Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pemerintah memperluas gerakan penanaman pohon sebagai langkah pencegahan bencana di tengah musim hujan. Ia menilai tragedi banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi peringatan keras bahwa pelestarian lingkungan tidak bisa lagi ditunda. “Saya (mendukung) sepenuhnya, bahwa anggaran yang ada, dikembalikan ke kementerian untuk penegakan hukum, agar hutan lindung dan hutan konservasi kita tetap dikawal dan jangan sampai berkurang. Kemudian di momentum musim hujan sekarang, usulan dari kami adalah melakukan gerakan penanaman pohon,” ujar Rokhmat dalam Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan komitmen Komisi I dalam mendorong penguatan kemandirian industri pertahanan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi PT PINDAD (Persero). Hal tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke fasilitas produksi PT PINDAD di Malang, Jawa Timur, yang berfokus pada lini produksi amunisi dan berbagai sistem persenjataan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menerima paparan menyeluruh terkait perkembangan produksi dan inovasi PT PINDAD. “Kami mendapatkan presentasi dari PINDAD secara keseluruhan, bukan hanya soal amunisi, tetapi juga kendaraan nasional, alutsista, tank, dan berbagai jenis senjata. Progresnya sangat bagus sekali,” ujar Sukamta, Selasa (2/12/2025).…

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan PT PINDAD (Persero) dan mendorong penguatan kolaborasi riset dalam pengembangan industri pertahanan nasional. Hal tersebut ia sampaikan pada Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI di Malang. Menurutnya, riset berkelanjutan menjadi fondasi bagi percepatan kemandirian teknologi. Dalam paparannya, Andina menegaskan bahwa industri pertahanan harus dibangun melalui strategi riset yang konsisten. “Kita ini harus memikirkan R&D secara tepat dan benar. Jika PINDAD ingin masuk ke Top 50 industri pertahanan dunia, tentu kita harus mendukung dan memastikan risetnya berjalan optimal,” ujarnya. Ia menilai target tersebut penting bagi peningkatan prestise…

Bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan, dengan catatan terdapat kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah. Merespons kondisi krisis ini, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi. “Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Fikri menyadari…

Skema perizinan investasi lintas negara di kawasan Asia, serta dukungan investasi bagi hilirisasi produk unggulan daerah menjadi sorotan utama Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya terobosan kebijakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan investasi regional. Sugeng mengapresiasi capaian realisasi investasi nasional yang telah mencapai 75 persen hingga triwulan ketiga. Menurutnya, capaian tersebut memberi optimisme bahwa target akhir tahun masih dapat dikejar. “Saya pribadi cukup lega dengan data investasi yang mencapai 75 persen. Masih ada kesempatan di kuartal terakhir, mudah-mudahan target dapat tercapai. Kita sama-sama…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa reformasi penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa pembenahan transparansi kelembagaan dan perubahan kultur aparat penegak hukum. Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025), Soedeson menyampaikan bahwa dua persoalan pokok ini menjadi hambatan utama dalam mempersiapkan institusi penegak hukum menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP baru. Dalam forum yang menghadirkan para pakar hukum tersebut yaitu Prof. Suparji Ahmad, Dr. Barita Simanjuntak, dan Prof. Amzulian Rifai, Soedeson menyoroti bahwa tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, masih bekerja dalam…

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda, khususnya kepada guru di sekolah swasta dan negeri, dalam rekrutmen aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK. Pembedaan status guru atau sekolah negeri dan swasta seharusnya dihapuskan dalam dunia pendidikan karena semua berkontribusi mendidik anak bangsa. “Kami sepakat bahwa dalam perekrutan ASN itu tidak boleh dibeda-bedakan guru swasta maupun negeri, meningat mereka sama-sama berkontribusi dalam pendidikan Indoensia”, ungkapnya saat RDPU Komisi X dengan Asosiasi Guru dan Dosen se-Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Menurutnya, guru…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Hak Cipta terus memperdalam pembahasan substansi regulasi, khususnya pada penguatan definisi dan ruang lingkup ciptaan sebagai fondasi utama pengaturan. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa penajaman ketentuan umum menjadi kunci harmonisasi agar seluruh norma dalam RUU berjalan konsisten dan selaras dengan persoalan aktual perkembangan industri kreatif. Maka dari itu, Doli menekankan bahwa posisi pengusul RUU memiliki dua fungsi krusial: memastikan substansi utuh sebagaimana naskah awal, serta mengawal agar rumusan yang dibahas tidak bergeser dari semangat pengaturan yang diinginkan. “(fungsi) Pengusul itu, satu menyaksikan, kedua…

Kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (1/12/2025) mengungkap sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah di Tanah Papua. Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron, menyebut hampir 20 ribu temuan terkait pengelolaan keuangan membayangi enam Provinsi di wilayah tersebut, menandakan persoalan akuntabilitas yang belum terselesaikan. Dalam pernyataannya, Herman mengungkap bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) relatif seragam di seluruh wilayah Tanah Papua. “Ya, ternyata temuan di Papua, di enam wilayah Provinsi tanah Papua ini sangat banyak. Tadi hampir 20 ribu temuan, tentu ini hal yang luar biasa yang harus…

Pada Senin (1/12/2025), Asep Romy Romaya menyambangi sejumlah lokasi pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung. Hasil pantauannya, sekaligus laporan dari penerima manfaat dan masyarakat, memperlihatkan kondisi yang jauh dari kata ideal. “Ketika saya sita ke dapur, emang kenyataan seperti itu,” ujarnya, mengungkap dapur penyelenggara makanan bergizi yang menurutnya tak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Temuan-temuan Asep tak ringan: dari tidak adanya persiapan bahan makanan sehari ke depan, hingga ketidakpastian stok untuk harapan makan berikutnya. “Persiapan untuk hari besok juga tidak ada,” katanya. Ketika ditanya soal bahan baku, jawaban yang diterima: “terus terang itu tidak ada.” Lebih jauh, Asep menyinggung soal monopoli…