Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan kesiapan pasokan energi di Jawa Timur saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Surabaya guna memantau kesiapan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang dikelola oleh mitra kerja di sektor energi. Ratna menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan energi tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran. “Kunjungan kerja spesifik kami hari ini adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta distribusi dan juga kualitas dari elektrifikasi maupun BBM yang telah dipersiapkan oleh mitra kami dari Kementerian ESDM,…

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan hukuman mati terhadap seorang anak buah kapal (ABK) dalam kasus narkotika di Batam. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai tuntutan tersebut memicu perhatian publik karena dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas antara peran pelaku dan beratnya hukuman yang diminta jaksa penuntut umum. Rudianto menambahkan penuntutan dalam perkara pidana seharusnya mempertimbangkan derajat kesalahan masing-masing pihak. Menurutnya, reaksi publik muncul karena terdakwa yang dituntut hukuman mati justru dianggap memiliki peran yang tidak dominan dalam konstruksi perkara. “Kalau membaca konstruksi hukumnya, justru derajatnya paling kecil. Inilah penyebab kenapa memantik reaksi publik, karena dianggap tidak adil,” ujar…

Suasana bulan Ramadan tidak mengurangi ritme kerja legislasi di DPR RI. Di sela menunggu waktu berbuka puasa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan “ngabuburit” yang produktif: mengharmonisasi draf revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut, proses pembahasan revisi undang-undang tersebut tetap berjalan intensif selama Ramadan. Bahkan, rapat pengharmonisasian yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (10/2/2026), ia ibaratkan sebagai bentuk “ngabuburit” sambil menunggu azan magrib. “Hari ini kita ada pengharmonisasian RUU tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Ini kalau di bulan puasa disebutnya ngabuburit ini. Ngabuburit kita sambil menunggu buka puasa…

DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang secara fleksibel dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, hingga ekosistem pemerintahan. Sebab itu, pemindahan ibu kota negara membutuhkan persiapan komprehensif sehingga pendekatan yang digunakan bersifat bertahap dan kondisional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Rudianto Lallo saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026) “Penggunaan instrumen hukum keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari. Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah. Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan. “Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan Yayasan Ary Ginanjar melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah strategis terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Iskandar, mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi yang terukur kepada seluruh pegawai. “Penandatangan MoU ini sebagai wujud dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan berkualitas tinggi, kita tahu tekanan yang dihadapi cukup berat sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas,” ungkapnya di Ruang Rapat Setjen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026). Ia menyampaikan, ke depannya seluruh pegawai yang ada di lingkungan Setjen DPR RI akan mengikuti pelatihan-pelatihan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memastikan kualitas demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran. Menurutnya, setiap perubahan aturan pemilu perlu dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai evaluasi dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Dalam RDPU Komisi II bersama para Ahli Hukum Tata Negara, Aria Bima mengatakan pihaknya terus menerima masukan terhadap desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu. Proses penyusunan regulasi tersebut juga perlu melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk penggiat demokrasi dan masyarakat luas. Dengan demikian, desain sistem pemilu yang dihasilkan tetap mampu memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik politik…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah hadir dalam Sidang MK untuk menyampaikan keterangan DPR terkait permohonan pengujian materiil Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XXIV/2026. Dalam agenda tersebut, ia menegaskan Pasal 304 KUHD, pada dasarnya, mengatur mengenai isi polis sebagai perwujudan perjanjian asuransi atau pertanggungan yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pernyataan ini disampaikannya melalui daring di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dalam memahami konsepsi perjanjian asuransi, menurut DPR RI, Abdullah mengungkapkan ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip umum hukum perikatan sebagaimana diatur dalam…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang disebut gugur dalam serangan militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Ia menegaskan, DPR RI turut menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit. “Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya yang mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026,” ujar Puan saat membacakan pidato dalam…

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi kembali menjadi arena pengujian norma undang-undang terhadap konstitusi. Dalam sidang perkara Nomor 25/PUU-XXIV/2026, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah hadir mewakili DPR RI untuk menyampaikan keterangan terkait permohonan pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim MK, Abdullah menegaskan posisi DPR RI bahwa ketentuan Pasal 304 KUHD tetap relevan dalam kerangka hukum nasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi. “DPR RI berpendapat bahwa Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujar…