselesaikan,” ujar Guntur dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua,…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti minimnya fasilitas pengawasan laut di Papua yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Menurutya, secara ideal, pengawasan laut dilakukan sepanjang tahun, namun saat ini PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Papua hanya aktif sekitar 75 hari dalam setahun. “Idealnya 365 hari dalam setahun PSDKP bekerja. Tapi sekarang baru sekitar 75 hari. Kita dorong agar minimal 100 hari dilakukan pengawasan terhadap illegal fishing,” jelas Riyono kepada koranmerdeka.co, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. Menurutnya, sekitar 30 persen kabupaten/kota di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. “Papua termasuk daerah yang mengalami defisit pangan. Tapi ini bukan hanya di Papua, hampir 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Riyono saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, ketergantungan pangan antarwilayah perlu dikurangi dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong kebijakan pangan berbasis potensi daerah masing-masing. “Kita ingin…

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai bahwa perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan antara Israel dan Palestina belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR RI mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Mardani menegaskan, DPR RI menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti…

Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Masalahnya sudah…

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Totok saat mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025). Menurut Totok, Papua selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses energi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik. Karena itu, proyek PLTA Mamberamo dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar dapat…

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menilai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, dapat menjadi solusi strategis untuk menghadirkan energi murah dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Komisi XII melakukan kunjungan kerja ke PLN Jayapura dalam rangka membahas kesiapan dan potensi pembangunan PLTA tersebut, di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025). Totok menjelaskan bahwa potensi aliran Sungai Mamberamo sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar tanpa mengandalkan sumber energi fosil. Menurutnya, pengembangan energi air akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang, meskipun membutuhkan investasi awal yang…

Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan. “Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah…

Komisi IV DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati serta kelautan di Papua. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Jayapura, Papua. Dalam kunjungan ke sejumlah instansi seperti Badan Karantina dan Badan Pengawasan Kelautan, Komisi IV menemukan bahwa banyak kantor dan laboratorium yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kekayaan hayati Papua. “Potensi sumber daya hayati di Papua luar biasa, tapi kalau fasilitas karantina dan laboratoriumnya tidak memadai, ini bisa membahayakan keamanan hayati kita,” ujar Ahmad Yohan kepada koranmerdeka.co…