Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berkesempatan meninjau dua titik krusial, yakni Gudang Bulog Panaikang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional terjaga serta memperkuat pengawasan komoditas di pintu masuk internasional. Di Gudang Bulog Panaikang, Ajbar menegaskan bahwa fokus utama Komisi IV adalah mengawal penugasan pemerintah terkait penyerapan beras sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, gudang-gudang di Sulawesi Selatan terpantau penuh,…

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mencatat realisasi investasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter). Capaian tersebut menandai akselerasi kuat Batam di awal tahun 2026 sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia. Dari total realisasi tersebut, investasi asing (PMA) menyumbang Rp8,8 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp8,5 triliun. Lonjakan PMDN yang mencapai 216 persen secara tahunan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor domestik. Di sisi lain, investasi asing tetap menunjukkan kinerja solid dan stabil. Secara…

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menerima penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan kategori Senator Perempuan Penggerak Harmoni dan Budaya Nasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan, sekaligus mendorong harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Dalam keterangannya, GKR Hemas juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi terhadap pentingnya peran budaya sebagai fondasi persatuan nasional. “Saya mengapresiasi pemberian KWP Award 2026 ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mendorong penguatan nilai-nilai budaya dan harmoni dalam…

Komisi VIII DPR RI menyoroti serius dugaan ketidaktepatan data dalam penyaluran bantuan ke pesantren. Temuan ini mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian data penerima yang berpotensi mengganggu efektivitas distribusi anggaran negara. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya lonjakan nominal bantuan yang tidak wajar pada kategori prioritas yang sama, tanpa didukung basis data yang jelas dan akurat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait validitas data pesantren yang digunakan sebagai acuan penyaluran. “Jika pesantrennya tidak ada, lalu siapa yang menerima bantuan itu?” tegas Maman saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). Maman menilai persoalan ini tidak…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene didampingi Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar bersama rombongan melakukan peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/04/2026). Felly Estelita Runtuwene yang juga Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan tenaga medis di RSUD Amurang sebagai salah satu fasilitas rujukan di Kabupaten Minahasa Selatan. “Kami bersama rombongan Komisi IX DPR RI didampingi Bupati Minahasa Selatan meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya Instalasi Gawat…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti maraknya keberadaan kabel laut ilegal yang belum berizin dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Hal ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke PSDKP Pelabuhan Benoa, Bali, sebagai bagian dari upaya pengawasan di sektor kelautan dan perikanan. Dalam tinjauannya, Komisi IV DPR RI menemukan banyak jaringan kabel laut, termasuk fiber optik, yang belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini menyebabkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dioptimalkan oleh negara. “Ini temuan yang sangat berharga. Dikarenakan ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,”…

Isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah daerah serta mitra kerja di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026). Pertemuan ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama dampak tingginya arus migrasi terhadap kondisi ketenagakerjaan. “Di Kepulauan Riau ini banyak orang datang untuk mencari kerja dan akhirnya menetap. Bahkan banyak yang kemudian mengganti identitas kependudukan menjadi KTP setempat. Ini yang harus kita perhatikan karena bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak diantisipasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Kepulauan Riau (Kepri) diketahui menjadi salah satu destinasi…

Aspek lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis perkebunan di Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada pengejaran profit semata, tetapi juga harus memastikan operasional yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar pembukaan lahan perkebunan tidak merusak ekosistem dan tidak memicu dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan para direksi BUMN sektor perkebunan di Kantor Regional I PT. Perkebunan Nasional IV, di Medan, Sumatra Utara, Rabu (22/4/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, usai pertemuan mengatakan, kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga harus…

DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT. “Pengesahan UU PPRT merupakan titik penting dalam memastikan pelindungan Negara bagi kawan-kawan pekerja rumah tangga,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan UU PPRT dalam Rapat Paripurna kemarin, Selasa (21/4), setelah 22 tahun lamanya beleid ini diperjuangkan. UU PPRT sendiri merupakan UU inisiatif DPR untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi…

Dinamika geopolitik global berdampak signifikan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena itu, Pemerintah pun diminta untuk mengambil langkah-langkah pengendalian dan mitigasi karena kondisi ini memberatkan rakyat. “Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada koranmerdek.co, di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditi. Dari sisi energi, Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara sigfikan. Terbaru, harga LPG nonsubsidi juga secara resmi naik hingga…