Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam putusan itu, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Abdullah menyambut baik…

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Hal ini menyusul temuan di sejumlah daerah mengenai ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas yang justru meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah. “Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya kepada…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Provinsi DIY, dalam rangka meninjau efektivitas pendampingan kelompok tani (Gapoktan) sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Hal itu karena Program Bank Indonesia (BI) DIY tersebut dinilai dapat menjadi model nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu dan menstabilkan harga komoditas strategis. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa model pendampingan Gapoktan oleh BI DIY terbukti memberikan dampak terhadap kesiapan produksi pangan, termasuk penyesuaian musim tanam dan panen. “Ada satu temuan program yang sangat penting dari BI DIY, yaitu edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Gapoktan berbasis komoditas. Mereka dibimbing mengenai timeline musim…

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Sumatera Selatan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/11/2025). Politisi Fraksi Demokrat ini mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Bank Indonesia yang dinilainya telah menjalankan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak boleh dilakukan secara parsial. “Jangan sampai ada cetak sawah tetapi saluran irigasinya tidak ada. Ending-nya output tidak sesuai harapan. Ketahanan pangan itu tidak selesai…

Di ruang rapat Komisi III DPR yang padat dan berlapis intensitas politik, Kamis sore (13/11/2025), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengetukkan palu yang menandai satu fase krusial dalam pembaruan hukum acara pidana: persetujuan tingkat I Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penandatanganan berita acara disaksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan dua Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath serta Sari Yuliati. Para anggota Komisi III dari seluruh fraksi turut hadir, memastikan bahwa proses legislasi berlangsung dengan bobot politik yang penuh. “Setuju?” tanya Habiburokhman dari kursi pimpinan.…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE Project) di Cilegon, Banten. Mengingat industri petrokimia memiliki risiko tinggi, ia meminta agar seluruh proses konstruksi dan operasional proyek berpedoman pada protokol keselamatan bertaraf internasional. “Protokol keselamatan bukan sekadar formalitas,” tegas Yahya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (15/11/2025).  Menurutnya, keselamatan pekerja harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembangunan industri berskala besar, terlebih LINE Project merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan puluhan ribu tenaga kerja. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti aspek ketenagakerjaan dalam proyek pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE Project) di Cilegon, Banten. Ia menegaskan pentingnya memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap tahap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. “Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai investasi industri, tetapi juga sebagai peluang besar untuk memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Kesejahteraan, keselamatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama,” ujar Yahya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Sabtu (15/11/2025). Proyek LINE yang digarap PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 40.000 lapangan kerja langsung…

Perjalanan ibadah haji diharapkan menjadi pengalaman spiritual yang nyaman bagi semua, termasuk mereka yang baru pertama kali berangkat ke Tanah Suci. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan pentingnya pembekalan dan edukasi bagi jemaah haji agar mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi selama menjalankan ibadah di luar negeri. Menurut Atalia, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tetapi juga oleh kesiapan mental dan pengetahuan jemaah. Banyak calon jemaah haji Indonesia, kata dia, belum terbiasa bepergian jauh atau menggunakan fasilitas modern seperti pesawat dan hotel. Hal itu disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Wakil…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menegaskan pentingnya kesiapan embarkasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah haji menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penegasan ini disampaikan usai Komisi VIII melakukan peninjauan ke sejumlah embarkasi untuk memastikan kesiapan teknis serta administrasi dalam penerimaan jamaah. Ina menuturkan, aspek kesehatan menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang menekankan pentingnya kondisi fisik jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia meminta agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara serius dan tidak sekadar formalitas. “Jangan ada lagi tes kesehatan yang abal-abal atau hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Pemeriksaan kesehatan harus benar-benar mencerminkan kondisi jemaah yang…

Komisi III DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU KUHAP antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Kamis (13/11/2025). “Hadirin yang kami hormati. Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah. Apakah naskah KUHAP dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU KUHAP yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat? Setuju?” ujar Habiburokhman dalam rapat tersebut. Seluruh peserta rapat pun langsung menyatakan setuju, dibarengi dengan pengetukan palu sidang tanda pengesahan. Pengambilan…