Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menegaskan pentingnya membuka ruang fleksibilitas pendanaan dan pengelolaan sekolah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, kompleksitas persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan infrastruktur, penempatan guru, hingga ketidakselarasan kewenangan antarinstansi, menuntut regulasi yang lebih adaptif agar kebijakan tidak lagi menjadi beban tambahan bagi sekolah dan tenaga pendidik. “Kami ingin menampung aspirasi, makanya tadi kita banyak sekali mendengar dari semua stakeholder. Sebab, revisi Sisdiknas ini cukup kompleks. Begitu membuat kebijakan, dampaknya akan dirasakan guru, dosen, bahkan keseluruhan sistem pendidikan kita,” tutur Karmila kepada koranmerdeka.co usai dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Balai Guru dan Tenaga…

Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bahan penyempurnaan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satu agendanya dilakukan melalui Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi X DPR RI ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Hetifah menekankan bahwa masukan dari daerah menjadi bahan penting dalam melihat kondisi lapangan secara utuh, baik praktik maupun berbagai persoalan yang masih memerlukan solusi. “Kunjungan kerja spesifik ini sangat kaya dengan masukan dari daerah. Ada banyak contoh baik yang bisa diadopsi secara nasional. Namun, ada juga…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dari total 20 PP yang dimandatkan, Kemenkeu sudah menuntaskan 4 PP dan sisanya masih dalam tahap penyusunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU PPSK.  “Tentunya, kami mendorong berbagai rancangan peraturan ini untuk segera diselesaikan. Karena kalau dihitung, UU PPSK itu sudah 2 tahun setelah kita undangkan, sekarang sudah masuk revisinya. Jadi saya rasa waktu yang sangat cukup untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR ini,” ujar Puteri…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Keterangan tersebut disampaikan secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (19/11/2025). Abdullah mengawali keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah meminta DPR memberikan pandangan resmi dalam proses persidangan. “Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI, untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan…

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan pelaksanaan haji 2026. Sejumlah isu krusial kembali mencuat, mulai dari penetapan kuota, proses istithaah, hingga pemvisaan dan akomodasi jemaah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membuka rapat dengan menanyakan mekanisme pembagian kuota jemaah haji tahun 2026. Ia menyoroti perubahan komposisi kuota antar daerah yang cukup signifikan. “Penetapan jumlah jemaah per embarkasi harus jelas. Memang kuota diisi berdasarkan daftar tunggu, namun sosialisasi mengenai perubahan komposisi juga penting, terutama bagi daerah yang kuotanya berkurang atau meningkat drastis,” ujar Marwan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas, Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa Uji Kompetensi (UKOM) tidak boleh diperlunak, karena menjadi satu-satunya filter yang memastikan setiap lulusan layak memberikan layanan medis kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam RDP dengan Kemenkes, Diktiristek, KKI, dan Kolegium Kesehatan Indonesia di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Netty menilai UKOM merupakan aspek yang paling menentukan dalam menjaga mutu tenaga kesehatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa profesi kesehatan berada pada level risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Karena itu, standar kelulusan tidak…

Integritas dan kejujuran menjadi titik tekan utama Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam sesi pengujian terhadap salah satu calon di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Wayan menilai, karena KY memegang mandat mengawasi perilaku hakim, lembaga tersebut harus diisi figur yang tidak hanya cerdas dalam hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tidak tercela. Menurutnya, kejujuran dalam hal sekecil apa pun, bahkan dalam membuat makalah uji kelayakan, adalah pintu…

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia (KSDD PI) dan PMI DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah di Kantin Demokrasi, Kompleks Parlemen, Senayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri dan diikuti oleh para pegawai, tenaga pendukung, serta stakeholder di lingkungan parlemen. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan donor darah telah menjadi agenda rutin Korpri di Setjen DPR RI. “Hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah kerja sama Korpri, SNDP, RRI, RSJM,…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti temuan adanya peserta BPJS Kesehatan yang berpenghasilan hingga Rp100 juta per bulan namun masih menerima subsidi iuran dari negara. Ia menilai temuan ini merupakan indikasi tata kelola jaminan sosial nasional masih memiliki celah, khususnya dalam pemutakhiran dan verifikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Yahya, keberlangsungan program BPJS Kesehatan sangat ditentukan ketepatan sasaran penerima subsidi. Ia mengatakan ketika peserta dalam kategori mampu masih tercatat sebagai penerima PBI, maka beban fiskal negara meningkat. “Temuan ini bukan sekadar anomali administratif, tetapi menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem data dan verifikasi peserta. Ketepatan…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penetapan Ketua BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi BKSAP, Lantai 6 Gedung Nusantara III, Selasa, (18/11/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, ini menandai babak baru kepemimpinan di tubuh BKSAP dengan ditetapkannya Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi PKS sebagai Ketua BKSAP DPR RI menggantikan Mardani Ali Sera. Penetapan ini menjadi bagian dari proses reorganisasi internal untuk meningkatkan efektivitas diplomasi parlemen Indonesia di tengah dinamika global yang berkembang semakin cepat. Kehadiran Syahrul Aidi sebagai ketua baru diharapkan membawa energi…