Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi mengecam keras tindakan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta, Tiyo Ardianto usai menyuarakan kasus anak bunuh diri di NTT. “Tindakan teror kepada adinda Tiyo, Ketua BEM UGM tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi itu, itu sama saja dengan praktik pembungkaman,” kata Hilman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Hilman lantas mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi teror terhadap Tiyo. Menurutnya suara Tiyo adalah wujud kebebasan berpendapat dan dilindungi oleh hukum. “Saya minta aparat mengusut tuntas siapa dalam aksi teror…

Read More

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti serius kasus dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ia berharap langkah cepat dari pemerintah dapat segera mengendalikan dampak pencemaran yang telah menimbulkan kerusakan ekosistem sungai. “Kami mendengar katanya besok Pak Menteri akan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang diduga terjadi kebocoran yang menyebabkan B3 itu mengalir ke daerah Cisadane. Mudah-mudahan Pak Menteri Kementerian Lingkungan Hidup bisa menyelesaikan dengan cepat,” katanya kepada koranmerdeka.co saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/2/2026). Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pencemaran sungai Cisadane…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mendorong Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, untuk duduk bersama dengan para pengusaha agar berpartisipasi aktif menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurutnya, keanggotaan dalam APINDO memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam memahami regulasi ketenagakerjaan dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengaku prihatin setelah mendengar penjelasan perwakilan APINDO Kabupaten Mojokerto. Dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Mojokerto, yang telah tergabung sebagai anggota APINDO disebut baru sekitar 4 persen. “Ini tentu menjadi perhatian bersama. Perlu ada langkah konkret agar para pengusaha memahami pentingnya berhimpun dalam organisasi seperti…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti meningkatnya jumlah pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) serta lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Hal tersebut disampaikan Edy Wuryanto saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jateng, Batang, Kamis, (12/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Edy meminta data rinci terkait jumlah pengaduan THR pada periode 2024–2025 serta jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. IA mengungkapkan, pelanggaran pembayaran THR tidak hanya berupa keterlambatan, tetapi juga pembayaran tidak sesuai ketentuan, bahkan ada perusahaan yang mengganti THR dengan sembako. Selain itu, ia juga menyinggung…

Read More

Anggota Baleg DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay menilai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi yang eksisting saat ini masih belum cukup kuat. Ia menyebut dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini, BPKH tersebut masih tampak ‘powerless’ atau tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan mandate secara optimal. “Badan penyelenggara (Pengelola Keuangan Haji) ini sepertinya malah powerless dengan konteks undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya dalam RDP Baleg DPR RI dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan HajiPengharmonisasian Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Read More

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlunya relaksasi kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan industri hilirisasi timah nasional. Ia melihat beban pajak ganda (double taxation) mulai dari PPH hingga royalti yang mencapai angka 11 persen membuat produk turunan timah dalam negeri kehilangan daya saing dibandingkan barang impor. ​Sugeng menjelaskan bahwa hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus didukung dengan harga bahan baku yang kompetitif bagi industri manufaktur lokal. “Sangat ironis jika produsen tin solder atau chemical tin kita justru merasa lebih murah mengimpor bahan baku dari luar dibanding mengambil dari dalam negeri sendiri. Tanpa adanya insentif atau relaksasi pajak yang…

Read More

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan setiap tahun. Ia menilai dibutuhkan keseriusan semua pihak agar persoalan keterlambatan maupun tidak dibayarkannya THR tidak terus menjadi masalah tahunan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut disampaikan Felly saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI bersama Wakil Bupati Mojokerto, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Mojokerto, serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Pertemuan berlangsung di Aula Pengelola Kawasan PT Ngoro Industrial…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachmadiana, menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan optimalisasi dampak ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Cellica Nurrachmadiana saat mengikuti rapat tim kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Cellica mendorong sinergi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memastikan program link and match antara SMK dan dunia industri berjalan efektif. Menurutnya, penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri menjadi kunci agar tenaga kerja lokal…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pembenahan regulasi cagar budaya secara komprehensif. Hal itu mengingat potensi nilai ekonominya yang diprediksi mampu melampaui sektor pertambangan maupun perkebunan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Politisi Fraksi PKS ini menyoroti bahwa kekayaan budaya Indonesia sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan sektor ekstraktif, padahal memiliki daya ungkit ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan regulasi menjadi kunci utama untuk membuka potensi raksasa tersebut agar tidak sekadar menjadi artefak masa lalu, melainkan aset produktif yang menyejahterakan masyarakat. “Bahkan mungkin kalau dihitung bisa melebihi yang sekarang lagi diributkan, ada tambang, ada…

Read More

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya menjadikan istana kepresidenan sebagai simbol yang inklusif dan terbuka bagi rakyat, khususnya sebagai sarana edukasi sejarah. ​ Willy menyebut Gedung Agung memiliki nilai historis yang sangat kuat sebagai “rahim republik”. Ia mengingatkan bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota republik dan tempat kelahiran tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. ​ “Konteksnya adalah bagaimana kita ingin membuka istana untuk rakyat. Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik…

Read More