Penulis: Redaksi

Pembahasan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menyoroti pentingnya kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko dalam pengelolaan dana haji. Anggota Baleg DPR RI, Melati, menegaskan bahwa aspek pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang sangat krusial dan perlu dirumuskan secara eksplisit dalam RUU tersebut. Melati mengungkapkan bahwa Pasal 46 dalam RUU tersebut mengatur bahwa keuangan haji dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Namun, menurutnya, investasi dana tentu memiliki risiko yang harus diantisipasi secara jelas dalam peraturan. Ia mendorong agar norma tentang peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko dimasukkan secara eksplisit dalam naskah RUU. “Kalau…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik penolakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang ditandatangani lebih dari 241.605 orang melalui petisi daring di Change.org. Menurut Fikri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus melihat petisi tersebut sebagai alat evaluasi yang positif. Fikri Faqih menegaskan bahwa esensi dari TKA harus berorientasi pada tujuan awal pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA. Aturan tersebut menyebut TKA bertujuan untuk memperoleh informasi capaian akademik, menjamin akses bagi murid Pendidikan Nonformal dan Informal, mendorong peningkatan kapasitas pendidik, serta memberikan bahan acuan penjaminan mutu pendidikan. “Petisi ini harus dilihat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan masa tunggu maksimal keberangkatan haji selama 26 tahun. Menurutnya, kebijakan ini meski bertujuan untuk pemerataan, justru menimbulkan ketimpangan baru karena mengurangi porsi kuota bagi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Kita memahami tujuan pemerataan, tetapi kebijakan masa tunggu 26 tahun ini juga menimbulkan dampak bagi daerah-daerah padat jemaah. Misalnya Jawa Barat, yang semula memiliki jatah keberangkatan lebih besar, sekarang harus berkurang hingga sekitar 6 sampai 9 ribu jemaah,” ujar Habib Syarief saat ditemui koranmerdeka.co usai rapat pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen,…

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut. “Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh koranmerdeka.co, Rabu (5/11/2025). Ia menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, membuka secara resmi Photo Exhibition bertajuk “Harmoni in Diversity: Indonesia dan Kazakhstan” yang digelar di Hall Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi simbol persahabatan yang kian erat antara Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan, serta menjadi bagian dari diplomasi budaya yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan kerja sama lintas bangsa. Dalam sambutannya, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Kazakhstan tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi atau politik, tetapi juga melalui pemahaman budaya dan penghargaan terhadap keberagaman. “Melalui diplomasi budaya,…

Dugaan pembuangan limbah dapur MBG ke saluran irigasi pertanian terjadi di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pembuangan limbah yang sembarangan ini menyebabkan tanaman padi warga terganggu pertumbuhannya sekaligus membuat air irigasi berubah warna dan berbau menyengat. Tidak bisa diam, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas, terkait pengelolaan limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan limbah dapur MBG ini bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut kepentingan strategis nasional karena berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menilai program MBG merupakan inisiatif baik dari pemerintah…

Perbaikan infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur semakin menjadi kebutuhan mendesak. Diketahui, masih banyak daerah, bahkan hingga ke pelosok belum terhubung karena kondisi ruas jalan yang buruk sehingga menghambat perputaran ekonomi Masyarakat sekaligus pemerataan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan menerima banyak keluhan para warga yang kini sangat mendambakan langkah nyata  pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim). “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menilai kawasan ASEAN saat ini bukan hanya sebagai pasar besar, melainkan juga pusat inovasi dan investasi di kawasan Indo-Pasifik. Penilaian Ravindra tersebut berdasarkan beberapa hal. Di antaranya dari jumlah populasi, di mana kawasan ASEAN saat ini dihuni oleh sekitar 692 juta jiwa dan menyumbang 7,3 persen dari PDB global. Angka itu ver kontribusi hampir 8,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dalam dekade terakhir (World Economics, 2025). Menurut Ravindra, total PDB kolektif ASEAN telah melampaui US $4 triliun, sehingga menjadikannya ekonomi ke-4 terbesar di dunia, yang tumbuh sekitar 25 persen…

Temuan kandungan mikroplastik di air hujan baru-baru ini menggugah perhatian publik. Laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa partikel plastik berukuran sangat kecil kini tak hanya mencemari laut dan udara, tetapi juga turun bersama tetes hujan di berbagai kota besar Indonesia. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai hasil penelitian tersebut sebagai peringatan dini bagi pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah bersama untuk mengendalikan polusi plastik dan menjaga kesehatan publik, terutama yang berkaitan dengan kulit dan sistem pernapasan. “Temuan mikroplastik di air hujan menunjukkan betapa luasnya dampak pencemaran plastik terhadap kehidupan kita.…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan oknum kepolisian yang terus berulang. Menurutnya fenomena tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis jangka panjang melalui peningkatan kapasitas Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Menurut Abdullah, peningkatan kapasitas ini dinilai penting untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari tindak kejahatan yang bersifat seksual dan meresahkan. “Saya meminta polisi pelaku cat calling di Jaksel dan pemerkosaan serta pembunuhan di Muaro Bungo, Jambi, diusut tuntas dan diberikan sanksi seberat-beratnya, baik etik maupun pidana. Dan terpenting…